Kompetisi Blog #LokalatauImpor - Analisa - www.indonesiana.id
x

Indonesiana

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Kompetisi Blog #LokalatauImpor

    Dibaca : 4.916 kali

    Akhir tahun ini WTO (World Trade Organization), sebuah organisasi perdagangan dunia yang mempromosikan perdagangan bebas, akan melakukan sidang konferensi tingkat menteri ke-11 di Buenos Aires, Argentina. Sidang yang dilaksanakan dua tahunan tersebut disinyalir akan membahas tentang isu pertanian, perikanan, dan e-commerce.

    Sebagai negara agraris dan kepulauan, isu pertanian dan perikanan tentunya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, termasuk dampak yang ditimbulkan dari perdagangan bebas yang dirundingkan tersebut. Serbuan produk pangan impor yang membuat petani dan nelayan kita miskin adalah salah satu dampak dari perdagangan bebas.

    Kami mengajak Anda semua untuk menuliskan pendapat tentang kaitan antara perdagangan bebas dengan kehidupan nelayan dan petani dalam tema 'Saatnya Petani dan Nelayan Lokal Berdaulat, Lupakan Pasar Bebas'

     

    Pilihan topik:

    1. Nasib Petani dan Nelayan dalam gempuran liberalisasi sektor pangan

    2. Pangan Lokal Vs Pangan Impor

    3. Kedaulatan Pangan di era Perdagangan Bebas

     

    Syarat dan Ketentuan:

    1. Lomba terbuka untuk umum

    2. Memiliki akun di Indonesiana. Jika belum, silakan baca tutorial membuat akun Indonesiana.

    3. Artikel tidak mengandung ujaran kebencian terhadap suku, agama dan ras tertentu serta tidak mengandung unsur pornografi.

    4. Membubuhkan tag #LokalatauImpor

     

    Mekanisme

    1. Tulisan harus sesuai dengan tema lomba

    2. Panjang artikel maksimal 900 kata

    3. Artikel yang ditulis harus orisinal (hasil karya sendiri)

    4. Foto yang dicantumkan dalam artikel harus sesuai dengan isi tulisan dan juga mencantumkan sumbernya.

    5. Artikel lomba ditayangkan di indonesiana.tempo.co

    6. Membagikan link artikel yang Anda ikut sertakan lomba di twitter dengan hastag #lokalatauimpor dan mention ke akun twitter @IGJ2012, @indonesiana, @oneworldID dan @Kemendag

    7. Tulisan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tema lomba tidak bisa diikutkan lomba.

    8. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

    9. Pemenang akan diumumkan 14 hari kerja setelah periode lomba usai.

    10. Artikel dengan tingkat keterbacaan tinggi akan mendapatkan nilai lebih.

    11. Semua materi yang masuk menjadi hak penyelenggara.

     

    Periode Lomba:

    1 November – 1 Desember 2017

     

    Dewan Juri:

    Rachmi Hartati, Direktur IGJ

    Firdaus Cahyadi, Direktur SatuDunia

    Istiqomatul Hayati, Indonesiana.tempo.co

     

    Hadiah:

    Sebanyak 3 pemenang akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 1 juta plus bingkisan dari IGJ dan SatuDunia.

     

    Informasi dasar mengenai liberalisasi sektor pangan dapat diakses di: http://igj.or.id/category/fokus-pemantauan/wto/

    Bagi peserta yang ingin mendapat gambaran lebih jauh lagi seputar isu WTO, liberalisasi, dan dampaknya terhadap Indonesia, dapat mengikuti acara Ngobrol Santai tentang Perdagangan bebas dalam “Ngopi bareng IGJ”. Ikuti terus informasinya di http://igj.or.id/

    Ayo segera posting karya tulis terbaik Anda di Indonesiana.tempo dan menangkan hadiahnya!

    Selain itu kami juga menggelar lomba Photo Voice, dan Mendesain Poster. Informasi untuk lomba Photo Voice dan Poster dapat di lihat di link www.igj.or.id


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Napitupulu Na07

    6 jam lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 52 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.