Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, mengindikasikan Bantuan Sosial dimanfaatkan oleh 31.624 Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Negri Sipil (ASN-PNS). Mereka itu berprofesi sebagai dosen, tenaga medis, dan diantaranya oknum TNI dan Polri. Menurut Mensos, hal ini perlu diusut, masalahnya. Paket tersebut untuk Prasejahtra, tapi bukan untuk ASN/PNS.
Menurut Mensos, indikasi data itu terungkap dari hasil verifikasi penerima bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Masalah ini diungkapkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Jalan Salemba Raya, Jakarta, dalam acara konferensi pers Kamis (18/11/2021).
Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, bantuan itu diperuntukkan pada Penanganan Fakir Miskin. Bukan untuk ASN/PNS, TNI, Polri yang sudah memiliki pendapatan (Gaji) dari Pemerintah. Karena itu, kasus pengambilalihan jatah paket jenis Bansos untuk Prasejahtra, berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh oknum itu perlu di usut.
Menurut Risma, penanganan kasus pengambilalihan paket untuk Prasejahtra ini, akan diserahkan kepada daerah masing-masing, melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sedangkan masalah oknum TNI dan Polri, diserahkannya pada Panglima TNI dan Kapolri. Tetapi Risma tidak mengatakan, sanksi apa yang akan dikenakan kepada oknum yang terlibat dalam pengambilalihan paket untuk Prasejahtra itu.
Diperkirakan, pristiwa itu terjadi sejak akhir bulan Maret 2021. Secara terinci dijelaskan oleh Tri Rismaharini yang akrab dipanggil Risma. Dari jumlah 31.624 Paket untuk Prasejahtra itu, 28.965 Paket diambilalih oleh oknum ASN/PNS yang statesnya kini masih aktif bekertja sebagai ASN/ PNS. Sedangkan sisanya sebanyak 2.659 Paket, oknum ASN/ PNS-nya sudah pensiun. dan tersebar di 514 kota/kab, dalam 34 provinsi di Indonesia.
Salah seorang korban, yang mewakili dari ratusan korban lainnya. Seperti yang terjadi pada Ibu Er (45), warga RT 26, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Sudah 8 bulan, sejak akhir bulan Maret 2021, hingga kini bulan Nopember 2021, dia tidak lagi menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu. Padahal, Ibu Er memiliki Kartu Keluarga Sejahtra (KKS) Nomor : 6013-0167-1340-7359, masa berlaku kartunya, dari bulan Agustus 2017, hingga Agustus 2022 mendatang.
Ibu Er, memiliki empat orang anak, tiga Laki Laki dan satu Perempuan, menghidupi anaknya dari Mencuci dan menggosok pakayan orang, sedangkan suaminya korban PHK, masih menganggur. Mengaku sudah merasa lelah, mendatangi Kios tempat yang biasa ia mengambil BPNT itu, namun selalu dikatakan oleh orang Kios itu, Paketnya (BPNT) belum datang, lagi- lagi belum datang.
Lebih jauh Ibu Er mengatakan. Terkait dengan paket yang sudah tidak diterimanya lagi itu, dia mencoba melihat di Internet cekbansos.kemensos dot go dot id, pada poin Kecamatan, untuk Kota Jambi hanya tertera beberapa nama kecamatan saja. Khusus Kecamatan Telanaipura dan Kecamatan Danau Teluk, tidak terlihat dalam internet itu.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Untuk pagu anggaran Kemensos, pada tahun 2021 ini, sebesar Rp744,77 triliun. Namun, hingga 12 November 2021, Pemerintah baru menyalurkan anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp483,91 triliun. Dengan demikian berarti, dana tersebut baru terealisasi sekitar 65 persen (Rp260,86 triliun).
Secara rinci dijelankan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dari dana Rp744,77 triliun itu, penggunaannya untuk klaster Perlindungan Sosial sebesar Rp132,49 triliun, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 94,3% atau Rp28,31 triliun dari pagu Rp28,31 triliun, Kartu Sembako sebesar 66,6% atau Rp33,22 triliun dari pagu Rp49,89 triliun. Untuk BLT Desa sebesar 65,5% atau Rp18,85 triliun dari pagu Rp28,80 triliun, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 76,1% atau Rp6,70 triliun dari pagu Rp8,80 triliun.
Airlangga Hartarto juga mengatakan. Untuk BLT Subsidi Gaji Rp6,7 Triliun, masuk ke Rekening Pekerja, realisasi Klaster Kesehatan sebesar Rp129,30 triliun, utama digunakan untuk Diagnostik (Testing dan Tracing), realisasi sebesar 68,7% atau Rp3,09 triliun. Therapeutic (Insentif dan Santunan Nakes) sebesar Rp14,47 triliun, atau 76,4%; dan Vaksinasi (Pengadaan dan Pelaksanaan) sebesar 46,1% atau Rp26,6 triliun.
Untuk Kartu Prakerja hingga 12 November 2021 telah diberikan kepada 5.932.867 Penerima untuk Batch 12-22, dan 5.764.498 (96%) Penerima telah menyelesaikan pelatihan. " Dan 5.667.110 juta (95%) Penerima insentif. Total insentif yang disalurkan selama 2021 sebesar Rp11,6 triliun, sedangkan realisasi anggaran klaster dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp78 triliun atau 48,5 persen dari target, serta anggaran insentif usaha terealisasi Rp62,47 triliun atau 99,4 persen dari target.
Menko Airlangga juga menjelaskan. Anggaran untuk vaksinasi, yakni pengadaan dan pelaksanaan, mencapai Rp26,6 triliun atau 46,1 persen dari pagu. Sedangkan realisasi anggaran untuk diagnostik (pengujian dan pelacakan) sebesar 68,7 persen atau Rp3,09 triliun, dan anggaran untuk program terapeutik (insentif dan santunan tenaga kesehatan) sebesar 76,4 persen atau Rp14,47 triliun, kata Menko (Djohan Chaniago).
Ikuti tulisan menarik Djohan Chaniago lainnya di sini.
