Mengapa Puan Maharani Tidak Pernah Terseret Kasus Hukum?

Begini jawaban mengapa Puan Maharani tidak pernah tersangkut hukum.

Seorang pemimpin haruslah memiliki integritas. Tanpa itu, ia hanyalah manusia yang culas karena mudah tergoda dengan hal-hal remeh yang sekilas. Banyaknya pemimpin dan pejabat yang terbukti ngorup adalah representasi dari rendahnya integritas yang dimiliki, padahal ia adalah modal utama untuk menerima dan menjalankan amanat rakyat. Karena pada para pemimpinlah nasib rakyat dititipkan.

Term integritas mungkin terlalu “tinggi” untuk dijlentrehkan ke ruang publik, tapi salah satu ciri orang yang berintegritas adalah kemampuannya untuk bertahan dari berbagai godaan dan syahwat yang memosisikan diri di atas kepentingan orang banyak. Dalam wujud yang lebih nyata, integritas itu bisa dilihat dari seberapa jauh seseorang bersih dari kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), atau setidaknya seberapa bersih namanya dari lingkaran kasus-kasus korupsi.

Maka, dalam konteks ini, Puan Maharani menjadi salah satu daftar pejabat dan pemimpin yang mempunyai integritas yang tinggi, terutama karena namanya bersih (tidak pernah disebut-sebut) dari korupsi. Adakah kasus-kasus kecil atau mega skandal sekalipun yang pernah menyeret-nyeret namanya dalam pusaran perilaku koruptif? Tidak ada! Karena memang Puan Maharani adalah pemimpin yang berintegritas.

Dalam banyak hal, Puan Maharani justeru menyayangkan perilaku koruptif yang dilakukan seseorang, padahal tak kekurangan secara finansial. Posisinya sebagai seorang menteri memudahkannya untuk melakukan kongkalikong atau abuse of power, tapi sampai saat ini, Puan Maharani tetap bersih dan tidak pernah namanya dicatut dalam kasus-kasus korupsi yang melanda negeri ini.

Artinya, dalam konteks ini, kita tidak perlu meragukan komitmen Puan Maharani dalam upaya turn back corruptor, terutama sekali karena integritas menjadi salah satu “nilai” yang tak bisa dipisahkan dari upaya menyukseskan gerakan nasional revolusi mental (GNRM). Tak ada hal yang paling lucu daripada kelucuan pemimpin atau pejabat yang meminta untuk berintegritas, tapi pada saat yang bersamaan ia tidak berintegritas.

Ketika ada lembaga atau kegiatan yang bersangkut paut dengan Puan Maharani secara personal maupun kelembagaan ada indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme, Puan Maharani tetap berdiri kokoh untuk menjadikan hukum sebagai panglima.

Kita masih ingat ketika ada indikasi korupsi pada pelaksanaan persiapan Asian Games 2018, Puan Maharani sama sekali tak tahu menahu, dan lebih memilih untuk memasrahkannya pada proses hukum. Termasuk juga ketika Kemendes PDTT, salah satu Kementerian yang berada di bawah garis koordinasi Kemenko PMK, sedang ditimpa masalah terkait operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus pemberian WTP oleh BPK. Puan Maharani lebih memilih untuk memercayakan pada proses hukum dan penjelasan lengkap yang akan dilaporkan oleh Mendes PDTT kepadanya langsung.

Integritas menjadi modal utama untuk menjadi seorang pemimpin, dan ketika integritas dimaknai dengan bersih dari segala bentuk perilaku KKN, maka Puan Maharani adalah salah satu pejabat yang berhak untuk menyandangnya.