Aspal Buton akan berusia 1 abad pada tahun 2024. Kelihatannya tidak ada panitia yang akan dibentuk untuk memperingati momentum bersejarah 1 abad aspal Buton. 1 Abad aspal Buton dianggap hanya sebagai angin lalu saja. Mirisnya, pemerintah dan rakyat Indonesia tidak ada yang peduli dengan peristiwa bersejarah 1 abad aspal Buton ini. Mungkin karena aspal Buton masih dianggap sebagai sumber daya alam yang tidak memiliki nilai sama sekali. Dan mungkin juga karena aspal Buton dianggap hanya sebagai mitos dan dongeng belaka. Penyebabnya mungkin karena tidak ada satupun janji-janji dari pak Jokowi untuk membangun hilirisasi aspal Buton yang terwujud.
Seharusnya 1 abad aspal Buton menjadi perhatian yang serius pak Jokowi. Mengapa ? Karena aspal Buton adalah satu-satunya alternatif terbaik untuk mengsubstitusi aspal impor. Deposit aspal alam di pulau Buton jumlahnya sangat melimpah. Karena apabila aspal impor sudah dapat disubstitusi oleh aspal Buton, maka negara Republik Indonesia akan makmur dan sejahtera. Apakah ini hanya merupakan permainan kata-kata? Atau ini adalah sumpah demi Tuhan? Sejatinya aspal Buton mampu menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia adalah cita-cita kemerdekaan rakyat Indonesia. Oleh karena itu harus kita perjuangkan bersama-sama.
Dalam UUD’45, Pasal 33, Ayat 3 berbunyi: ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa aspal Buton sebagai kekayaan alam harus dikuasai oleh Negara. Dan harus dimanfaatkan untuk mengsubstitusi aspal impor. Kesimpulannya, aspal Buton harus dimanfaatkan untuk menyahterakan dan memakmurkan rakyat. Tetapi apa yang sekarang sedang terjadi? Aspal impor telah menghancurkan, memupuskan, dan memusnahkan, semua harapan-harapan aspal Buton. Dimana Negara berada?
Aspal Buton tahun depan akan berusia 1 abad. Dan aspal Buton masih belum mampu juga mengsubstitusi aspal impor. Siapakah yang harus bertanggung jawab masalah ini? Yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah. Karena sesuai dengan UUD’45, Pasal 33, Ayat 3, seharusnya pemerintahlah yang bertanggung jawab mengelola aspal Buton. Sama seperti halnya dengan PT Pertamina yang mengelola minyak bumi dan gas, PT Aneka Tambang yang mengelola bahan-bahan tambang, dll.
Aspal Buton untuk pertama kalinya ditemukan pada tahun 1924. Pada tahun 1926, perusahaan Belanda N.V. Mijnbouw en Cultuur Maschappij Buton sudah melakukan penambangan aspal Buton secara terbuka pada daerah Lawele dan Kabungka. Ini adalah awal mulanya sejarah aspal Buton.
Selama masa pendudukan Jepang tidak tercatat adanya kegiatan penambangan batuan aspal Buton. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1955, pengelolaan aspal Buton berada di bawah Jawatan Jalan-jalan dan Jembatan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga yang merupakan hasil nasionalisasi terhadap perusahaan Belanda tersebut.
Selanjutnya, pada tahun 1961 dibentuk Perusahaan Aspal Negara (PAN) untuk mengelola aspal Buton. Pada tanggal 30 Januari 1984, Perusahaan Aspal Negara berubah menjadi PT Sarana Karya (Persero). Pada tanggal 24 Desember 2013, PT Wijaya Karya (Persero) mengakusisi 100% saham PT Sarana Karya. Dan nama PT Sarana Karya selanjutnya berubah menjadi PT Wijaya Karya Bitumen.
Untuk mengsubstitusi aspal impor dengan aspal Buton, maka aspal Buton harus diolah terlebih dahulu menjadi aspal Buton full ekstraksi. PT Wijaya Karya Bitumen telah membangun pabrik ekstraksi aspal Buton. Ketika pak Jokowi datang berkunjung ke pulau Buton pada tanggal 27 September 2022, pak Jokowi telah meninjau pabrik ekstraksi aspal Buton milik PT Wijaya Karya Bitumen tersebut. Tetapi pak Jokowi merasa sangat kecewa dan kesal, karena ternyata pabrik tidak pernah berproduksi. Pak Jokowi tidak habis berpikir, mengapa kita tidak mampu mengolah aspal Buton untuk mengsubstitusi aspal impor.
Melihat dari sejarah panjang aspal Buton, aspal Buton sejatinya telah dikelola oleh negara, atau dikelola oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setelah pak Jokowi menyaksikan sendiri bahwa pabrik ekstraksi aspal Buton milik PT Wijaya Karya Bitumen tidak berproduksi, apa strategi dan tindak lanjut dari pak Jokowi untuk mengsubstitusi aspal impor dengan aspal Buton?. Pak Jokowi telah memutuskan Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024. Apakah keputusan ini sudah tepat dan bijak? Mohon hendaknya kebijakan ini dikaji ulang
Mungkin pak Jokowi harus membaca UUD’45, Pasal 33, Ayat 3, dengan lebih cermat lagi. Aspal Buton sebagai kekayaan alam harus dikelola oleh Negara. Dan kalau PT Wijaya Karya Bitumen sebagai perusahaan BUMN masih belum berhasil memproduksi aspal Buton ekstraksi, maka pak Jokowi harus mencari solusi inovatif. Antara lain menugaskan kepada perusahaan BUMN yang lain untuk mengelola aspal Buton. Mengingat PT Pertamina adalah satu-satunya perusahaan BUMN yang selama ini telah memproduksi aspal minyak, dan juga sebagai importir aspal, maka seyogyanya pak Jokowi menugaskan PT Pertamina untuk mengelola aspal Buton.
Pada tahun 2015, PT Pertamina dan PT Wijaya Karya sudah pernah menandatangani sebuah MoU untuk memproduksi aspal hibrida. Aspal hibrida adalah campuran antara aspal Buton ekstraksi dengan Decant Oil dari Pertamina. Tetapi pada tahun 2019, proyek aspal hibrida ini tidak dilanjutkan. Padahal kalau proyek aspal hibrida ini sudah berjalan dan berproduksi, maka akan mampu mengsubstitusi aspal impor dengan harga yang jauh lebih murah, dan dengan kualitas yang lebih unggul.
Pak Jokowi sudah memutuskan akan stop impor aspal pada tahun 2024. Alangkah bijaknya apabila pak Jokowi mau menugaskan PT Pertamina untuk melanjutkan proyek aspal hibrida yang sempat mangkrak tersebut. Mohon pak Jokowi pikir-pikir dengan lebih bijak lagi. Apakah masih ada alternatif-alternatif lain yang lebih baik dari pada menugaskan PT Pertamina sebagai perusahaan BUMN untuk melanjutkan proyek aspal hibrida? Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton sudah dibuat. Tetapi kemungkinan besar rekomendasi untuk melanjutkan proyek aspal hibrida ini telah luput dari perhatian pak Jokowi selama ini.
Apakah mungkin target aspal Buton akan mampu mengsubstitusi oleh aspal impor masih bisa dicapai di dalam era pemerintahan pak Jokowi yang tersisa tinggal 1,5 tahun lagi? Insya Allah, pasti bisa. Tetapi syaratnya, pak Jokowi harus secepatnya menugaskan kepada PT Pertamina untuk melanjutkan proyek aspal hibrida yang telah mangkrak sejak tahun 2019. Rasanya, keputusan ini akan jauh lebih efektif dan efisien dalam implementasinya dari pada keputusan akan stop impor aspal pada tahun 2024. Di dalam hati aspal Buton bertanya-tanya: “Apakah masih bisa berharap kepada pak Jokowi ?”.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
