Memahami Megawati Lewat Kesaksian Para Wartawan - Gaya Hidup - www.indonesiana.id
x

Cover buku Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat

Handoko Widagdo

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Rabu, 6 November 2019 09:40 WIB
  • Gaya Hidup
  • Berita Utama
  • Memahami Megawati Lewat Kesaksian Para Wartawan

    Dibaca : 138 kali

    Judul: Menangis & Tertawa Bersama Rakyat

    Editor: Kristin Samah

    Tahun Terbit: 2015

    Penerbit: Gramedia Pustaka Utama                                                                    

    Tebal: xii + 228

    ISBN: 978-602-03-2544-6

    Tahun 1993 Orde Baru masih sangat kuat. Pada tahun itu tidak ada yang berpikir untuk berani menantang Rezim. Jangankan menantang, menentang saja tak akan berani. Kekuatan Orde Baru yang didukung oleh militer, birokrasi dan Golongan Karya masih begitu solid mendukung sang penguasa. Suharto. Namun tiba-tiba ada yang menyatakan diri berani mencalonkan sebagai Ketua Partai tanpa restu dari pemerintah. Orang itu adalah seorang perempuan. Ibu rumah tangga. Perempuan nekat itu bernama Megawati!

    Pada awalnya hanya dipicu oleh masalah yang dianggap sepele oleh Pemerintah. Masalah tersebut adalah pergantian kepemimpinan di partai terkecil, Partai Domokrasi Indonesia (PDI). Soerjadi sebagai Ketua PDI harus dilengserkan karena sudah dianggap berani kepada pemerintah. Suryadi harus diganti. Namun proses pergantian Ketua PDi itu tidak mulus. Konggres Medan gagal, sehingga harus diadakan Konggres Luar Biasa (KLB). Di tengah-tengah persiapan KLB itulah tiba-tiba Megawati berani mencalonkan diri.

    Pencalonannya ini disambut antusias oleh cabang-cabang [artai berlambang banteng tersebut. Bukan hanya dari kalangan partai, ternyata rakyat juga terbangun dari ketidak-beraniannya oleh pencalonan Megawati sebagai ketua partai.

    Pencalonan anak Presiden Sukarno ini tentu saja membuat pemerintah tidak senang. Maka upaya untuk menggagalkan Megawati menjadi Ketua PDI dilakukan dengan berbagai cara. KLB yang dilaksanakan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya tersebut dibuat kacau. Namun KLB tersebut tetap bersikukuh memilih Megawati sebagai Ketua PDI, meski tidak ada pengesahan dari pemerintah. Bahkan pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa KLB PDI tidak berhasil alias gagal. Megawati menjadi ketua parta secara de facto.

    Meski sudah menyatakan diri menjadi Ketua PDI de facto, tetapi Megawati tetap menghargai legalitas. Ketika Mendagri mengusulkan supaya diadakan Musyawarah Nasional (Munas). Alih-alih menentang, Megawati justru setuju dengan gagasan penyelenggaraan Munas tersebut. Dalam Munas yang diselenggarakan di Jakarta ini ternyata Megawati terpilih secara de jure sebagai Ketua PDI.

    Prahara belum selesai. Sebab para pengurus partai yang ternyata adalah “titipan” mulai melakukan ulah. Para pengurus inilah yang malah menyatakan bahwa penetapan Megawati sebagai Ketua PDI di Munas dianggap tidak sah. Pada tahun 1996, diadakan lagi Konggres PDI di Medan. Tentu saja Megawati dan pendukungnya menentang upaya pendongkelan melalui konggres tersebut. Pada akhirnya dengan dukungan Pemerintah, Soerjadi terpilih kembali menjadi Ketua PDI.

    Megawati dan pendukungnya tidak tinggal diam. Mereka tetap menguasai Kantor DPP di Jalan Diponegoro. Bahkan kantor ini dijadikan sebagai tempat “Mimbar Bebas” yang menumbuhkan keberanian berdemokrasi. Sampai akhirnya pada tanggal 27 Juli 1996, Kantor DPP PDI diserbu dan menelan banyak korban.

    Keteguhan Megawati kepada hukum dibuktikannya ketika dia memutuskan untuk tidak ikut Pemilu tahun 1997 karena pemerintah mengakui kepemimpinan Soerjadi di PDI. Baru pada tahun 1999 Megawati memutuskan untuk mengganti nama partai menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan memutuskan ikut pemilihan umum. PDIP menjadi pemenang Pemilu 1999.

    Apakah kemudian Megawati sudah terbebas dari cobaan setelah memenangkan pemilihan umum? Ternyata tidak. Jalan terjal masih harus dilaluinya. Meski menjadi pemenang pemilu, tetapi Megawati tidak terpilih menjadi presiden. Justru Abdurrachman Wahid (Gus Dur) yang terpilih. Padahal partai beliau, Partai Kebangkitan Bangsa,  tidak mendapatkan cukup kursi di DPR. Mega hanya terpilih sebagai Wakil Presiden. Akhirnya setelah MPR yang dipimpin oleh Amien Rais melengserkan Gus Dur, Megawati ditetapkan menjadi Presiden Republik Indonesia.

    Cobaan kepada Mewagati masih terus berlanjut. Dalam kontestasi presiden di tahun 2004, ia merasa dikhianati oleh salah satu pembantunya. Salah satu Menko-nya yang ketika ditanya “masih akan tetap bersama sampai akhir” ternyata tiba-tiba mengundurkan diri dan ikut mencalonkan diri sebagai pesaing.

    Mega merasa tidak suka dengan cara berpolitik yang tidak beretika. Osman Sosiawan mencatat komentar Megawati tentang kesan bahwa beliau tidak bisa menerima kekalahan di kontestasi 2004. Megawati menyampaikan: ”…Saya ini orang yang taat konstitusi, masak harus ngamuk karena kalah…. Politik memang abu-abu. Tidak ada kawan yang abadi kecuali kepentingan. Tapi, kamu tahu saya selalu berpolitik dengan etika. Jadi, ini bukan soal menerima atau tidak menerima kekalahan itu. Ini adalah soal etika” (hal. 124-125).

    Buku berjudul “Menangis & Tertawa Bersama Rakyat” ini adalah tulisan para wartawan yang dekat dengan Megawati. Para wartawan ini pada umumnya masih junior saat Megawati mencalonkan diri sebagai Ketua PDI dan saat terjadi kesurusan 27 Juli di Kantor DPP PDI. Memang tidak semuanya wartawan baru. Dari 22 penulis ada terselip nama-nama wartawan senior seperti Aristides Katoppo dan Budiarto Shambazy. Ada juga Tomohitso Otsuka wartawan Jepang yang melakukan peliputan kegiatan Megawati sampai dikejar-kejar oleh Pemerintah Orde Baru.

    Ada hal-hal yang menarik bagi saya tentang kesaksian para wartawan tentang Megawati. Hal-hal yang menarik tersebut adalah tentang keberanian dan keteguhan Megawati, Megawati yang diragukan, antusias warga dan Megawati yang dihalangi dengan berbagai cara oleh pemerintah untuk menjadi ketua partai.

    Keberaniannya mencalonkan diri sebagai Ketua PDI di tahun 1993 adalah sebuah keputusan yang sangat berani. Keteguhan Megawati ini secara khusus diapresiasi oleh Ariestides Katoppo dalam artikelnya. Meski digempur sedemikian rupa, Megawati tetap teguh memegang konstitusi dan asas legalitas dalam berpolitik. Dia begitu sabar meladeni pemerintah yang terus menerus berupaya mendongkelnya.

    Namun pada saat yang sama, Megawati justru diragukan kemampuannya untuk memimpin partai dan menggerakkan demokrasi. Newsweek, misalnya, menulis sebuah artikel dengan judul “Can Sukarno’s Daughter Leads Her Country to Democracy?” hal. 82). Newsweek memilih frase “anak Sukarno” daripada menyebut nama Megawati.

    Megawati adalah ibu rumah tangga. Tidak seperti Guntur yang disiapkan berkarier di politik, Mega lebih suka menari (hal. 105). Maka wajar jika banyak pihak di dalam negeri maupun di luar negeri meragukan kemampuannya. Bahkan Suharto pun menganggap remeh kemunculan Megawati tersebut. Hendropriyono yang saat itu Pangdam Jaya berhasil bertanya kepada Suharto tentang persoalan PDI menjelang Munas di Jakarta. Suharto mengatakan bahwa PDI itu partai kecil (hal. 21). Ternyata Megawati mampu mengkonsolidasikan partai dari bawah. Ia juga mampu memimpin PDI dari deraan tindakan represif dari Pemerintah.

    Tampilnya Megawati disambut antusias oleh rakyat. Kunjungan-kunjungan Megawati ke lapangan, khususnya Bali dan Jawa disambut sangat meriah. Rakyat kecil rela datang untuk bertemu dengan Megawati, seperti mama-mama yang turun gunung di NTT (hal. 101). Saat persiapan Pemilu 1999, instruksi untuk membuat Posko disambut dengan luar biasa. Masyarakat membentuk Posko PDIP dengan inisiastif sendiri. Berbeda dengan “kuningisasi” yang terkesan seragam, Posko PDI Perjuangan ini justru beraneka ragam (hal. 86).

    Upaya Pemerintah untuk menggagalkan Megawati menjadi Ketua Partai dilakukan sangat masif dan sistematis. Ketika terpilih sebagai ketua partai secara de facto di Surabaya, Pemerintah tak mau mengakui. Melalui rekayasa, Pemerintah berupaya mendongkel Megawati dengan menampilkan kembali Soerjadi. Waktu konsolidasi ke Bali, Mega dan rombongannya tidak bisa mendapatkan speed boat dan terpaksa memakai kapal nelayan karena pemilik speed boat tiba-tiba membatalkan (hal. 75).

    Penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro dilakukan pada hari Sabtu supaya tidak ada pemberitaan, karena koran-koran tidak terbit pada hari Minggu (hal. 57). Namun Megawati tetap teguh pada prinsip konstitusional dan legal. Akhirnya Megawati berhasil menjadi Ketua Partai dan mengikuti proses Pemilihan Umum di tahun 1999.

    Buku ini memuat perjuangan Megawati dari sejak deklarasinya menjadi calon ketua partai sampai dengan lengser sebagai Presiden RI dan kalah dalam dua kali kontestasi pemilihan Presiden RI. Dari cerita-cerita yang disampaikan oleh para wartawan ini kita menjadi tahu bahwa Megawati adalah sosok yang teruji.

    Sayang sekali tulisan-tulisan yang terkumpul di buku ini tidak membahas hubungan Megawati dengan Gus Dur yang tampak mesra di awal memperjuangkan demokrasi dan menegang saat MPR memilih Gus Dur menjadi Presiden. Padahal informasi tersebut sangat penting untuk menjawab mengapa Megawati tetap bersedia menjadi Wakil Presiden saat seharusnya dia menjadi Presiden.

    Buku ini juga tidak mengungkap hubungan Megawati dengan Hendropriyono secara mendalam. Informasi tentang hubungan Megawati dengan Hendropriyono, khususnya saat Munas Jakarta dan saat penyerbuan Kantor DPP bisa menjelaskan mengapa Megawati menjadi begitu dekat dengan Hendropriyono saat beliau sudah menjabat sebagai Presiden RI.

    Satu lagi yang tidak terungkap adalah tentang mengapa Megawati tidak menyelesaikan masalah penyerbuan Kantor DPP saat beliau menjadi Presiden. Apakah Megawati memang menyimpan rapat hal-hal yang menyebabkan mengapa dia tidak berupaya menyelesaikan masalah penyerbuan Kantor DPP yang lebih dikenal dengan Peristiwa Kudatuli tersebut? Semoga suatu saat kita bisa mendapat penjelasan tentang hal ini supaya kita tidak terus bertanya-tanya.

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.