Oleh: Sujana Donandi. S, Dosen Program Studi Hukum, Universitas Presiden
Pendirian suatu perusahaan yang akan dijalankan secara legal wajib memenuhi kelengkapan dokumen legalitas badan usaha dan aktivitas usaha, seperti Akta Pendirian, Surat Keputusan Menteri di bidang hukum, Nomor Induk Berusaha, dan ijin untuk melakukan aktivitas bisnis sesuai dengan bidang bisnis yang dijalani. Dengan adanya kelengkapan legalitas badan dan aktivitas usaha, maka pelaksanaan kegiatan perusahaan itu dapat dibenarkan secara hukum sepanjang sesuai dengan izin yang dimiliki. Apabila pelaksanaan aktivitas suatu perusahaan tidak didasarkan kepada suatu legalitas, maka aktivitasnya pun dapat dianggap tidak sah, atau sering juga disebut perusahaan ‘bodong’.
Dalam legalitas perusahaan, terdapat pula dokumen yang wajib ada yang bersinerg dengan Akta Pendirian Perusahaan yang disebut dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Secara fisik dokumen, dalam Anggaran Dasar kita bisa melihat apa nama perusahaan, domisili, aktivitas usaha, dan beberapa informasi lainnya yang menunjukkan identitas dan keterangan yang menyatakan siapa dan apakah perusahaan tersebut. Selain itu, ada pula ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan perusahaan, termasuk bagaimana pola hubungan antara organ perusahaan, seperti Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris dan detail-detail lain yang disepakati oleh para pendiri yang sifatnya pokok. Lantas, seberapa pentingkah suatu anggaran Dasar bagi perusahaan, dan mengapa penting untuk memahaminya?
Deifnisi Anggaran dasar sendiri salah satunya dapat kita temukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), meskipun sesungguhnya anggaran dasar juga ada pada badan usaha lain, selain PT, seperti Persekutuan Komanditer maupun Firma. Undang-Undang PT sendiri tidak pernah secara langsung memberikan definisi Anggaran Dasar, namun dari ketentuan pasal-pasal yang ada, kita dapat memahami bahwa Anggaran Dasar merupakan sumber utama pergerakan suatu perusahaan karena apa yang menjadi kewenangan tiap organ perusahaan dan batasan-batasannya diatur dan tunduk kepada Anggaran Dasar Perusahaan.
Anggaran Dasar sesungguhnya merupakan konstitusi bagi perusahaan. Dalam konteks negara Indonesia, konstitusi tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi sumber tata negara Indonesia, baik secara institusi maupun sistem. Konstitusi bermakna hukum paling dasar (fundamental of law) yang menjadi ‘roh’ dari peraturan-peraturan lain yang merupakan turunannya. Peraturan lain yang diproduksi haruslah merupakan tindak lanjut ataupun penerjemahan lebih detail dan praktis dari perintah konstitusi. Hal ini juga sesungguhnya berlaku bagi perusahaan dengan adanya Anggaran Dasar. Anggaran Dasar menjadi sumber berjalannya perusahaan, baik dari segi manajemen hingga tata laksana perusahaan.
Layaknya suatu Undang-Undang Dasar, maka sesungguhnya Anggaran Dasar haruslah berangkat dari nilai. Undang-Undang Dasar 1945 bagi Indonesia merupakan pelindung dari nilai kehidupan bangsa yang tertuang dalam Pancasila. Nilai yang abstrak itu kemudian coba diimplementasi dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum (mengikat, dapat dipaksakan, dan memiliki sanksi) yang kemudian diberikan dasar ataupun basis dari hukum-hukum pelaksanaan yang dituanggakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,, musyawarah, dan keadilan kemudian coba ditegakkan dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dalam tatanan praktis ‘dieksekusi’ oleh peraturan-peraturan turunannya.
Perusahaan pun sesungguhnya harus berangkat dari pola yang sama. Suatu perusahaan harus memiliki nilai yang disepakati bersama oleh para pendirinya sehingga nilai itu menjadi pegangan bersama impian para pendiri yang ingin mereka realisasikan. Nilai merupakan standar dalam menakar suatu hal. Dalam menakar usaha yang dijalankan, pendiri harus mampu mengidentifikasi apa saja standar-standar kebaikan dalam perusahaan yang kemudian menjadi jiwa perusahaan. Sebagai contoh, para pendiri perusahaan yang bersepakatan bahwa salah satu nilai (standar) perusahaan mereka ialah kerja kolektif, maka nilai ini menjadi mimpi yang hendak diwujudkan dalam perusahaan. Konsekuensinya, setiap regulasi perusahaan harus mendukung kolektivitas, bukan individualitas. Misalkan, perusahaan kemudian akan memberikan bonus lebih besar bagi kelompok tim kerja dalam perusahaan yang mampu mencapai target dalam bekerja, bukan justru memberi bonus sebesar-besarnya bagi individu yang paling produktif. Jika perusahaan menyatakan nilainya adalah kolektifitas, namun kebijakan justru mendukung performa individu ketimbang tim, maka sesungguhnya nilai yang dirumuskan itu hanya sekedar kata-kata namun tidak diwujudnyatakan.
Nilai-nilai dalam perusahaan dapat pula menjadi kontrol diri dalam berjalannya perusahaan. Perusahaan yang menyatakan bahwa salah satu nilai dalam perusahaanya adalah kerja bersih dan jujur, tentu akan menghindari diri dari kecurangan maupun suap guna kepentingan jalannya perusahaan. Permasalahannya adalah nilai tersebut harus mampu dijiwai oleh seluruh orang yang ada dan terlibat dalam perusahaan tersebut.
Nilai-nilai suatu perusahaan itu kemudian diruuskan dalam suatu Anggaran Dasar yang menjadi norma dasar (hukum fundamental) bagi perusahaan. Norma dasar ini kemudian harus diterjenahkan lebih detail dalam peraturan peraturan dan kebijakan internal perusahaan. Dengan memahami apa yang menjadi nilai perusahaan yang telah dirumuskan dalam Anggaran Dasar, maka pemimpin perusahaan akan punya panduan dalam mengambil keputusan maupun membentuk kebijakan dalam perusahaan.
Permasalahan akan muncul ketika pendiri perusahaan tidak mengerti makna Anggaran Dasar dan memperlakukannya sebatas dokumen legalitas yang wajib diurus karena perintah administrasi negara. Justru, anggaran dasar harus dipersiapkan secara matang melalui diskusi yang dalam antar para pendiri dengan mula-mula menyepakati apa yang menjadi nilai dalam perusahaan. Dengan demikian, hal-hal yang dianggap mampu menerjemahkan nilai-nilai itu akan dimasukkan sebagai norma dasar. Dengan adanya norma dasar yang dipersiapkan secara matang, maka pola hubungan antar organ perusahaan, dan prinsip dasar berjalannya perusahaan akan menjadi jelas dan terarah.
Apabila para pendiri memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya anggaran dasar, maka mereka tidak akan sebatas mempercayakan konsep Anggaran Dasar perusahaan yang mereka dirikan ke Notaris. Mereka akan menyampaikan hal-hal yang lebih detail yang telah mereka sepakati mengenai nilai-nilai perusahaan, yang kemudian coba diterjemahkan dalam Anggaran Dasar yang akan dibuat di Notaris. Pentingnya pemahaman mengenai anggaran dasar ini harus didahului pula dari kesadaran bahwa bisnis itu tidak seutuhnya melulu soal bisnis. Ada nilai-nilai yang harus ditanamkan agar berjalannya perusahaan tidak hanya memberi dampak finansial bagi perusahaan, namun juga membawa kebaikan bagi pihak lain. Perusahaan yang menanamkan nilai ‘kepedulian sosial’ dalam perusahaannya tentu tidak akan bertindak merugikan lingkungan maupun masyarakat sosial di sekitarnya. Tanpa adanya pemahaman mengenai pentingnya nilai perusahaan yang coba ditegakkkan melalui norma dasar
(anggaran dasar), maka perusahaan akan tersesat dalam berjalan, tak tahu hendak kemana, dan berakhir menjadi pemburu keuntungan semata.
Ikuti tulisan menarik Sujana Donandi Sinuraya lainnya di sini.
