Apakah harus menjadi pejabat kepedulian kemanusiaan hadir? Tentu saja tidak. Kepedulian atas kemanusiaan tidak lahir dari posisi jabatan tertentu. Seseorang bisa bertindak dengan cepat bila mendapati ada kesulitan pada orang lain tanpa harus menunggu kapan dia memiliki jabatan.

Tetapi jabatan – yang di dalamnya mengandung tanggung jawab yang ditetapkan kedalam poin-poin tugas dan kewajiban – semakin menguatkan seseorang untuk bertindak kemanusiaan. Melalui posisinya yang strategis, seseorang bisa mengambil tugas yang lebih cepat.

Puan Maharani adalah pejabat menteri koordinator. Dia memiliki posisi yang strategis. Saat dia mendapati persoalan yang menimpa saudara-saudaranya, TKI di Malaysia, yang tengah diserang berbagai penyakit, Puan langsung bertindak tegas. Dalam hatinya, rasa kemanusiaan yang kuat dan dalam membuatnya bersikap tegas untuk segera mengambil keputusan.

***

Salah satu persoalan yang melanda TKI di Malaysia adalah persoalan kesehatan.

Dalam kunjungannya ke Malaysia, Puan meninjau tempat penampungan sementara TKI ilegal (14 Maret). Puan mendapatkan sekitar 108 orang yang berada di tempat penampungan sementara KBRI Kuala Lumpur. Diantara mereka banyak yang sudah mengidap penyakit menular. Bila tidak segera ditangani, ini akan membahayakan bagi yang lainnya. Terlebih apabila nanti dikembalikan ke Tanah Air dalam keadaan tidak tertolong dari penyakit ini.

"Mereka banyak yang mengidap penyakit menular seperti TBC, meningitis, kanker serviks, herpes dan bahkan ada pula yang sudah positif AIDS,"sebut Puan.

Puan menegaskan bahwa sebenarnya pemerintah telah memberikan perlindungan atas TKI di Malaysia. 1,3 orang, itulah angka sementara yang sejauh ini mendapat perlindungan. Jika ditambang dengan yang ilegal jumlah itu bisa mencapai tiga kali lipat.

Persoalan TKI ilegal memang persoalan yang butuh kerja keras pemerintah untuk diatasinya. WNI lebih banyak yang memilih cara yang praktis dan mudah ketimbang sedikit rumit namun penting bagi keberlangsungan mereka di tanah rantau.

Reaksi cepat Puan juga ditanggapi dengan tak kalah cepat oleh menteri teknis di bawah kemenko PMK, yakni menteri kesehatan yang dijabat oleh Nila F. Moeloek. Dia menegaskan bahwa negara segera berupaya mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.

“Pemerintah akan berupaya mencari jalan keluar secepatnya terhadap masalah kesehatan para TKI illegal, baik  yang sekarang ditangani KBRI maupun mereka belum sempat didata secara akurat,” ujarnya.

Menkes juga menyayangkan, masalah TKI semestinya tidak akan sekompleks ini apabila seluruh proses pemberangkatan, termasuk persyaratan kesehatan mereka, dilakukan dengan teliti dan penuh tanggung jawab.

Ikuti tulisan menarik Abdul Kahir lainnya di sini.