1 hari lalu

Upaya Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja

Perubahan dalam Pergub soal pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.

Kamis, 2 Mei 2024 08:37 WIB

Hari Buruh Sedunia dan Maknanya di Indonesia

Hari Buruh Sedunia diperingati untuk menghormati perjuangan buruh. Di Indonesia, ini penting untuk mengingat hak dan kesejahteraan pekerja."

Kamis, 22 Juni 2023 08:36 WIB

Menilik Kerentanan Perempuan dalam Ancaman Perbudakan Modern

Terutama bagi perempuan, alih-alih mendapatkan keamanan dan kesempatan memperbaiki taraf hidup melalui kesempatan kerja yang terbuka lebar di beragai sektor industri yang marak di bangun, perempuan justru harus mengadu nasib secara lebih mengenaskan sebagai kelas pekerja yang diperah habis-habisan.

Kamis, 15 Juni 2023 07:31 WIB

Ilusi Negara Melindungi Petani

Isu Perlindungan dan pemberdayaan petani telah mengemuka jauh sejak Orde Baru berkuasa. Namun sampai saat ini semua itu hanya berhenti sebatas perbincangan saja. Pada akhir Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, memang keluar Undang-undang Nomor 19/2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Faktanya, sampai hari ini semua hanya ilusi.

Senin, 22 Mei 2023 18:01 WIB

UU Ciptaker: antara Harapan, Kontroversi, dan Tantangan Bagi Dunia Kerja

Menyampaikan pandangan sebagai Mahasiswa Universitas Airlangga mengenai isu yang memanas akhir-akhir ini, UU Cipta Kerja

Minggu, 14 Mei 2023 13:10 WIB

Konflik Agraria dan Kekerasan yang Masih Menjadi Alat Penyelesaian

Konflik agraria pada era reformasi ini masih menjadi permasalahan bangsa. Rezim era reformasi masih menggunakan kekerasan dalam penyelesaiannya. Apakah reforma agraria adalah solusi dari kekerasan? Memang tidak semua penanganan menggunakan kekerasan, tetapi beberapa kasus telah menyimpulkan bahwa metode yang dilakukan oleh rezim pasca-Soeharto masih serupa.

Sabtu, 8 April 2023 16:03 WIB

Opini Mengenai UU Cipta Kerja

Perkenalkan saya Khairunisa, saya merupakan mahasiswa Universitas Pamulang. Disini saya ingin beropini dan memberikan pandangan saya terhadap UU Cipta Kerja.

Senin, 27 Maret 2023 06:18 WIB

Sikap Pemimpin yang Membuat Propaganda

Lahirnya UU yang keluar dari norma hukum, UU Cipta Kerja yang prosesnya grusa-grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan. Bukannya melibatkan masyarakat untuk melakukan perbaikan UU. Pemerintah merespon sepihak dengan mengeluarkan Perppu Ciptaker. Dari runyamnya persoalan UU Cipta Kerja yang semakin memanas tanpa ada penyelesaian yang melibatkan masyarakat.

Kamis, 23 Maret 2023 19:27 WIB

Begini Hitungan Uang Pesangon Bila Di-PHK Sesuai UU Cipta Kerja yang Baru Disahkan DPR

Bagaimana ketentuan uang pesangon pekerja bila terjadi PHK di perusahaan sesuai UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR? Masalanya, dari mana dananya?

Rabu, 11 Januari 2023 06:13 WIB

Obrolan Panas Rizal vs Mahfud, Kok Hanya Segitu?

Obrolan panas kedua doktor itu jadi terkesan bersifat personal, padahal masyarakat menginginkan dan membutuhkan perdebatan sehat mengenai isu penting, yaitu kualitas hukum Perppu tentang Cipta Kerja—dari sisi isi/materi maupun dari sisi proses penerbitannya.

Rabu, 30 November 2022 15:54 WIB

Indeks Demokrasi Indonesia Naik, tetapi Masih Banyak Tantangan

Indeks Demokrasi Indonesia terlihat membaik di sepanjang tahun 2021 terbukti dengan peningkatan ketiga aspek demokrasi menurut The Economist Intelligence Unit. Namun, berbagai tantangan masih harus dihadapi Indonesia.

Kamis, 15 September 2022 12:43 WIB

Menyoal RUU Sisdiknas yang Mengancam Pertahanan Negara

Secara substansial draft tersebut mengandung banyak kelemahan, termasuk inkonsistensi antar bagian. Seperti dalam penetapan jenjang, penyebutan jalur, status nirlaba hanya untuk perguruan tinggi swasta, ketidakjelasan konsep dan pendekatan. Di sana ada distorsi pengertian pendidikan, penyempitan makna non diskriminatif, serta ketidaklengkapan unsur yang diatur. RUU ini juga menghapus pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Wah, gawat!

Jumat, 27 Mei 2022 14:47 WIB

Jalan Mulus Omnibus

Rakyat hanya bisa melongo melihat sepak terjang duet eksekutif-legislatif mengotak-atik aturan pembuatan perundangan. Rakyat hanya bisa dengar-dengar kabarnya barang sedikit, tapi tak tahu persis apa substansi yang diubah, bagaimana perubahannya, dan woww alangkahnya cepatnya duet ini meresmikan revisi itu. Omnibus law tak terbendung. Bila bukan demi menyelamatkan UU Cipta Kerja, apa lagi?

Senin, 17 Januari 2022 07:37 WIB

Ketika Pindah Ibukota Negara Serasa Pindah Rumah Sendiri

Potensi pengulangan proses penyusunan UU Cipta Kerja dikhawatirkan oleh banyak pihak akan terjadi kali ini. Masyarakat hanya jadi penonton tanpa terlibat untuk isu sepenting pemindahan ibukota negara.

Selasa, 14 Desember 2021 17:19 WIB

Atas Nama Investasi

Bahwa seiring berjalannya waktu, Politik hukum negara kita ini amburadul, Hukum menginjak politik, Negara terlalu jumawa dengan basis materi yang ia kuasai, mulai dari pendukung pemerintah yang super gemuk, pemenang di Parlemen pendukung utama pemerintahan. Sehingga inilah yang kemudian mengakibatkan bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan melanggar konstitusi.

Kamis, 9 Desember 2021 09:05 WIB

Kontroversi Omnibuslaw Cipta Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi Benteng Terakhir

Setelah Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker disusun muncul pro dan kontra. Terjadi ketersinggungan sana-sini namun UU Hak Cipta terus bergerak maju dan disahkan. Implementasi undang-undang cipta kerja disambut dengan positif maupun negatif. Sejak awal RUU Cipta Kerja Omnibuslaw menuai berbagai masalah sehingga menjadi perdebatan publik yang panas dengan bebragai bentuk penolakan. Namun RUU itu terus dijalankan hingga Omnibus Law Cipta Kerja yang menggabungkan beberapa undang-undang disahkan DPR menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020.

Jumat, 26 November 2021 20:52 WIB

Kegamangan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK mengenai UU Cipta Kerja terkesan gamang, ambigu, membingungkan, dan mencerminkan bahwa [para hakim] institusi ini sukar untuk dapat diandalkan sebagai benteng yang sungguh-sungguh berusaha melindungi konstitusi dari kepentingan-kepentingan pragmatis.

Senin, 8 Maret 2021 06:54 WIB

UU Cipta Kerja dan Kartu Prakerja Saling Melengkapi

Kamis, 4 Maret 2021 07:18 WIB

Aturan Turunan UU Cipta Kerja Membawa Kemudahan bagi UMKM

Kamis, 25 Februari 2021 17:21 WIB

UU Cipta Kerja Wajibkan Perusahaan Beri Kompensasi Bagi PKWT

Jumat, 22 Januari 2021 11:26 WIB

Tuai Penolakan, Ternyata UU Cipta Kerja Dapat Mambangun Ekonomi Indonesia

Sempat menuai penolakan, tahukah kamu kalau Undang-Undang Cipta Kerja dapat membangun ekonomi Indonesia? Hadirnya UU Cipta Kerja tidak hanya akan membangun ketahanan Indonesia untuk menghadapi tantangan perekonomian global, tetapi juga merupakan upaya membentuk aturan perundang-undangan Indonesia secara lebih komprehensif.

Senin, 21 Desember 2020 05:58 WIB

Resistensi UU Omnibus Law di Indonesia

Kamis, 17 Desember 2020 06:41 WIB

Soal Uang Pesangon Pekerja

UU Cipta Kerja mengatur soal uang pesangon pekerja. Apa masalah utamanya?

Selasa, 10 November 2020 06:02 WIB

Maaf, Salah Ketik atau Typo Belum Ada Definisi Lain

Kesalahan typo atau tipografi bukan merupakan kesalahan yang disengaja. Beberapa salah ketik dapat dengan mudah dikenali, seperti misalnya mengetik 'badai' menjadi 'badau', karena letak huruf i bersebelahan dengan huruf u di dalam keybord laptop atau handphone dll. Namun, dalam beberapa kasus, saltik atau typo dapat mengubah arti kata atau bahkan arti dari kalimat. Sebagai contoh ada penulisan "Dewa Eksekutif Mahasisa ...". Seharusnya " Dewan Eksekutif Mahasiswa ...". Artinya dewa apa? arti dewan apa? Sangat jauh berbeda dan kesalahan ketik seperti ini tidak akan dapat dideteksi oleh aplikasi pengecek ejaan.

Senin, 9 November 2020 18:32 WIB

Ironi UU Cipta Kerja: Menyingkirkan Warga, Memajukan Laba (Oleh Airlangga Pribadi Kusman, FISIP Unair)

Situasinya tidak sederhana ketika UU Cipta Kerja dikaitkan dengan konteks sosialnya. Peran negara surut dan tatanan pasar menjadi dominan. Problem utama muncul ketika dalam nalar pengelolaan negara ketika tujuan hidup politik bergeser dari warga negara menuju pasar dan perburuan keuntungan. Pelemahan logika warganegara sebagai pusat proses penyelenggaraan negara berjalan seiring dengan pemajuan nalar penataaan negara yang bertumpu pada logika pasar (Res-Publica vs Res-Privata).

Selasa, 3 November 2020 12:01 WIB

UU Cipta Kerja akan Sama Nasibnya dengan UU KPK

Semoga saja benar, nasib UU Cipta Kerja tidak akan mengikuti jejak UU KPK. Nasibnya tidak akan sama seperti UU KPK yang melemahkan hukum dan melindungi koruptor, namun mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan investor atau cukong.

Kamis, 29 Oktober 2020 15:33 WIB

Demo Tolak Omnibus Law Di Surabaya; Gubernur Harus Menemui Buruh

Massa aksi Gerakan Tolak Omnibus Law Jawa Timur (Getol Jatim) kembali menggelar demonstrasi di depan Mapolda Jatim dan kantor Gubernur Jawa Timur guna menuntut polisi untuk membebaskan rekan mereka yang ditangkap pada aksi 20 Oktober 2020 di depan Grahadi, sekaligus menuntut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa turut menolak UU Omnibus Law yang telah disahkan DPR RI pada 5 Oktober silam.

Kamis, 29 Oktober 2020 06:00 WIB

Anda Kerja 25 Tahun, Berapa Uang Pesangon di UU Cipta Kerja? Berlaku Surutkah?

Kawan saya kerja 25 tahun. Akibat pensiun, berapa uang pesangonnya menurut UU Cipta Kerja? Berlaku surutkah?

Rabu, 28 Oktober 2020 19:15 WIB

Demonstrasi Mahasiswa Menjadi Pertunjukkan di Peringatan Sumpah Pemuda ke-92, karena UU Cipta Kerja

Jadilah peringatan HSP ke-29 catatan sejarah yang manis, karena Pemerintah akan mendengar dan menuruti aspirasi pemuda, tepat di hari "Kebesarannya", Sumpah Pemuda yang telah bersumpah sesuai naskah aslinya yang terpajang di Museum Sumpah Pemuda.

Rabu, 28 Oktober 2020 05:44 WIB

Alasan Masyarakat dan Mahasiswa Demo UU Ciptaker

Unjuk rasa atau demonstrasi, sebuah kegiatan menyuarakan pendapat yang sebenarnya tidak dilarang di Indonesia sebagai negara demokrasi. Hal ini dikarenakan, demo merupakan salah satu cara untuk mengutarakan pendapat dari suatu kelompok.

Selasa, 27 Oktober 2020 13:17 WIB

Apakah Indonesia Mampu Menuju Cita-cita Emas 2045?

Agar mencapai masa emas 2045, periode pertumbuhan 2020-2030 ekonomi Indonesia minimal harus tumbuh 6%. Lalu pada periode 2020-2025 ditargetkan Indonesia tumbuh sebesar 6% . Periode 2025-2030 tumbuh 6,2%, periode 2030-2035 rata-rata 5,9%, periode 2035-2040 rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,6%, dan periode 2040-2045 rata-rata sebesar 5,4%.

Selasa, 27 Oktober 2020 08:18 WIB

Indonesia Berharap Kemajuan Ekonomi Melalui Investasi, Berhasilkah?

Indonesia memiliki tujuan besar pada tahun 2045 mendatang untuk masuk 5 besar kekuatan ekonomi dunia dan peringkat ke-4 produk domestik bruto (PDB) di dunia.

Rabu, 21 Oktober 2020 15:56 WIB

UU Cipta Kerja akan Sama Nasibnya dengan UU KPK, Bila Hati Nurani Tak Ada

Jadi, dengan beban Jokowi yang lebih besar kepada para pemodal, dibanding kepada rakyat, seperti ungkapan  Bamsoet dan Mahmud MD menyoal cukong, maka Omnibus Law yang di dalamnya ada UU Cipta Kerja, tentu akan tetap diselamatkan, persis seperti Jokowi menyelamatkan UU KPK.

Rabu, 21 Oktober 2020 10:32 WIB

Hitungan Uang Pesangon dan Uang Pensiun Dalam UU Cipta Kerja Serta Tarif Pajaknya

UU Cipta Kerja sudah disahkan. Tapi faktanya, masih banyak pekerja yang tidak tahu apa itu uang pesangon? Apa pula uang pensiun? Lalu, bagaimana membedakannya?

Rabu, 21 Oktober 2020 10:26 WIB

Nasib Kemanusiaan di Negeri Gersang Indonesia

Belakangan ini saya suka mendengarkan lagu Seperti Rahim Ibu yang dinyanyikan band Efek Rumah Kaca. Liriknya menggambarkan sebuah negeri impian, negeri serupa rahim ibu yang merawat kehidupan. Itu seperti mengaambarkan perjuangan sebagian rakyat Indonesia saat ini yang terabaikan oleh para pejabatnya. Masihkah ada kemanusiaan di negeri tercinta?

Selasa, 20 Oktober 2020 07:01 WIB

Anda 15 Tahun Kerja, Berapa Uang Pesangon Akibat PHK Versi UU Cipta Kerja?

Anda 15 tahun bekerja. Bila di PHK, berapa besaran uang pesangon yang diterima versi UU Cipta Kerja?

Rabu, 14 Oktober 2020 09:12 WIB

Bahaya Berunjuk Rasa

Unjuk rasa sebetulnya sah saja. Namun sangat berisiko karena mudah disusupi oleh penumpang gelap yang memiliki tujuan untuk memprovokasi peserta demonstran dan melakukan aksi anarkisme. Ditambah bila semua itu dilakukan ketika di tengah pandemi.

Selasa, 13 Oktober 2020 10:01 WIB

Politik Hukum Haruslah Mencerahkan

Pemerintahan Jokowi perlu mengubah pandangan mereka tentang hubungan hukum dan politik. Sebab keadilan merupakan tujuan utama dari keberadaan hukum. Hukum yang tak adil bukanlah hukum sama sekali. Sebagai rakyat, kita perlu memberikan dukungan dan kritikan terhadap pemerintahan Jokowi, supaya politik yang tercerahkan bisa menjadi kenyataan di Indonesia.  

Senin, 12 Oktober 2020 15:56 WIB

Omnibus Law, Belum Membangun Sudah Praktik Merusak

Omnibus Law, tidak habis pikir sama sekali, UU-nya belum dibaca, sudah marah,demo lalu merusak. Sebanyak 25 halte busway dibakar. Belum membangun, sudah praktik merusak? Orang yang membangun itu tidak mungkin merusaknya. Karena dia tahu susahnya membangun, sulitnya berproses untuk mencapai keadaan seperti sekarang.

Minggu, 11 Oktober 2020 18:33 WIB

Pemerintah dan DPR Bagaikan Belahan dari Satu Jiwa

Prinsip check and balance dalam praktik demokrasi terbukti macet, sebab partai-partai yang dominan di DPR adalah partai-partai yang juga mengisi kursi kabinet. Meskipun pemerintah dan DPR dua institusi yang secara formal berbeda, spirit keduanya kok susah dibedakan. Bagaikan belahan dari satu jiwa, selalu seiring sekata.

Minggu, 11 Oktober 2020 06:14 WIB

UU Cipta Kerja: Surga atau Fatamorgana? (oleh Nizwar Affandi)

Bagi saya UU Cipta Kerja layak diusulkan sebagai salah satu kejaiban dunia dari Indonesia, minimal dicatat dalam Museum Rekor Indonesia (MURI). UU ini hanya memerlukan waktu pembahasan selama hampir 23 minggu, tepatnya 159 hari sejak rapat pertama panitia kerja (Panja RUU) tanggal 27 April sampai di pengesahan tahap pertama tanggal 3 Oktober. Hanya butuh waktu singkat untuk membahas 7.197 poin isu. Melihat dampaknya secara sosial politik pemerintah terlihat tergesa-gesa mengerjakan sesuatu yang sesungguhnya masih dapat ditunda, setidaknya sampai kita dapat mengakhiri pandemi Corona berakhir.