Budaya Organisasi Bagi Birokrasi di Daerah

Penting melihat kembali nilai-nilai budaya yang diangkat oleh birokrasi akhir-akhir ini. Daerah juga perlu dijangkau agar sama menghayati budaya organisasi yang kini dicanangkan pemerintah.

Reformasi Birokrasi yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2010 masih menyisakan tantangan bagi daerah untuk segera diatasi. Setidaknya ada 6 tantangan yang dihadapi pemerintah daerah antara lain ukuran kelembagaan yang masih tambun, adanya tumpang tindih aturan, kualitas dan kuantitas ASN yang belum terdistribusi dengan baik, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik yang prima, serta terakhir adalah cara berpikir dan bertindak organisasi perangkat daerah yang belum bisa mendorong budaya organisasi unggul.

Dalam banyak penelitian ditemukan adanya peran kuat paradigma berpikir (mind set) yang mengarah pada pembentukan perangkat budaya organisasi (culture set) birokrasi dalam mendukung capaian kinerja. Budaya organisasi pada akhirnya mampu menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi organisasi. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh komitmen orang-orangnya di tempat kerja akan mampu mendorong proses pembelajaran anggota organisasi dan akhirnya akan meningkatkan pengembangan kemampuan dalam mencapai tujuan organisasi.

Hingga saat ini birokrasi berupaya mendorong munculnya nilai-nilai yang kemudian akan menjadi budaya birokrasi tentu didasarkan pada perbedaan masing-masing wilayah dan kondisi aparaturnya. Nilai-nilai yang sering digunakan antara lain: integritas, akuntabel, profesional, inovatif, responsif, jujur, amanah, ikhlas, tangguh, dan lain-lain.

Untuk mendorong penerapan budaya organisasi secara lebih konkrit maka disadari perlu penyusunan budaya organisasi yang disepakati sesuai dengan karakteristik yang ada dalam organisasi. Dalam konteks birokrasi baik pemerintah dan pemerintah daerah, maka perlu melakukan redefinisi budaya organisasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini pemerintah telah menyusun nilai-nilai budaya organisasi sebagai branding ASN masa kini yang dikenal dengan ASN BerAKhlak. Artinya ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten,  harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Menggunakan branding tersebut, diharapkan para ASN akan lebih jelas menjalankan perannya dan mencapai perilaku yang diharapkan. Namun demikian para pakar menyadari bahwa untuk membentuk menjadi suatu budaya organisasi yang holistik, seharusnya nilai-nilai yang diangkat seharusnya dapat dirunut secara historis karena merupakan konstruksi bersama para anggota organisasi yang melibatkan keyakinan (belief), dan perilaku (behaviour) yang ada di berbagai level birokrasi.

Sehingga untuk bisa masuk meresap dan dihayati hingga ke tingkat birokrasi di daerah, pemerintah perlu melakukan strategi publikasi dan sosialisasi secara cepat dan tepat. Jika tidak maka harapan untuk menjadi nilai-nilai tersebut menjadi sebuah budaya kerja organisasi yang menyeluruh dari pusat dan daerah akan menjadi sia-sia.

Sehingga menjadi penting untuk memperhatikan bagaimana caranya menginternalisasi nilai-nilai baru yang diperkenalkan agar cepat menjadi budaya organisasi birokrasi. Kolaborasi dengan para reformer di daerah menjadi penting untuk mengakselerasi nilai-nilai budaya menjadi budaya organisasi.