Aspal Buton: Janji Berani Prabowo yang Belum Terbukti

Sejarah akan menulis: beranikah presiden Prabowo Subianto melawan penjajahan aspal impor, atau membiarkan kedaulatan bangsa terus digadaikan?

Presiden Prabowo Subianto pernah bersumpah akan melawan korupsi dan mafia sekuat apapun mereka. Ia berkata tidak akan mundur setapak pun demi kedaulatan bangsa. Rakyat menaruh harapan besar pada tekad itu. Namun sampai hari ini, mafia impor aspal masih berdiri tegak tanpa goyah.

Aspal Buton adalah bukti kekayaan alam yang nyaris diabaikan. Cadangannya berlimpah, kualitasnya diakui dunia, dan teknologi pengolahannya sudah tersedia. Tetapi Indonesia tetap bergantung pada aspal minyak impor. Mengapa janji keberanian tidak terlihat dalam kebijakan nyata?

Prabowo menegaskan Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi ekonomi nasional. Hilirisasi aspal Buton seharusnya menjadi wujud paling konkret dari amanat konstitusi itu. Kekayaan alam harus dikelola negara demi kemakmuran rakyat. Jika tidak, Pasal 33 hanya menjadi slogan kosong.

Mafia impor aspal telah bercokol puluhan tahun. Mereka menguasai harga, mengatur pasokan, dan menekan kebijakan. Tanpa gebrakan politik, mereka akan terus memegang kendali. Presiden tahu tantangan ini, tetapi publik belum melihat langkah tegasnya.

Hilirisasi aspal Buton bukan sekadar proyek ekonomi. Ini benteng kedaulatan infrastruktur agar Indonesia tidak tergantung pada fluktuasi harga minyak dunia. Setiap hari tanpa keputusan adalah kemenangan bagi mafia impor aspal. Waktu berjalan, dan rakyat menagih bukti.

Dana Rp1,49 triliun dari Danantara telah disiapkan. Investor lokal dan internasional menunggu kepastian hukum, bukan pidato. Tanpa Keputusan Presiden, dana itu hanya angka di atas kertas. Keberanian politik menjadi syarat utama agar investasi ini mengalir.

Kebocoran devisa akibat impor aspal sangat besar. Miliaran dolar keluar setiap tahun, menambah defisit neraca perdagangan. Jika pabrik ekstraksi Buton berdiri, uang itu berputar di dalam negeri. Apakah ini bukan alasan kuat untuk segera bertindak?

BUMN dan koperasi seharusnya menjadi garda terdepan. Dari tambang hingga distribusi, mereka bisa memastikan keuntungan kembali kepada rakyat. Namun tanpa restu politik tertinggi, semua rencana hanya berhenti di meja rapat. Rakyat Buton pun hanya menjadi penonton.

Ribuan lapangan kerja baru menunggu jika pabrik ekstraksi dibangun. Dari pekerja tambang, teknisi, hingga logistik, seluruh rantai nilai bisa digerakkan. Pertumbuhan ekonomi Buton bisa melesat dua digit. Mengapa peluang sebesar ini masih dibiarkan menganggur?

Setiap kilometer jalan yang dibangun dengan aspal impor adalah simbol ketidakmerdekaan. Kita tidak dijajah dengan senjata, tetapi dijerat dengan ketergantungan. Pak Prabowo berulang kali bicara soal kedaulatan, namun jalan kita masih mengalirkan devisa ke luar negeri. Rakyat butuh tindakan, bukan retorika.

Peta jalan Hilirisasi Aspal Buton sudah disusun Kementerian Perindustrian. Target swasembada 2030 tercatat jelas dalam dokumen resmi negara. Tetapi tanpa Keppres, peta itu hanyalah gambar di dinding. Presiden memegang pena, tetapi belum menandatanganinya.

Keberanian bukan sekadar menghadapi lawan di medan perang. Keberanian hari ini adalah melawan kekuatan tidak terlihat yang menggerogoti ekonomi bangsa. Mafia impor aspal adalah musuh senyap yang harus disingkirkan. Apakah presiden berani mengambil resiko itu?

Reformasi tata kelola tambang adalah langkah pertama. Setiap izin eksploitasi harus diiringi kewajiban membangun pabrik pengolahan. Tanpa aturan tegas, sumber daya hanya akan diangkut mentah. Pemimpin sejati memastikan nilai tambah tinggal di dalam negeri.

Rakyat Buton tidak meminta belas kasihan, hanya kesempatan. Mereka ingin mengolah kekayaan tanah sendiri demi kesejahteraan bersama. Tetapi suara mereka kalah oleh kepentingan besar impor aspal. Presidenlah yang bisa menyeimbangkan timbangan keadilan ini.

Swasembada aspal adalah bagian dari kemandirian energi nasional. Dengan cadangan Buton, Indonesia tidak perlu gentar pada gejolak pasar global. Visi ini sepenuhnya selaras dengan “Indonesia Emas 2045.” Pertanyaannya: kapan presiden menyalakan obor keberanian itu?

Setiap hari penundaan adalah hadiah bagi mafia impor aspal. Mereka tertawa di balik kontrak dagang yang terus berjalan. Sementara rakyat hanya melihat peluang emasnya menguap. Bukankah presiden pernah berjanji tidak akan mundur setapak pun?

Kini bola panas ada di tangan pemimpin tertinggi republik ini. Pak Prabowo pernah berkata, demi Allah, ia tidak akan mundur melawan mafia. Rakyat menunggu bukti, bukan kata-kata. Sejarah akan menulis: beranikah Presiden Prabowo Subianto melawan penjajahan aspal impor, atau membiarkan kedaulatan bangsa terus digadaikan?