Meresahkan Cara Ilegal PSSI dan Klub Liga 1 Mencari Pemain EPA: SSB, ASB, dan DSB Tidak Dianggap Ada - Olah Raga - www.indonesiana.id
x

Sesat

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Jumat, 17 Januari 2020 08:31 WIB
  • Olah Raga
  • Berita Utama
  • Meresahkan Cara Ilegal PSSI dan Klub Liga 1 Mencari Pemain EPA: SSB, ASB, dan DSB Tidak Dianggap Ada

    Dibaca : 3.674 kali

    Jelang bergulirnya Elite Pro Academy (EPA) Liga 1 PSSI U-16. U-18, dan U-20 tahun 2020, kini banyak beredar iklan lewat media sosial tentang seleksi terbuka yang dilakukan oleh berbagai klub Liga 1 PSSI. 

    Yang lebih memprihatinkan adalah, iklan-iklan tersebut ditujukan untuk mencari pemain dari berbagai daerah, untuk di ambil sebagai pemain klub bersangkutan, dengan cara registrasi secara online. Iklan pun di-share terbuka melalui instagram dan medsos lain secara resmi oleh klub-klub pencari pemain. 

    Luar biasanya setiap pemain yang akan ikut seleksi terbuka, dipungut biaya. Ada yang dalam iklan menyampaikan pemain asal daerah dari klub berdomisili gratis, namun pemain dari luar daerah membayar.  Ada yang memungut biaya Rp 300 ribu rupiah, ada yang memungut biaya Rp 200 ribu rupiah per pemain. 

    Namun, panitia seleksi dari klub-klub tersebut juga secara resmi mengumumkan bahwa seleksi dibatasi hingga ratusan pemain. Ini cara-cara tak "sopan" klub liga 1, mencari pemain gratisan, juga mencari "recehan" dari orangtua pemain. 

    Sungguh memalukan. Lalu, siapa sasaran pemain seleksi yang diincar para klub Liga 1 tersebut? 

    Jelas anak-anak yang selama ini sudah dibina oleh Sekolah Sepak Bola (SSB) atau Akademi Sepak Bola (ASB) atau Diklat Sepak Bola (DSB) yang sudah terlebih dahulu menjadi pembina secara resmi. 

    Cara-cara yang kini dilakukan oleh klub-klub Liga 1 demi memiliki pemain untuk kompetisi EPA U-16, U-18, dan U-20 secara gratisan, tanpa membina pemain, bahkan saat melakukan seleksi terbuka juga memungut biaya, sungguh menciderai sportivitas pembinaan sepak bola akar rumput (usia dini dan muda). 

    Dari regulasi PSSI sendiri, klub-klub peserta Liga 1, wajib memenuhi syarat bahwa pemain EPA setiap klub wajib menjadi pemilik klub, dan saat merekrut pemain dengan seleksi terbuka atau tak terbuka, pemain dari SSB atau ASB atau DSB yang terpilih harus minta Surat Keluar dari SSB atau ASB atau DSB bersangkutan. 

    Memang tidak semua klub liga 1 melakukan cara-cara picik merekrut pemain tanpa membina, ada klub liga 1 yang sudah memiliki pemain binaan sendiri.  Namun, klub seperti demikian dapat dihitung. Bila tahun sebelumnya Asosiasi Provinsi Bali, sampai memagari pemain-pemain usia muda Bali tidak dicomoti gratisan oleh klub-klub liga 1, maka untuk tahun ini, saya yakin akan ada daerah yang mengikuti cara Bali. 

    Cara-cara tak etis klub Liga 1 yang didukung oleh regulasi pemain cara PSSI untuk EPA, benar-benar menciderai SSB,  ASB dan DSB. Mereka sama saja tak pernah menganggap adanya keberadaan SSB, ASB, dan DSB yang telah bekerja keras membanting tulang. 

    Sudah begitu, dari pengalaman tahun sebelumnya, pemain-pemain yang terpilih baik melalui seleksi terbuka maupun melalui pendekatan klub liga 1 langsung ke para orang tua pemain, serta ada juga yang melalui agen pemain terselubung, lantas pemain dengan enteng dan tanpa ada rasa malu, meminta surat keluar dari SSB, ASB atau DSB, karena itu persyaratan mutlak dari PSSI untuk menjadi pemain EPA pada sebuah klub Liga 1. 

    Tidak ada surat perjanjian atau kontrak pemain antar SSB, ASB, atau DSB dengan klub. Klub hanya melakukan kontrak sepihak dengan pemain dan orangtua. Enak sekali.

    Tetapi, begitu musim kompetisi EPA berakhir, para pemain yang tak dilanjutkan kontraknya, dilepas begitu saja seperti melepas anak ayam. 

    Padahal kini banyak SSB, ASB dan DSB yang sedang terlibat dalam kompetisi usia muda yang dihelat pihak swasta, khususnya di Jabodetabek. 

    Sungguh persoalan besar untuk persepak bolaan nasional. Cara mencari pemain model klub Liga 1, hanyalah cara-cara mau enak sendiri. Tidak menghargai SSB, ASB, dan DSB. 

    Seharusnya, atas kedudukan SSB, ASB, dan DSB yang sudah jelas di ranah organisasi PSSI, karena SSB, ASB, dan DSB juga menjadi anggota resmi Askot/Askab di setiap daerah, maka bila klub liga 1 membutuhkan pemain, harus dengan cara legal. 

    Tidak asal comot pemain, tidak melakukan seleksi terbuka bahkan dengan memungut biaya, lalu pemain yang dipilih dengan enaknya disuruh meminta surat keluar dari SSB, ASB, atau DSB, namun klub-klub bersangkutan wajib ada komunikasi secara lisan maupun secara organisasi kepada SSB, ASB, atau DSB asal pemain dibina. 

    Sepengetahuan saya, kini di Indonesia, setiap anak yang sudah masuk SSB, ASB, atau DSB, bersama orangtuanya memiliki mimpi menjadi pemain timnas Indonesia.  Karenanya, bermain di EPA Liga 1 PSSI, adalah salah satu jalannya. Dengan begitu, meski klub-klub Liga 1 melakukan seleksi terbuka, bahkan dengan memungut biaya pun, orang tua dan anak akan tetap antusias. 

    Saat-saat seperti sekarang ini, saat klub-klub Liga 1 bersamaan melakukan seleksi terbuka, maka orangtua dan anak tidak lagi konsen dan menghargai SSB, ASB, atau DSB. Mereka berbondong-bondong izin tidak latihan, bahkan izin tidak mengikuti kompetisi yang sedang bergulir, demi mengejar mimpi masuk timnas, dan ikut seleksi terbuka klub Liga 1, walaupun dikenai biaya. 

    Wahai PSSI, Kemenpora, pihak klub Liga 1, apakah cara-cara comot pemain gratisan dan ilegal dalam ranah pembinaan sepak bola nasional model ini masih akan dibilang "halal?" 

    Regulasi PSSI dan cara klub Liga 1 menyiapkan diri dalam kompetisi EPA liga 1, benar-benar tak pernah menganggap keberadaan SSB, ASB, dan DSB. 

    Adakah pergerakan besar-besaran yang akan dilakukan oleh SSB, ASB, atau DSB dalam menangkal cara picik klub Liga 1 yang direstui PSSI, seperti yang Asprov Bali lakukan tahun lalu? 

    SSB, ASB, dan DSB juga kini merupakan wadah pembinaan sepak bula akar rumput resmi, yang terafiliasi di Askot dan Askab, dapat menempuh jalur hukum untuk kasus pemainnya yang dicomot gratisan. 

    Caranya, siapkan diri dengan data keanggotaan resmi di Askot/Askab dan data kepemilikan pemain berdasarkan surat registrasi pemain, serta data pemain yang sedang terlibat dalam komoetisi swasta di SSB, ASB, atau DSB. 

    Setop PSSI dan Klub Liga 1 tak menghargai SSB, ASB, dan DSB. Tuntut PSSI dan Klub Liga 1 secara hukum, karena hanya mau enak sendiri. 

    Lebih tidak masuk akal, nanti saat pemain terekrut ke timnas, maka akan tertulis nama pemain dari klub Liga 1. Luar biasa.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.











    Oleh: Admin

    5 hari lalu

    Digeser Suplayer Telur Kabupaten, Peternak: Pak Bupati, Beri Kami Kesempatan

    Dibaca : 1.084 kali

    Tuban - Belum selesai polemik soal beras berkutu di program BPNT, kini muncul suplayer yang mengatasnamakan diri suplayer kabupaten. Tak ayal, kehadiran suplayer telur kabupaten inipun menggeser peternak lokal. Adalah Sahli, Peternak Ayam Petelur di Desa Pongpongan Kec. Merakurak yang mengeluhkan tak lagi bisa ikut menyuplai telur dalam program BPNT. Pasalnya, e-warong sembako di desanya sudah memiliki suplayer baru yang ditunjuk dari kabupaten. Akibatnya, Sahli kehilangan pangsa pasar terdekat yang ada di desanya. "Katanya sudah ada suplayer baru dari kabupaten yang bertugas menyuplai telur di program BPNT, jadi e-warong sekarang tidak lagi ambil telur dari saya" terang Sahli saat di temuai di kandangnya, Kamis, 21/05/2020. Sahli menuturkan, peternak ayam petelur yang ada di desanya sebenarnya cukup merasakan dampak ekonomi dari program andalan Jokowi ini. Ia dan teman-temannya tidak perlu jauh-jauh mencari pangsa pasar untuk telur yang dihasilkan dari kandangnya. Selain itu, harga jualnya juga relatif setabil dan kompetitif. Namun semenjak kehadiran suplayer kabupaten ini, ia terpaksa harus mencari pangsa pasar baru. "Dulu telur tidak pernah keluar dari desa karena diambil Agen BPNT, sekarang saya terpaksa jual telurnya ke tengkulak meski harganya lebih murah" terang pemuda yang sudah menggeluti peternakan unggas sejak 5 tahun terakhir ini. Terpisah, Aripin, peternak ayam petelur di desa yang sama juga menyayangkan masuknya suplayer baru dari luar desa. Menurutnya, supplier kabupaten ini makin menambah derita peternak ayam petelur yang beberapa bulan terakhir ini mengalami guncangan harga akibat beredarnya telur yang diduga HE. Jika hadirnya suplayer luar di BPNT Desa Pongpongan ini adalah kebijakan Bupati, Arifin meminta agar kebijaka itu dievaluasi. "Mohon Pak Bupati bisa melindungi peternak lokal. Beri kami kesempatan untuk menyuplai telur di desa kami" pinta Arifin. Untuk diketahui, adanya komoditi telur dalam program BPNT ini telah memantik semangat warga desa mencoba peruntungan dalam bidang perunggasan. di Desa Pongpongan sendiri, saat ini terdapat 5 kandang ayam petelur milik warga. Dua diantaranya merupakan kelompok binaan dari PT. Semen Indonesia. Diperkirakan, tahun ini juga akan muncul lagi peternak-peternak baru yang menggeluti peternakan ayam petelur. Hal ini diketahui dari banyaknya usulan peternakan unggas dari kelompok masyarakat yang yang masuk melalui program CSR Semen Indonesia tahun 2020 untuk Desa Pongpongan (tro/id).