Oleh Gunoto Saparie
Sebagai lembaga intermediasi, perbankan memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank sangat strategis untuk menjembatani kebutuhan modal antara pemilik dana dan peminjam dana. Bank juga dapat mendukung sektor riil, baik dalam rangka peningkatan iklim usaha dan iklim investasi maupun penciptaan lapangan kerja.
Harus diakui, akhir-akhir ini tren perlambatan di industri perbankan masih terjadi. Perlambatan pertumbuhan kredit baru tersebut kemungkinan akibat belum tingginya kebutuhan pembiayaan korporasi dan kebijakan perbankan yang selektif dalam pemberian kredit untuk menekan kenaikan risiko kredit bermasalah. Perlambatan pertumbuhan permintaan kredit baru terjadi pada kredit modal kerja dan kredit konsumsi, sedangkan permintaan kredit investasi justru semakin menguat.
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia belum lama ini memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 4,25%, dengan suku bunga deposit facility tetap 3,50% dan lending facility tetap 5,00%, berlaku efektif sejak 17 November 2017. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan, serta mendorong laju pemulihan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik. Tingkat suku bunga kebijakan saat ini dipandang memadai untuk menjaga laju inflasi sesuai dengan sasaran dan defisit transaksi berjalan pada level yang sehat.
Era suku bunga rendah ini sesuai dengan tren suku bunga di luar negeri yang mengarah ke negatif, seperti di Jepang, Swiss, dan Swedia serta beberapa negara di Eropa yang mulai memangkas suku bunga. Suku bunga perbankan diharapkan bisa turun ke level single digit. Keinginan pemerintah diamini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan membuat edaran bank umum kegiatan usaha (BUKU) III dan BUKU IV. Bank diharapkan melakukan upaya penurunan suku bunga, termasuk efisiensi.
Kebijakan bank sentral Indonesia tersebut dinilai dapat menggairahkan penyaluran kredit ke sektor riil dan berdampak pada laju saham perusahaan di sektor tersebut. Penurunan suku bunga acuan BI dapat menjadi pendorong kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta mempercepat laju perekonomian khususnya di sektor riil. Akan tetapi, stimulus ini tetap akan bergantung pada arahan investasi dan strategi masing-masing investor. Dengan adanya penurunan suku bunga BI, diharapkan emiten bisa mulai menggairahkan penyaluran kredit guna meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut dapat menjadi sentimen positif bagi investor.
Penurunan suku bunga kredit akan membuat bunga atau bagi hasil dari sisi produk-produk Dana Pihak Ketiga (DPK) juga turun, sehingga produk semacam deposito, tabungan, dan sejenisnya menjadi kurang menarik. Sementara, di sisi lain bunga kredit akan lebih murah dan dapat menjangkau calon nasabah yang mengajukan kredit sehingga pendapatan dari sisi kredit akan meningkat dan kinerja bank juga akan naik.
Tidak Paralel
Akan tetapi, harus diakui, penurunan suku bunga itu sering tidak pararel dengan bangkitnya kegiatan sektor riil. Pasalnya, penurunan BI rate ini bukanlah pertama kali. Selama ini ketika tren suku bunga induk bank sentral turun, perbankan tidak serta merta mengucurkan kreditnya ke sektor riil. Mereka masih memilih membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang memiliki tingkat bunga kompetitif dan dijamin aman. Ketimbang suku bunga simpanan, bank memilih positive spread dengan menempatkan suku bunga di SBI.
Tidak ada yang salah dengan kebijakan bank menempatkan dana di bank sentral jika kepentingannya untuk menjaga tingkat nonperforming loans (NPL) atau kredit macet di level rendah. Namun, kebijakan menempatkan dana di BI bukan tanpa masalah karena hal itu berarti bank tidak menjalankan fungsi intermediasi. Ini bisa dilihat dari masih rendahnya tingkat loans to deposit ratio (LDR).
Penurunan BI rate seharusnya diikuti keberanian perbankan melakukan ekspansi kredit ke sektor produktif bukan hanya konsumtif. Selain itu, sisi fiskal harus dibenahi, tidak hanya mengutak-atik sisi moneter (suku bunga ), namun berkoordinasi dengan pemerintah sebagai upaya membangkitkan dunia usaha. Hal itu bisa dilakukan dengan memberikan berbagai insentif dan serangkaian regulasi yang kondusif untuk kebangkitan sektor riil.
Memang, selama ini banyak sektor riil belum bankable, dalam arti layak menerima kredit. Terlebih usaha baru, yang belum terbukti andal menangani pembiayaan bank. Oleh karena itu, wajar saja kalau masalahnya adalah rendahnya daya serap sektor riil terhadap kredit bank. Bank sebenarnya sudah gencar memasarkan kredit (modal kerja ataupun investasi), namun ternyata sektor riil sendiri yang belumlah siap.
Memang, sampai hari ini masih terjadi ketimpangan sebagai akibat intermediasi perbankan yang belum optimal. Sektor riil pun kurang berkembang, sementara sektor keuangan justru tumbuh. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan jasa keuangan dan sektor riil, tidak memiliki korelasi positif.
Jurang antara sektor riil dan keuangan terus menganga karena profil risiko sektor riil cenderung lebih besar. Sementara perputaran uang sangat lama. Di sektor keuangan sendiri, instrumen seperti deposito dan surat utang menawarkan imbal hasil yang tinggi dengan risiko rendah. Investor akhirnya lebih memilih investasi di sektor keuangan.
*Gunoto Saparie adalah Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Tengah
Ikuti tulisan menarik gunoto saparie lainnya di sini.
