Kelabilan Pemerintah soal Program Konversi Kompor Listrik

Konversi - dari kompor berbahan bakar LPG menjadi kompor listrik - dilakukan Kementerian ESDM dengan cara memberikan paket kompor listrik gratis kepada masyarakat. Namun ternyata ketika dipraktekkan, kompor listrik masih memiliki kekurangan; tagihan listrik yang membengkak, waktu masak yang masih lama hingga keterbatasan alat masak yang berbeda dari kompor konvensional.

Penggunaan energi baru terbarukan (EBT) terutama energi listrik memang sedang didorong di Indonesia. Berbagai cara dilakukan demi mempercepat 2 dari sumber energi fosil ke sumber EBT. Salah satunya lewat program konversi kompor induksi ke kompor listrik yang dihelat kementerian ESDM.

Konversi - dari kompor berbahan bakar LPG menjadi kompor listrik - dilakukan Kementerian ESDM dengan cara memberikan paket kompor listrik gratis kepada masyarakat. 1 paket gratis dari pemerintah terdiri dari dua tungku kompor listrik berkapasitas 1.000 watt, satu alat masak dan satu miniature circuit breaker atau MCB. Kementerian ESDM bahkan sudah pernah melakukan uji coba di 3 kota Indonesia; Solo, Denpasar dan kota di Sumatera Utara.

Alasan Kementerian ESDM mengizinkan warga beralih ke kompor listrik adalah demi penghematan uang negara. Diketahui, negara bisa hemat Rp10,21 T bila 15,3 juta pengguna LPG yang ada di Indonesia beralih ke kompor listrik. Karena selama ini juga, LPG masih diimpor oleh negara dan diberikan ke masyarakat dengan harga yang sudah disubsidi.

Klaim dari Kementerian ESDM agar warga tertarik beralih ke kompor listrik adalah biayanya bisa lebih murah ketimbang membeli gas. Pihak PLN juga menjelaskan bahwa kompor listrik bisa menghemat pengeluaran rumah tangga hingga 10 -15 persen. Waktu memasak juga lebih cepat, lebih aman karena panas hanya tertuju pada pusat panci. 

Namun setelah ditelisik, beberapa pihak mulai menemukan kekurangan dari kompor listrik. Bahkan, kekurangan ini juga dikomplain oleh wakil rakyat langsung atau anggota DPR RI, Mulan Jameela. Ia menyampaikan pendapat kontra mengenai program kompor listrik untuk masyarakat saat rapat Komisi VII DPR RI dengan Ditjen ILMATE Kementerian Perindustrian, Rabu (21/9/2022).

Mulan menceritakan pengalaman dirinya ketika menggunakan kompor listrik sebagai seorang ibu rumah tangga. Menurutnya, kompor listrik tak cocok digunakan untuk memasak makanan Indonesia. Selain tu Mulan juga menyoroti beberapa permasalahan dari tagihan listrik yang bisa membengkak, hingga wilayah yang listriknya belum stabil dan malah membuat kompor rusak, "Masyarakat yang kekurangan daya listriknya kan 450 VA, ini kebutuhannya 1.200 - 1.800 watt, gede sekali," kata Mulan.

Tak hanya menyoal listrik, Mulan juga menekankan bahwa rakyat bisa terbebani dengan panci dan wajan yang akan digunakan di kompor listrik.

"Tadi disampaikan kompor induksi ini harganya aja Rp1,5 juta. Oke gratis. Apakah sudah termasuk wajan dan panci? Apa tersedia dalam berbagai ukuran? Belum lagi masalahnya, kan, wajan dan pancinya mahal-mahal," tandas Mulan.

Selain dari anggota DPR RI, keluhan tentu juga datang dari ibu-ibu terutama di wilayah yang pertama kali mendapatkan paket kompor listrik gratis. Dilansir Katadata.id, yang bertanya pada ibu-ibu di solo yang menerima paket kompor induksi, ada sejumlah permasalahan yang muncul dari token listrik yang hanya tahan 10 hari padahal biasanya 2 minggu, waktu memasak yang lebih lama, hingga keterbatasan alat memasak.

Pada akhirnya, selang 6 hari sejak kritik yang dikemukakan Mulan Jameela yang bisa dibilang mewakili perasaan ibu-ibu pengguna kompor listrik, program ini dibatalkan pemerintah.

Pembatalan ini diumumkan oleh BUMN PT PLN (Persero) yang bekerja sama dengan kementerian ESDM untuk memfasilitasi penyediaan listrik ke rumah tangga yang mendapatkan paket kompor listrik gratis. 

Menurut Dirut PLN, Darmawan Prasodjo, pembatalan dilakukan demi menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” ujar Darmawan Prasodjo dalam keterangan resmi, Selasa (27/9/2022).

Hal ini senyatanya memperlihatkan ketidaksiapan Kementerian ESDM dan juga pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Banyak opini beterbangan diiringi suara-suara sumbang dari masyarakat.

Apakah pemerintah tidak melakukan riset terlebih dahulu mengenai kekurangan kompor listrik? Mengapa hanya digembar-gemborkan kelebihannya saja pahala senyatanya ketika dipraktekan oleh ibu-ibu, waktu memasak malah jadi lama bukanya cepat dan juga boros listrik.

Apa jangan-jangan, tujuan sebenarnya pemerintah memulai program ini adalah sebagai ajang cari cuan dari celah kesempatan? Ah, semoga saja bukan begitu.