Belajar dari Kegagalan Pak Jokowi Mewujudkan Hilirisasi Aspal Buton

Jasa Sultan Buton, La Ode Muhammad Falihi terhadap keutuhan NKRI sangat besar sekali. Pak Prabowo harus mengabulkan terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton. Bukankah Presiden Soekarno selalu mengingatkan untuk tidak sekali-kali melupakan sejarah .

Oleh: Indrato Sumantoro 

Pemerintahan dua periode pak Jokowi sebulan lagi akan berakhir. Pak Jokowi telah berkuasa dari tahun 2014 – 2024, atau selama 10 tahun. Apa jasa-jasa yang sudah pak Jokowi berikan kepada aspal Buton? Kelihatannya tidak ada. Padahal pada awal tahun 2015, dua bulan setelah beliau dilantik menjadi presiden RI, pak Jokowi telah menginstrukskan kepada semua jajaran kementerian-kementerian terkait untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Tetapi mirisnya, sampai masa jabatan pak Jokowi sebagai presiden RI akan segera berakhir, hilirisasi aspal Buton masih belum juga kunjung terwujud. Dimanakah letak kesalahan pak Jokowi?.

Mungkin kita perlu tahu, bahwa instruksi untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton tersebut datangnya bersumber dan berasal dari masukan yang telah diberikan oleh rakyat Buton kepada pak Jokowi sebagai presiden baru pada saat itu. Jadi kalau sampai akhir masa jabatan pak Jokowi sebagai presiden RI akan berakhir, dan hilirisasi aspal Buton masih belum juga terwujud, maka itu bukan salah pak Jokowi sendiri saja. Tetapi itu adalah kesalahan dari rakyat Buton juga, yang tidak berani mengingatkan, menindaklanjuti, dan mengawal masukannya kepada pak Jokowi tersebut.

Pak Jokowi sebagai seorang presiden RI, tentunya kesibukannya sangat banyak sekali. Semua masalah adalah penting dan mendesak. Apabila pak Jokowi telah lupa dengan instruksinya untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton, maka itu adalah wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah mengapa rakyat Buton yang merupakan pihak yang paling berkepentingan, dan yang pertama kali memberikan masukan kepada pak Jokowi tidak berani mengingatkan kepada pak Jokowi? Mungkin apabila mereka merasa takut untuk menyampaikannya secara langsung kepada pak Jokowi, adapun bisa saja disampaikan kepada wakil-wakil rakyat Sulawesi Tenggara yang berasal dari daerah Pulau Buton melalui DPR atau DPD.

Setelah kita tahu bahwa mengapa hilirisasi aspal Buton sampai saat ini masih belum terwujud adalah karena rakyat Buton sendiri tidak berani berjuang untuk menyampaikan aspirasinya secara formal dan terbuka kepada presiden, maka akibatnya pak Jokowi telah menganggap bahwa mewujudkan hilirisasi aspal Buton tersebut adalah bukan menjadi prioritas utama, tidak penting, dan mendesak.    

Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang daripada kita selalu ingin mencari kambing hitam dengan menyalahkan pak Jokowi karena belum terwujudnya hilirisasi aspal Buton, maka lebih baik kita melakukan instropeksi diri, dan mau belajar, serta mengambil hikmah dari permasalahan yang sudah terjadi ini. Apa yang sekarang dapat kita berikan masukan, dan bagaimana caranya, kepada pak Prabowo yang bulan depan akan dilantik sebagai presiden RI yang baru?

Untuk mendapatkan perhatian dari pak Prabowo mengenai masalah hilirisasi aspal Buton, kita harus mampu menjelaskan kepada pak Prabowo, apa inti masalah aspal Buton yang sebenarnya. Adapun inti masalah aspal Buton selama ini adalah karena pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Dan hal ini diakibatkan karena Indonesia sudah 45 tahun terus mengimpor aspal, sehingga Indonesia sudah masuk terjerumus ke dalam jurang perangkap zona nyaman impor aspal.

Bagaimana caranya agar Indonesia mampu keluar dari jurang perangkap zona nyaman ini? Solusinya adalah rakyat Buton melalui wakil-wakil rakyat Sulawesi Tenggara yang berasal dari daerah Pulau Buton di DPR dan DPD harus berani menghadap pak Prabowo guna memberikan masukan dan rekomendasi untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Kalau perlu masukan dan rekomendasi ini disampaikan kepada pak Prabowo dalam bentuk sebuah petisi, sehingga akan menjadi perhatian yang seksama dari pak Prabowo, dan sekaligus menjadi berita yang viral di semua media masa di Indonesia.

Dalam kesempatan bertemu dengan pak Prabowo tersebut, sebaiknya wakil-wakil rakyat Sulawesi Tenggara yang berasal dari daerah Pulau Buton ini perlu menceritakan sedikit mengenai kisah dari sejarah mengenai jasa-jasa besar Sultan Buton terhadap terbentuknya NKRI di zaman awal kemerdekaan untuk menggugah perasaan nasionalisme pak Prabowo. 

Mengutip tulisan dari kompasiana.com, tanggal 12 Februari 2015, dengan judul: “Janji Pemerintah RI yang terlupakan kepada Masyarakat Buton”, yang ditulis oleh Bapak Muliadin Iwan, adalah sebagai berikut:

Pertemuan Malino, Februari 1950 antara La Ode Muhammad Falihi (Sultan Buton), Sultan Andi Mappanyuki (Raja Bone), dan Andi Pangerang Pettrani (gubernur afdeling Makassar) dengan presiden Soekarno, menjadi pertemuan yang paling bersejarah dalam masyarakat Buton.

Dalam kesempatan tersebutlah, presiden Soekarno menawarkan kepada Sultan Buton, La Ode Muhammad Falihi dengan opsi menjadi daerah istimewa layaknya Aceh ataupun Jogyakarta sekarang. Pembubaran pemerintah Swapraja Kesultanan Buton (1951) yang disusul wafatnya Sultan Buton, La Ode Muhammad Falihi pada tahun 1960, sekaligus menandai berakhirnya Kesultanan Buton.

Dengan berakhirnya Kesultanan Buton masyarakat Buton kini menggantungkan nasib dan masa depannya pada pemerintah Indonesia. Integrasinya Buton ke dalam wilayah NKRI tentu membawa harapan dan warna baru khusus bagi masyarakat Buton maupun masyarakat Indonesia secara umum. Harapan mendapatkan posisi dan otonomi khusus seperti yang ditawarkan presiden Soekarno tentu menjadi harapan pemerintah maupun masyarakat Buton secara umum. Sayangnya, antara harapan dan kenyataan itu tidak pernah sejalan hingga saat ini.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia seharusnya peka terhadap kemauan masyarakat Buton. Mengingat integrasinya Buton ke dalam wilayah NKRI telah dilakukan tanpa syarat dan melalui kesukarelaan Sultan Buton, La Ode Muhammad Falihi sendiri. Terbentuknya propinsi Buton Raya tentunya merupakan suatu bentuk apresiasi dan penghormatan tertinggi pemerintah Indonesia terhadap Buton, sebagai salah satu Kesultanan Islam terbesar di Indonesia timur.

Demikian juga, masyarakat Buton harus terus memperjuangkan terbentuknya provinsi Buton Raya yang tentunya merupakan impian seluruh masyarakat Buton sejak lama. Apalagi setelah mekarnya kabupaten Buton Tengah (Buteng), dan Buton Selatan (Busel), pada tahun 2024 lalu, tentu makin memperkuat harapan terbentuknya Provinsi Buton Raya.

Tulisan dari Bapak Muliadin Iwan di atas ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi wakil-wakil rakyat Sulawesi Tenggara yang berasal dari daerah Pulau Buton untuk menyampaikan kisah kepahlawanan Sultan Buton kepada pak Prabowo. Jasa-jasa Sultan Buton, La Ode Muhammad Falihi terhadap terbentuknya keutuhan NKRI adalah sangat besar sekali. Oleh karena itu, masyarakat Buton mengharapkan pengertian dan kebijakan dari pak Prabowo untuk mau mengabulkan permohonan masyarakat Buton ini untuk membentuk Provinsi Buton Raya.

Dengan perjalanan waktu, tuntutan membentuk Provinsi Buton Raya telah berubah menjadi Propinsi Kepulauan Buton. Provinsi ini diusulkan untuk memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan terdiri dari beberapa kabupaten di Kepulauan Buton, seperti:

1. Kabupaten Buton
2. Kabupaten Buton Utara
3. Kabupaten Buton Selatan
4. Kbupaten Buton Tengah
5. Kota Bau-bau
6. Kabupaten Wakatobi

Pembentukan provinsi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut, mengingat wilayah Kepulauan Buton memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terutama di sektor perikanan, pariwisata, dan pertambangan aspal. Selain itu diharapkan kesejahteraan rakyat akan menjadi jauh lebih baik karena fokus pemerintahanan akan lebih terarah pada kebutuhan lokal.

Masyarakat Buton yakin dan percaya bahwa apabila Provinsi Kepulauan Buton sudah terbentuk, maka memanfaatan dan pengolahan aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor akan menjadi prioritas pertama dan utama. Dengan demikian, selain hilirisasi aspal Buton akan segera terwujud, Indonesia juga akan mampu berswasembada aspal.

Belajar dari kegagalan pak Jokowi mewujudkan hilirisasi aspal Buton ini, mudah-mudahan saja wakil-wakil rakyat Sulawesi Tenggara yang berasal dari Pulau Buton akan mampu menjelaskan, meyakinkan, dan mencairkan hati pak Prabowo, bahwa sejatinya hilirisasi aspal Buton hanya akan dapat terwujud, apabila pemerintah telah menyetujui terbentuknya provinsi baru; Provinsi Kepulauan Buton.

Adapun argumentasi ini telah diperkuat, bahwa sejatinya jasa-jasa Sultan Buton, La Ode Muhammad Falihi terhadap keutuhan NKRI adalah sangat besar sekali. Dan oleh karena itu, pak Prabowo harus mengabulkan terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton. Ingat ucapan presiden Soekarno: “Jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah (Jasmerah)!”.