Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Terabaikan?

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, di atas kertas, adalah pondasi. Ia diletakkan sebelum rumah kebudayaan dibangun.

Oleh Gunoto Saparie

Di sebuah kabupaten kecil di pesisir, para penari masih berlatih di balai desa yang bocor atapnya. Di kota lain yang lebih ramai, seorang pematung duduk di beranda rumahnya, memandangi patung setengah jadi. Mereka berdua hidup di bawah naungan sebuah janji yang tertulis dalam undang-undang: Pemajuan Kebudayaan. Janji itu, dalam bahasa administrasi, bernama Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).

PPKD, di atas kertas, adalah pondasi. Ia diletakkan sebelum rumah kebudayaan dibangun. Ia menyebutkan mimpi-mimpi, keinginan, kebutuhan; dari alat musik tradisional yang nyaris punah sampai arsip tari yang belum pernah disimpan rapi. Dan undang-undang menghendaki ia disusun bersama: pemerintah daerah dan mereka yang sehari-hari menghidupi kebudayaan. Tetapi dari 506 kabupaten/kota, lima puluh belum menulisnya. Tidak semua yang sudah menulis, menulisnya dengan benar. Ada yang disusun hanya sebagai dokumen formalitas, tanpa napas orang-orang yang seharusnya berbicara di dalamnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 11, menyebutkan melibatkan perwakilan masyarakat, tetapi di banyak daerah, pelaku seni budaya hanya tahu PPKD sebagai singkatan. Tim penyusunnya sering lebih mengenal ruang rapat ber-AC daripada ruang latihan gamelan. Kekosongan itu bukan hanya soal patuh atau tidak patuh.

Bahkan ketika PPKD selesai, sering kali ia dibiarkan jadi arsip yang tidur. Padahal ia dimaksudkan menjadi dasar menyusun RPJMD, APBD, dan program. Ia seharusnya mengatur agar bidang kebudayaan punya alokasi anggaran yang cukup, agar tari tidak sekadar dipentaskan saat peringatan hari jadi kota, agar cerita rakyat tidak berhenti di bibir para tetua.

Di sini, yang absen bukan hanya dokumen. Yang absen adalah sebuah cara pandang. PPKD bukan sekadar laporan tahunan atau syarat administratif yang disetorkan ke pusat. Ia adalah upaya mengikat pengalaman kolektif, aspirasi, dan strategi, agar kebudayaan tidak hidup dari belas kasihan hibah, atau menunggu dana dari Jakarta setiap tahun.

Pernah pada suatu hari saya menemukan sesuatu pada sebuah ruang arsip di kantor pemerintah daerah. Sesuatu itu adalah map tebal berlabel PPKD. Di dalamnya, halaman-halaman berisi daftar inventaris budaya, rencana strategis, dan cita-cita yang terdengar luhur. Tetapi ia kemudian terdiam. Karena PPKD ternyata tak pernah masuk ruang pembahasan anggaran. Tak pernah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ia seperti peta yang tak pernah dipakai untuk perjalanan.

Padahal, sejak awal, PPKD dirancang bukan untuk berhenti sebagai laporan. Ia dimaksudkan sebagai pondasi, sebuah dasar bagi daerah untuk mengalokasikan anggaran kebudayaan secara layak, agar sanggar-sanggar tak selalu hidup dari iuran sukarela, agar festival tak bergantung pada kemurahan hati sponsor atau bantuan pusat.

Namun, di banyak daerah, perencanaan anggaran berjalan di jalur yang sama sekali lain. PPKD tidak menjadi acuan, melainkan catatan pinggir yang tak dibaca. Seperti kota yang membangun jalan tanpa melihat peta tata ruang, APBD disusun tanpa menyentuh dokumen yang mestinya memberi arah.

Koalisi Seni pernah mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri, agar PPKD dijadikan salah satu pertimbangan dalam memeriksa rancangan APBD. Usulan itu, sederhana dan masuk akal. Tetapi kita tahu, dalam politik anggaran, masuk akal belum tentu cukup. Di meja-meja birokrasi, kebudayaan sering dianggap bukan kebutuhan mendesak. Di hadapan pos-pos anggaran yang “strategis” yaitu infrastruktur, keamanan, belanja rutin, kebudayaan kalah dalam sunyi.

Akibatnya, yang hilang bukan hanya dana. Yang hilang adalah kesempatan. Kesempatan untuk membuat kebudayaan tumbuh dari akar daerahnya, mengurangi ketergantungan pada dana pusat, dan mengembalikan rasa memiliki kepada warganya. PPKD tanpa anggaran hanyalah visi tanpa tubuh. Ia bisa indah, tapi tak bisa berjalan.

Mungkin suatu hari, seorang kepala daerah membuka kembali map berdebu itu. Membaca ulang mimpinya sendiri. Dan sadar, bahwa membiarkan PPKD terabaikan sama saja membiarkan jembatan antara masa lalu dan masa depan runtuh sebelum pernah dilewati. Kita pun tahu, rumah tanpa pondasi akan runtuh pelan-pelan.

Begitu juga kebudayaan tanpa PPKD yang sungguh-sungguh. Bukan hanya jumlah kabupaten/kota yang belum menyusun yang jadi masalah, tetapi seberapa banyak yang menganggap penyusunan itu sebagai pekerjaan yang benar-benar melibatkan denyut masyarakatnya. Di luar ruang sidang, di luar angka-angka, kebudayaan tumbuh dari partisipasi. Tanpa itu, PPKD hanya akan menjadi nama, seperti patung setengah jadi yang ditinggalkan di beranda.

*Gunoto Saparie adalah Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT).