BBM adalah singkatan dari Bahan Bakar Minyak. Istilah ini sering digunakan untuk menyebut bahan bakar yang digunakan pada mobil dan sepeda motor. Padahal, penggunaan BBM sendiri tidak hanya terbatas pada kendaraan bermotor. Beberapa jenis BBM bahkan digunakan untuk jenis kendaraan lain seperti pesawat terbang.
Kerancuan pada kenaikan atau penurunan harga BBM bersumber dari mekanisme APBN kita. Dalam struktur APBN ada dua pos anggaran yang berkaitan erat dengan harga minyak. Pos pertama adalah pada sisi penerimaan dari sektor minyak dan gas. Pos kedua adalah pada sisi pengeluaran dalam bentuk subsidi BBM.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM. Dia mengatakan, hal ini dipengaruhi oleh ekonomi global yang sedang bergejolak. Utamanya yang berkaitan dengan kenaikan inflasi hampir di semua negara.
Dia menyebut kenaikan BBM nonsubsidi jenis Pertamax tergolong terlambat. Menyusul kenaikkan harga minyak mentah dunia sudah berlangsung lama dan telah melebihi batas kewajaran di APBN 2022.
"Saya ingin berikan gambaran, seluruh dunia kemarin (naik) paparan saya kepada presiden (Jokowi). Memang kita yang paling terlambat menaikkan (BBM). Semua negara-negara sudah naik," katanya
Dengan sistem APBN sekarang hasil dari migas dianggap sebagai penerimaan negara bersama dengan penerimaan negara lainnya. Selanjutnya, penerimaan tersebut dikelola oleh manajemen negara mulai dari tingkat kementerian hingga kantor kecil di pedesaan. Karena dicatat sebagai penerimaan maka dana ini dapat digunakan untuk program apa saja. Termasuk membangun rumah dinas pejabat negara, mobil dinas, biaya perjalanan, dan lainnya.
Sebaliknya, subsidi minyak diperlakukan sebagai belanja negara. Pemerintah membelanjakannya sesuai dengan kebijakannya atas persetujuan DPR. Saat harga minyak naik pemerintah dapat membelanjakan lebih anggaran subsidi untuk menjaga stabilitas harga BBM. Atau sebaliknya menetapkan harga BBM naik agar anggaran belanja subsidi tidak lebih besar. Harga yang harus dibayar masyarakat ditetapkan oleh pemerintah. Berapa besar yang harga yang ditetapkan pemerintah tentu sangat tergantung berapa subsidi yang akan dikeluarkan.
Itu sebabnya harga BBM mudah dipelintir menjadi alat politik. Ketika harga BBM diturunkan pemerintah buru-buru mengklaim itu sebagai hasil kerjanya. Padahal ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, pemerintah memberikan subsidi yang lebih tinggi. Atau penyebab yang kedua harga pasar yang turun.
Saat harga BBM dinaikkan juga kemungkinan dua hal tersebut terjadi. Pertama,
pemerintah tidak mau atau "tidak mampu" memberi subsidi untuk menjaga harga. Atau yang kedua, harga minyak dunia sedang naik.
Pada saat harga turun tentu saja lebih menguntungkan bagi pejabat yang bersangkutan mengklaim penurunan harga karena usahanya. Memang dalam iklan politik itu tidak disebutkan bahwa penurunan harga BBM karena penurunan harga minyak pasar internasional. Sebaliknya bila harga naik pejabat-pejabat itu akan berkata kenaikan BBM karena harga minyak dunia naik. Tidak pernah kita mendengar pernyataan kenaikan harga BBM di tanah air karena tidak mau atau "tidak mampu" memberi subsidi lebih.
Berapa pun harga minyak naik pemerintah tidak perlu repot memperbesar anggaran subsidi dan tidak perlu bangga bila harga turun. Dengan perubahan perlakuan terhadap penerimaan migas dan pengeluaran subsidi dalam APBN, naik turun harga BBM tidak dicampur aduk dengan masalah politik.
Ikuti tulisan menarik Rini Halimah lainnya di sini.
