Keterwakilan perempuan dalam politik menjadi diskursus menarik yang banyak diperbincangkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Berbagai pandangan mengisi perdebatan akan hal tersebut.
Pandangan konservatif, yang terkait dengan pandangan keagamaan menyatakan bahwa seorang pemimpin haruslah laki-laki karena perkara menjadi pemimpin sudah menjadi kodrat laki-laki saat dikirim ke bumi.
Sementara pandangan kelompok liberal menyanggahnya dengan menyatakan bahwa sejak konsep agama pertama kali diperkenalkan, telah diperkenankan pula perihal keterlibatan perempuan dalam politik.
“Faktor utama kurangnya keterwakilan tersebut diantaranya (jika bicara dari hulu ke hilir) adalah budaya patriarki dimana keputusan perempuan berkaitan dengan izin pihak laki laki (ayah, suami, ketua parpol). Budaya patriarki menyebabkan akses dan partisipasi perempuan menjadi terbatas,” ujar pengamat politik Universitas Padjajaran Antik Bintari.
Pro-kontra di atas kemudian dijembatani oleh KPU melalui Peratuan KPU Pasal 65 UU Nomor 12 tahun 2003 dan pada perkembangannya juga ditambahkan dengan Pasal 245 dan 246 yang mengatur tentang kewajiban partai untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik.
Dalam perjalanannya, peraturan tersebut perlahan membuahkan hasil dengan meningkatnya keterwakilan perempuan pada internal partai politik maupun pemerintahan. Partai Golkar merupakan salah satu partai yang berhasil menerapkan keterwakilan perempuan jika dibandingkan dengan partai politik besar lainnya.
Terkhusus pada DPP Partai Golkar era Airlangga Hartarto, dari 251 pengurus DPP, 75 di antaranya adalah perempuan.Jumlah ini lebih besar dari era kepemimpinan Setya Novanto sebelumnya.
Tak berhenti di situ, Keseriusan DPP Partai Golkar era Airlangga Hartarto untuk mengoptimalisasi peran perempuan dapat terlihat dari calon anggota legislatif yang berkontestasi pada Pemilu 2019.
Pada 24 September 2018 lalu, Partai Golkar melakukan pembekalan caleg perempuan untuk menegaskan bahwa dalam pemilu perempuan bukan sekadar objek pelengkap, melainkan menjadi salah satu kekuatan utama Partai Golkar.
"Golkar melakukan pelepasan dan pembekalan caleg perempuan secara khusus untuk menunjukkan bahwa dalam pemilu, perempuan bukan sekadar objek pelengkap, tetapi perempuan berperan sebagai penentu utama," ujar Sekjen DPP Partai Golkar, Lodewijk F Paulus.
Sebanyak 217 orang (37,8%) caleg DPR RI perempuan Partai Golkar akan berkontestasi dalam Pemilu Legislatif 2019 di seluruh Dapil se- Indonesia. Dari jumlah tersebut, Lebih dari 60% berasal dari kalangan muda, berusia kurang dari 50 tahun, mewakili generasi millenial yang melek politik dan kaya pengalaman organisasi kemasyarakatan.
Selain pembekalan, pada acara tersebut juga dilakukan launching Help Desk Pemilu bagi Caleg Perempuan Partai Golkar dan Program Yellow Sista. Di mana kedua hal tersebut salah satunya dikhususkan sebagai sarana memperkenalkan dunia politik pada perempuan milenial.
"Kita berkeyakinan bahwa perempuan memegang kunci dalam pembangunan bangsa dan negara serta generasi penerus yang merupakan spirit perjuangan yang harus terus dipelihara," Ujar Ketua Umum KPPG Hetifah Sjaifudian menambahkan.
Langkah-langkah strategis yang dilakukan tersebut, memiliki tujuan agar kader perempuan Partai Golkar menjadi kader yang progresif dan capable, tidak sekadar membantu partai memenuhi syarat administratif keterwakilan. Karena ke depannya para kader perempuan Partai Golkar dimaksudkan mengisi jabatan strategis serta terlibat dalam perumusan kebijakan, agar kebijakan yang dikeluarkan tidak bias gender.
Dengan progress Partai Golkar yang sudah sejauh ini dalam urusan keterwakilan perempuan dalam politik. Diharapkan partai lainnya juga melakukan upaya yang sama, terutama partai baru seperti Partai Berkarya, PSI, Garuda dan Perindo agar potensi perempuan semakin terakomodasi dan berdampak baik untuk pemerintahan di Indonesia secara lebih luas.
Ikuti tulisan menarik Sikuning Golkar lainnya di sini.
