Pembangunan Pertanian Fondasi Ekonomi Berkelanjutan Indonesia

***

Pembangunan Pertanian di Indonesia

Pembangunan pertanian di Indonesia adalah proses sistematis untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Secara umum, pembangunan ini mencakup intensifikasi (peningkatan produktivitas lahan dan sarana produksi), ekstensifikasi (perluasan lahan dan area produksi), diversifikasi (pemberdayaan usaha tani dalam berbagai komoditas), dan rehabilitasi sumber daya alam pertanian agar produktivitas bertahan dan meningkat. Pembangunan pertanian tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Sektor pertanian di Indonesia sangat penting bagi ketersediaan bahan pangan dan bahan baku industri. Pembangunan pertanian diarahkan untuk mencapai swasembada pangan, peningkatan penghasilan petani, perluasan lapangan kerja, pengurangan impor, dan pengembangan industri berbasis hasil pertanian.

Konsep Agropolitan dan Minapolitan

Agropolitan adalah konsep pengembangan kawasan berbasis pertanian yang melibatkan sistem agribisnis terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah pedesaan. Kota pertanian ini berfungsi sebagai pusat kegiatan agribisnis yang melayani dan mendorong pengembangan wilayah sekitar, termasuk sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Agropolitan bertujuan mengatasi kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan melalui pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berbasis produk unggulan daerah, didukung oleh infrastruktur pengolahan, pasar, dan fasilitas pendukung lainnya. Di Indonesia, sejak tahun 2003 Jawa Timur dan sejumlah daerah lain telah mengembangkan kawasan agropolitan.

Minapolitan adalah turunan dari agropolitan yang berfokus pada kawasan ekonomi berbasis perikanan budidaya dan kelautan. Kawasan ini mengintegrasikan produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan serta layanan pendukungnya, sehingga menjadi sentra ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir. Minapolitan mengedepankan prinsip pemberdayaan rakyat kecil dan penguatan ekonomi daerah. Contohnya adalah desa Siliti di Kabupaten Morowali Utara yang dikembangkan sebagai kawasan minapolitan dengan potensi perikanan yang besar dan pengelolaan yang terintegrasi.

DPP KTP2D dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan

DPP KTP2D (Desa Pusat Pertumbuhan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa) adalah konsep pembentukan kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai pusat jasa, industri, perdagangan, atau pertanian/agrobisnis lokal yang mendukung pengembangan wilayah perdesaan secara menyeluruh. Konsep ini membantu mengidentifikasi desa potensial sebagai pusat pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota serta menggerakkan pembangunan perdesaan secara terpadu, inklusif, dan berkelanjutan.

Ketahanan Pangan dan Swasembada Pangan

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan setiap masyarakat secara cukup, aman, merata, dan terjangkau. Indonesia terus berupaya meningkatkan produksi pangan lokal untuk mencapai ketahanan pangan nasional, terutama mengurangi ketergantungan impor bahan pangan strategis seperti beras, jagung, dan kedelai. Pemerintah telah menargetkan swasembada pangan dengan peningkatan produksi melalui pengembangan pertanian dan hilirisasi produk pertanian di berbagai daerah.

Pada tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada beras nasional. Data produksi beras tahun ini menunjukkan peningkatan signifikan, dengan target Indonesia tidak lagi mengimpor beras dalam waktu dekat. Pemerintah juga fokus pada peningkatan kesejahteraan petani dan pengamanan hasil produksi pangan strategis agar berkontribusi mendukung ketahanan pangan nasional.

Peran Koperasi dalam Pembangunan Pertanian

Koperasi memegang peranan penting dalam pembangunan pertanian Indonesia sebagai pendorong pemberdayaan petani kecil dan UMKM pertanian. Koperasi membantu petani mendapatkan akses pembiayaan, membeli alat produksi seperti pupuk dan bibit berkualitas, serta memberikan pelatihan teknis. Selain itu, koperasi memfasilitasi pemasaran produk pertanian secara kolektif dan membuka akses pasar lebih luas sehingga meningkatkan daya tawar petani dan menstabilkan harga produk pertanian.

Kendati demikian, koperasi masih menghadapi tantangan seperti pengelolaan yang belum profesional dan keterbatasan sumber daya. Diperlukan pembenahan manajemen dan peningkatan kapasitas SDM agar koperasi dapat berfungsi optimal sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan.

Solusi Keluar dari Belenggu Kemiskinan melalui Pertanian

Kemiskinan masih menjadi masalah di pedesaan Indonesia, di mana sebagian besar penduduk miskin bergantung pada sektor pertanian. Upaya penanggulangan kemiskinan yang efektif harus berbasis pembangunan pertanian dan perdesaan. Strategi pengentasan kemiskinan mencakup tiga jalur utama: mengaitkan rumah tangga tani miskin dengan pertumbuhan sektor pertanian; pemberdayaan ekonomi rumah tangga tani miskin melalui program berbasis pertanian; dan perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin yang rentan.

Pembangunan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan dengan peningkatan produktivitas, akses pasar, dan pemberdayaan kelembagaan seperti koperasi, dapat meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan berkolaborasi menyiapkan pilot project pertanian di daerah miskin berbasis keunggulan potensi lokal, untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan. Contohnya adalah pengembangan komoditas unggulan di daerah tertentu seperti bawang merah di Brebes, sapi dan kambing di Nusa Tenggara Timur, serta jagung di Sulawesi Selatan.

Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T.

Ketua  Program Studi S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) Fakultas Teknik UNISSULA. Juga sebagai Sekretaris I Bidang Penataan Kota, Pemberdayaan Masyarakat Urban, Pengembangan Potensi Daerah, dan Pemanfaatan SDA, ICMI Orwil Jawa Tengah. Selain itu juga menjadi Ketua Bidang Teknologi Tradisional, Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Provinsi Jawa Tengah. Serta sebagai Sekretaris Umum Satupena Jawa Tengah.