Menteri Susi Pudjiastuti yang pemberani dan tak gentar menenggelamkan kapal yang mengambil ikan secara ilegal dari laut kita akhirnya diganti. Bu Susi mungkin pulang ke Pangandaran dan mengurus bisnisnya kembali. Penggantinya di Kementerian Kelautan dan Perikanan berasal dari kubu Gerindra, Edhy Prabowo—orang dekat Prabowo Subianto. Sebagai menteri, bu Susi berani mengambil sikap yang berbeda dari menteri koordinator yang berada di atasnya, yakni Menko Luhut Panjaitan, sepanjang ia berpikir bahwa langkahnya benar.
Bukan saja soal penenggelaman kapal Susi berbeda pandangan, tapi juga dalam isu reklamasi Teluk Benoa di Bali—di mana Susi menolak reklamasi karena ia berpandangan bahwa reklamasi akan merusak lingkungan Teluk ini. Sepeninggal Susi dari kementerian, mungkin saja situasi Teluk Benoa akan berubah. Mungkinkah Susi dilepas oleh Jokowi karena sikapnya itu? Mungkinkah sikap Susi yang pro-lingkungan dianggap mengganggu kelancaran investasi bisnis? Akankah Edhy Prabowo bersikap lebih pragmatis?
Sebagai penggantinya, Edhy Prabowo akan diuji oleh kenyataan bahwa tugas menteri kelautan dan perikanan sesungguhnya bukan hanya urusan menenggelamkan kapal pencari ikan ilegal. Pesan terpenting yang diamanahkan konstitusi sebenarnya sangat jelas: ‘pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’. Jelas bahwa rakyat bukan hanya kaum elite politik dan bisnis, tapi juga mencakup wong cilik—mulai dari nelayan yang melaut dengan perahu kecil hingga tukang becak yang tidak pernah memancing di tambak maupun menangkap ikan di laut.
Tantangan besar yang perlu dijawab Edhy ialah bagaimana agar rakyat yang bukan elite dapat menikmati hasil tangkapan laut kita dalam keadaan segar. Banyak ahli mengatakan bahwa kita harus banyak makan ikan laut karena kandungan nutrisi makhluk air asin ini sungguh luar biasa. Tapi, sayangnya, kita sangat jarang makan ikan segar dari laut, apa lagi rakyat yang tinggal jauh dari pantai, peluang menyantap ikan segar semakin kecil. Perjalanan ikan dari kapal nelayan hingga pasar di tengah pulau tidak didukung oleh teknologi penyimpanan ikan yang memadai.
Jikalau ada produk laut yang mudah kita santap, agaknya lebih lazim dalam wujud ikan asin. Ikan asin memang nikmat untuk menghabiskan sepiring nasi—bahkan lebih, meski berpotensi jadi kebanyakan makan karbohidrat. Tapi, nilai nutrisi ikan ini sudah turun dan garamnya yang berlebih berpotensi mengancam kesehatan. Menyediakan ikan, cumi, gurita, dan hasil laut lainnya dalam keadaan segar di pasar-pasar dengan harga terjangkau merupakan tantangan yang penting dijawab Menteri Edhy.
Tentu saja, yang dimaksud ikan dalam konteks ini bukanlah hanya yang ‘benar-benar’ ikan, tapi juga apapun yang dihasilkan laut dan dapat dieksplorasi untuk kesejahteraan rakyat. Sungguh sayang jika produk laut yang bagus-bagus lebih banyak diekspor, sementara yang kualitasnya kurang malah lebih banyak dipasarkan di dalam negeri. Aliran devisa memang diperlukan, tapi janganlah sampai rakyat terus-menerus menyantap ikan asin. Sanggupkah Edhy menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan industri produk laut olahan yang terjangkau oleh mayoritas rakyat, sehingga rakyat dapat memperoleh asupan gizi dari beragam produk laut? Dengan cara ini pula, mudah-mudahan nasib nelayan kecil akan membaik.
Horison wawasan seorang menteri kelautan dan perikanan seyogyanya seluas horison permukaan laut yang membentang. Mengelola tanggung jawab atas kelautan dan perikanan tidak cukup hanya dengan meluruskan telunjuk pada kapal pemancing ilegal: “Tenggelamkan kapal ituuu!” >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
