Mas Menteri Nadiem Makarim mungkin perlu diingatkan soal kecilnya dukungan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk Gerakan Pramuka. Pada APBN 2020, Kwarnas Gerakan Pramuka hanya mendapat dana hibah APBN sebesar Rp 6 miliar. Tahun sebelumnya cuma Rp 4 miliar dan tahun 2018 hanya Rp 4 miliar. Dana itu diperuntukkan untuk kegiatan di tingkat nasional. Kalau pakai ukuran Program Organisasi Penggerak, dana APBN dari pemerintahan Presiden Jokowi untuk Kwarnas Gerakan Pramuka masuk kategori Macan yang dapat dana hibah Rp 5 miliar per tahun. Kalah jauh dibanding Yayasan Nurhidayah, yang cuma lembaga kursus bahasa Inggris, perhotelan dan tata boga.
Untuk memberi gaji 350 karyawannya di kantor pusat Gambir dan Bumi Perkemahan Cibubur, Kwarnas Gerakan Pramuka mengandalkan uang masuk dari unit usaha, yakni Madu Pramuka, sewa Bumi Perkemahan, Taman Rekreasi Wiladatika dan lainnya. Pandemi Covid yang berlangsung sejak Maret menyurutkan bisnis tersebut. Neraca keuangan Kwarnas “berdarah-darah.”
Mas Menteri Nadiem yang budiman, potret yang sama terjadi juga di sebagian besar Kwartir Daerah (Kwarda), organisasi pramuka di tingkat provinsi. Misalnya di Kwarda Bengkulu, yang sampai saat ini (Agustus) belum menerima dana APBD 2020. Tahun lalu, hanya mendapat dana Rp 750 juta, tahun 2018 sebesar Rp 600 juta dan tahun 2017 hanya Rp 700 juta, sementara tahun 2016 tidak mendapat dana APBD sama sekali. Dana tersebut untuk kegiatan kepramukaan, membayar listrik dan perawatan kantor. Mereka tidak memiliki karyawan/staf full timer untuk mengelola administrasi karena tak sanggup memberi honor. “Beberapa pengurus/andalan akhirnya merangkap jadi staf,” ujar salah seorang pimpinan Kwarda Bengkulu. Pengurus/andalan, Pembina dan pelatih sebenarnya adalah volunteer atau sukarelawan yang membaktikan dirinya bagi organisasi dan adik-adik pramuka.
Di Kwarda Maluku yang memiliki jumlah anggota pramuka 500 ribu anggota, juga sama. APBD untuk tahun 2015 sebesar Rp 1,7 miliar; tahun 2016 (Rp 1,5 miliar); tahun 2017 (Rp 750 juta); tahun 2018 (Rp 750 juta); tahun 2019 (Rp 250 juta) dan tahun 2020 hanya Rp 500 juta. Uang tersebut habis untuk kegiatan peserta didik di tingkat provinsi dan tidak cukup untuk membayar listrik kantor dan memberi honor staf administrasi. “Pada Juli lalu kami patungan untuk bayar listrik karena PLN akan memutus sambungan. Beberapa diantara andalan akhirnya membantu menjadi staf kantor,” ucap salah seorang Wakil Ketua Kwarda Maluku.
Di Kwarda Kalimantan Timur, dana hibah APBD sebesar Rp 1 miliar untuk tahun ini, dan tahun lalu Rp 950 juta. Kwartir daerah di luar Jawa umumnya mendapat dana hibah APBD tidak lebih dari Rp 1 miliar per tahun. Ini sama dengan kategori Kijang (targetnya hanya 5-20 sekolah) yang mendapat dana Rp 1 miliar tiap tahun dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga yang lolos kategori Kijang antara lain Yayasan Karakter Eling Indonesia, Yayasan Sahabat Muda Indonesia, Perkumpulan Wikimedia Indonesia dan Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan.
Mas Menteri Nadiem Makarim mungkin perlu diingatkan untuk membaca kembali Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2018 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti Tahun 2018-2023. Di dalamnya, ada nama Mas Menteri sebagai salah seorang anggota Penasehat Mabinas Gerakan Pramuka. Mas Menteri adalah kakak bagi jutaan pramuka di seluruh Indonesia. Jangan sampai ada perasaan mereka disia-siakan atau ditelantarkan atau di-anak tirikan oleh pejabat pemerintah di pusat dan daerah.
Ada baiknya ketua Kwarnas rajin sowan dan mengajak Mas Menteri, juga anggota Dewan Penasehat Mabinas lainnya, untuk sama-sama membacakan ikrar Tri Satya Pramuka.
Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:
1.Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan pancasila.
2.Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat.
3.Menepati Dasa Dharma.
Mas Menteri yang budiman. Insya Allah jika Kak Nadiem Makarim membacakan ikrar dan menerapkan Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka secara konsekuen, tugas-tugas Kakak di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan berjalan dengan lancar dan mendapat banyak dukungan masyarakat. Dana triliunan rupiah yang diamanatkan rakyat untuk kebijakan Merdeka Belajar (termasuk Program Organisasi Penggerak) dan lainnya akan tepat sasaran, dirasakan manfaatnya untuk anak-anak dan remaja Indonesia.
Selamat Mengabdi Kak Nadiem Makarim. Salam Pramuka.
Ikuti tulisan menarik Untung Widyanto lainnya di sini.
