Adanya influencer dan buzzer yang menjadi "pagar dan tembok" pemerintahan dengan anggaran uang rakyat. Terus tak henti perseteruan antara kelompok pendukung pemerintah dan rakyat umum. Adanya koruptor yang terus berserakan di negeri ini, hingga pada akhirnya dianggap ada skenario klasik atas kebakaran hebat yang terjadi di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Sabtu, 22/8, malam. Semua itu, memang semakin terbaca oleh rakyat bahwa apa yang terus terjadi di negeri ini, memang benar-benar sudah dirancang dan dikendalikan.
Lalu, benarkah berbagai kebijakan pemerintah terutama yang berbau bantuan atau subsidi untuk rakyat bermaksud demi membantu rakyat yang tengah kesulitan ekonomi baik kini saat pandemi corona maupun sebelum Covid-19 hadir di Indonesia? Bukan karena ada udang di balik batu? Semisal karena demi mengambil hati rakyat untuk tetap memuja pemerintah agar tetap dianggap baik dan memihak rakyat, serta mengambil hati rakyat untuk pemenangan Pilkada? Atau bahkan ada skenario korupsi terselubung?
Sebagai contoh, program Kartu Pra Kerja, hanya sebagai dalih bantuan, namun uang rakyat yang dikeluarkan juga hanya berputar untuk kelompok mereka sendiri, Itu terjadi dengan pengucuran melalui rekening pribadi rakyat, namun kembali ke kelompok mereka dengan dalih pelatihan berbayar online.
Sehingga kini di tengah masyarakat ada anggapan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi hanya sebagai cara menaikkan penilaian positif rakyat untuk kinerja pemerintah agar dianggap memihak rakyat. Padahal rakyat hanya dijadikan kendaraan dan kambing hitam dari semua kepentingan-kepentingan mereka.
Terutama dalam menunjang periode kedua pemerintahan dan lebih khusus dalam rangka memenangi semua Pilkada 2020 di seluruh daerah Indonesia yang kini benar-benar dikuasai oleh satu partai politik yang bisa jadi malah akan mengalahkan kisah Orde Lama maupun Orde Baru.
Berikutnya, bila ada menteri yang pada akhirnya mengungkap bahwa ada kelompok yang menganggap apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah selalu salah, meski segala kebijakan telah dipikirkan dan direncanakan dengan matang, seharusnya, menteri ini dapat berpikir sendiri, mengapa rakyat menganggap tindakan pemerintah salah.
Seperti telah terpublikasi di berbagai media, Menteri ini mengungkap ada kelompok masyarakat yang menganggap apa pun yang dilakukan pemerintah selalu salah. Meski keputusan-keputusan nasional itu diambil secara rasional, termasuk bantuan (sosial) dan ekonomi itu sudah terbuka dan jelas.
Lucunya, saat Menteri ini belum berada di dalam Kabinet Jokowi, justru ikutan sering menjadi pengkritik kebijakan Jokowi.
Sementara atas pernyataan Presiden Jokowi, rakyat juga bertanya-tanya. Apa yang membuat rakyat bertanya?
Presiden Jokowi mengatakan,"Melakukan reformasi sekarang tidak mudah karena sudah terlalu banyak orang yang menikmati situasi yang enak yang nyaman," kata dia dalam sambutannya secara virtual di perayaan ulang tahun ke-22 Partai Amanat Nasional (PAN) pada Minggu (23/8/2020).
"Banyak orang yang sudah lama menikmati zona nyaman. Zona nyaman secara ekonomi, zona nyaman karena status sehingga terusik ketika dilakukan perubahan," tutur dia.
Nah, pertanyaan Presiden ini sebenarnya ditujukan kepada siapa? Bukankah yang selama ini sudah berada di zona nyaman itu para kolega partai politik, yang mungkin disebut cukong? Mereka-mereka yang menguasai Republik ini dengan uang yang mereka miliki dan dapat mengatur dan membiayai partai politik. Lalu, partai politik mengatur elite partainya yang duduk di kursi parlemen dan kursi pemerintahan.
Rasanya, rakyat biasa bukan yang dimaksud oleh Jokowi. Sebab, rakyat biasa adalah bagian ketiban masalah dan derita. Bagaimana mau berada di zona nyaman?
Jadi, yang kini di Indonesia berada di zona nyaman seperti maksud Jokowi, tentunya orang-orang khusus, bukan rakyat jelata. Orang-orang yang jelas berada di zona nyaman sepertinya para cukong, taipan, pengusaha, elite partai, orang kaya baru, para influencer, para buzzer, dan para pengagum junjungan.
Atas kondisi yang kini terjadi, di bawah pemerintahan Jokowi dan partai politik yang menggawangi, sampai-sampai putra Presiden Soeharto saja bercuit di media sosial dengan membandingkan masa pemerintahan Bapaknya dengan masa pemerintahan Jokowi sekarang. Perbadingan itu seperti masalah ekonomi, pertanian, keamanan, dan kesejahteraan rakyat.
Memang banyak rakyat berkomentar bahwa masa Soeharto memang dianggap otoriter, diktator, tapi negara aman, rakyat tak pernah berseteru dll. Tapi kini, pemerintahan Jokowi justru memagari diri dengan para influencer dan buzzer yang dibiayai dari uang rakyat. Berbagai artikel dan berita di media massa, selalu tak lepas dari komentar para pendukung Jokowi yang sangat tak sopan dan kasar, ketika dari pihak sebelah mencoba mengungkit atau membicarakan Jokowi dan kroninya.
Rakyat bertanya, siapa yang sering hadir dalam kolom komentar dengan bahasa tak beradab, namun malah terus terbiarkan! Sementara bila itu dilakukan oleh rakyat "sebelah", tentu akan jadi masalah.
Pertanyaan berikutnya, bukankah lebih banyak rakyat yang kecewa atas apa yang terjadi kini, tapi sepertinya dibuat skenario bahwa pendukung partai politik dan elite partai itu seolah masih banyak?
Menjadi pertanyaan pula, apakah sejatinya TNI dan Polri nyaman dengan kondisi sekarang? Sebab, negeri ini sejatinya dikendalikan oleh kekuatan besar yang mengatur pemerintahan yang sah.
Jadi, semakin ke sini, rakyat semakin memahami apa yang kini sedang terjadi di NKRI. Masalah bagi-bagi uang rakyat, ada udang di balik batu. Mengungkapkan ini dan itu, juga hanya sekadar wacana untuk memancing suasana yang ujungnya agar ada pujian untuk mereka.
Mau berantas korupsi, skenario bakar-bakar untuk hilangkan jejak mata rantai koruptor pun menjadi skenario usang.
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
