Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2023 - 2024 sekarang ini, merupakan tahun politik. Bangsa Indonesia sedang melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih Presiden Republik Indonesia yang baru, atau Presiden yang ke 8. Indonesia sudah merdeka selama 77 tahun. Dan sudah 7 kali berganti Presiden. Tetapi mirisnya, aspal Buton masih belum mampu juga mengsubstitusi aspal impor. Jadi sekarang ini, apa upaya-upaya maksimal yang harus rakyat Indonesia lakukan supaya masalah mangkraknya hilirisasi aspal Buton akan segera mendapatkan perhatian yang serius dari calon-calon Presiden yang baru?.
Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang sudah pernah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lakukan untuk aspal Buton selama masa pemerintahannya. Pada awal tahun 2015, Pak Jokowi sudah pernah menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian-kementerian terkait untuk menggantikan aspal impor dengan aspal Buton. Kemudian pada akhir bulan September 2022, Pak Jokowi juga sudah pernah menginstruksikan: “Dua tahun lagi Indonesia stop impor aspal”. Tetapi mirisnya lagi, sampai saat ini masih belum terlihat adanya tanda-tanda yang menunjukkan keberhasilan yang berarti dari kedua kebijakan tersebut. Padahal masa pemerintahan Pak Jokowi sebentar lagi akan segera berakhir. Tinggal tersisa kurang dari 2 tahun lagi. Kalau begitu, alangkah sangat sulitnya mengatasi masalah mangkraknya hilirisasi aspal Buton ini, sehingga Pak Jokowi sendiri sebagai seorang Presiden RI ke 7, masih belum mampu juga mewujudkan hilirisasi aspal Buton.
Di tahun politik ini, apa harapan-harapan rakyat Indonesia kepada calon-calon Presiden yang baru? Rakyat Indonesia berharap, apabila masalah mangkraknya hilirisasi aspal Buton tidak dapat segera diselesaikan melalui pendekatan-pendekatan tehnis dan ekonomis, maka mungkin terpaksa harus dapat diselesaikan melalui pendekatan politis, atau secara kekuasaan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara harus mampu membuat sebuah keputusan yang berani, adil, dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah mangkraknya hilirisasi aspal Buton ini. Dan sejatinya, apa sih sebenarnya akar masalah-masalah mangkraknya hilirisasi aspal Buton yang wajib diketahui oleh calon-calon Presiden yang baru?
Masalah mangkraknya hilirisasi aspal Buton adalah seperti fenomena gunung es. Di atas permukaan tampak kecil. Tetapi sebenarnya di bawah permukaan tampak sangat besar sekali. Dan oleh karena itu diperlukan pendekatan secara politis, atau secara kekuasaan dari pemerintah. Mungkin orang-orang berpikir bahwa mengapa aspal Buton selama ini tidak bisa berkembang adalah karena aspal Buton kalah bersaing dengan aspal impor. Tetapi sebenarnya selain itu masih ada masalah-masalah lain yang gaib, yang tidak tampak kasat mata. Antara lain, dugaan adanya “mafia” impor aspal. Mungkin oleh karena adanya dugaan “mafia” impor aspal ini, maka Pak Jokowi telah memutuskan dengan tegas dan mantap: “Dua tahun lagi Indonesia stop impor aspal”. Pak Jokowi berharap bahwa apabila impor aspal sudah distop, maka mau tidak mau, kita terpaksa harus mau menggunakan aspal Buton. Sehingga dengan demikian aspal Buton akan maju dan berkembang untuk mengsubstitusi aspal impor.
Tetapi ternyata masalah mangkraknya hilirisasi aspal Buton ini tidak sesederhana seperti apa yang terlihat. Menyetop impor aspal mungkin bukanlah merupakan suatu solusi terbaik. Sekarang coba kita bayangkan, apabila 2 tahun lagi Indonesia stop impor aspal sebesar 1,5 juta ton per tahun, berarti aspal Buton harus mampu mengsubstitusi aspal impor sebesar 1,5 juta ton per tahun. Padahal berdasarkan data-data penggunaan aspal Buton di tahun 2021, pemanfaatan aspal Buton tidak lebih dari 100 ribu ton per tahun. Jadi dari mana sisa 1,4 juta ton aspal akan diperoleh? Tentu saja dari impor. Dan seandainya saja produksi aspal Buton masih bisa ditingkatkan 5 kali lipat lagi, menjadi 500 ribu ton per tahun, maka tetap saja Indonesia masih harus mengimpor 1 juta ton per tahun.
Harapan-harapan yang akan dibebankan kepada calon-calon Presiden yang baru dalam menangani masalah mangkraknya hilirisasi aspal Buton adalah melalui pendekatan-pendekatan politis, atau secara kekuasaan. Pemerintah yang baru nanti seyogyanya wajib memiliki nyali yang cukup besar untuk berani melaksanakan Undang-undang secara konsekwen. Pemerintah yang baru nanti wajib berani menyatakan dengan tegas bahwa apabila ada konsesi-konsesi pertambangan aspal Buton yang selama ini tidak produktif, maka harus dikembalikan kepada negara. Kemudian negara akan melakukan lelang secara terbuka kepada perusahaan-perusahaan yang akan mampu memanfaatkan konsesi-konsesi pertambangan aspal Buton tersebut secara lebih produktif dan menguntungkan bagi negara. Antara lain, salah satu persyaratannya yang harus dipenuhi adalah perusahaan wajib membangun Pabrik Ekstraksi Aspal Buton untuk memproduksi aspal Buton ekstraksi guna mengsubstitusi aspal impor.
Diharapkan dengan adanya kebijakan ini perusahaan-perusahaan importir aspal akan serta merta ikut berpartisipasi dalam lelang terbuka ini. Karena bidang utama usaha mereka adalah aspal. Sejatinya mereka sudah memiliki fasilitas-fasilitas penampungan aspal dan jaringan-jaringan pemasaran aspal di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga dengan demikian mereka sudah lebih memiliki keunggulan pengalaman dalam hal kemampuan untuk mengelola, menganalisa, dan membaca prospek jangka panjang dari bisnis aspal Buton di Indonesia.
Kebijakan lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah yang baru nanti adalah kebijakan untuk membangun jalan-jalan di daerah-daerah terpencil, tertinggal, dan terpinggir dengan menggunakan aspal Buton. Kalau dalam pemerintahan Pak Jokowi telah banyak dibangun infrastruktur jalan-jalan Tol, dimana hanya dapat dinikmati oleh orang-orang kaya saja. Maka pada pemerintahan yang baru nanti harus banyak dibangun jalan-jalan di daerah-daerah pedesaan dengan menggunakan aspal Buton agar dapat dinikmati oleh orang-orang miskin di seluruh wilayah Indonesia.
Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana strategi dan kiat-kiatnya agar masalah mangkraknya hilirisasi aspal Buton ini bisa menjadi viral di media massa, dan menjadi topik perbincangan nasional yang wajib mendapatkan perhatian yang serius di dalam kampanye-kampanye calon-calon Presiden yang baru? Diharapkan tulisan ini akan bisa menginspirasi dan memotivasi para pembaca untuk menyampaikan gagasan ini kepada partai-partai politik yang mengusung calon-calon Presiden yang baru tersebut. Kalau Pak Jokowi masih belum mampu juga menuntaskan masalah mangkraknya hilirisasi aspal Buton di dalam 2 periode pemerintahannya. Maka hal ini akan membuka peluang dan kesempatan emas bagi calon-calon Presiden yang baru untuk mendulang suara rakyat dari isu-isu politik mangkraknya hilirisasi aspal Buton ini.
Diharapkan rakyat di Pulau Buton mau bersatu padu untuk memperjuangkan nasib aspal Buton di tahun politik ini dengan sekuat tenaga. Karena pemilihan Presiden baru adalah tiap 5 tahun sekali. Sehingga seandainya saja pada saat ini rakyat telah salah dalam memilih Presiden, maka harus menunggu 5 tahun lagi untuk memperbaiki kesalahan itu. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan emas sekarang ini. Jangan sampai kita akan salah lagi dalam memilih Presiden yang baru. Pilihlah Presiden baru yang rekam jejaknya sudah terbukti tulus dan ikhlas mencintai rakyatnya. Dan bukan karena pencitraan semata. Yakinlah, Presiden baru yang tulus dan ikhlas mencintai rakyatnya, inya Allah, pasti akan tulus dan ikhlas juga mencintai aspal Buton tanpa pamrih. Sejatinya hilirisasi aspal Buton hanya akan dapat diwujudkan melalui pendekatan politis, atau secara kekuasaan. Tetapi apakah Presiden baru terpilih nanti memiliki nyali yang cukup besar untuk berani melawan fenomena gunung es (“mafia” impor aspal) ?
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
