Pemerintah Perkuat Pengawasan MBG untuk Cegah Kasus Keracunan

BGN menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan terpadu dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.

JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan terpadu dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret untuk mencegah terjadinya kasus keracunan serta memastikan keamanan pangan nasional tetap terjaga.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat standar operasional dan sistem pengawasan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar setiap makanan yang disajikan benar-benar aman, sehat, dan bergizi seimbang.

“BGN bersama Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri akan terus bersinergi dalam melakukan pengawasan terpadu di seluruh dapur MBG,” ujar Dadan.

Ia menegaskan, setiap dapur SPPG wajib memiliki alat rapid test pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, serta menyediakan rekaman CCTV dapur sebagai bagian dari sistem pengawasan pusat.

“Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” tuturnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memperketat pengawasan MBG, khususnya pasca munculnya isu keracunan di beberapa daerah. Dalam rapat koordinasi bersama BGN di GOR Jatidiri, Semarang, ia menyampaikan bahwa keamanan pangan tidak boleh ditawar sedikit pun.

“Harapannya, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terulang kembali, karena ini program struktural yang harus kita jaga,” kata dia menegaskan di hadapan lebih dari 4.000 peserta rapat, yang terdiri atas bupati, wali kota, dan mitra pelaksana MBG.

Luthfi meminta seluruh kepala daerah aktif meninjau dapur MBG dan memastikan keterbukaan dalam pengawasan. Ia juga mendorong Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan serta memastikan seluruh dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Termasuk kalau ada kasus, harus ada quick response agar tidak menimbulkan kepanikan,” ujarnya.

Sementara itu, di Sumedang, Wakil Bupati M. Fajar Aldila menyoroti pentingnya menjaga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana MBG. Ia meminta agar bahan baku makanan diawasi ketat dan setiap dapur mengunggah dokumentasi kegiatan ke situs resmi pemerintah daerah untuk memastikan transparansi publik.

“Mayoritas tenaga dapur adalah perempuan yang bekerja sejak dini hari. Jika kelelahan, risiko human error tinggi. Jadi, kondisi kesehatan mereka juga harus dipantau,” tuturnya.

Pemerintah menegaskan bahwa isu keracunan menjadi pelajaran penting untuk memperkuat sistem pengawasan, bukan untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap program MBG. Melalui kolaborasi lintas sektor, sistem pelaporan cepat, dan pengawasan digital, pemerintah bertekad menjaga agar setiap porsi makanan yang disajikan benar-benar aman dan bergizi.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap anak, ibu hamil, dan balita penerima manfaat MBG mendapatkan makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga terjamin keamanannya,” kata Dadan.

Dengan pengawasan terpadu dan partisipasi aktif pemerintah daerah, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan terus berjalan optimal, aman, dan berkelanjutan. Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah diyakini menjadi kunci agar program prioritas nasional ini benar-benar memberi manfaat maksimal bagi generasi masa depan Indonesia.