Suara Hati Demokrat dan Rakyat - Analisa - www.indonesiana.id
x

yoyo tuna

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Suara Hati Demokrat dan Rakyat

    Dibaca : 206 kali

    Judul pidato yang disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa waktu lalu menurut saya sudah mewakili perasaan jutaan rakyat Indonesia terhadap para kontestan pemilu presiden 2019-2024 yang berjudul “Rekomendasi Partai Demokrat untuk Presiden Mendatang,”

    Presiden hasil Pemilu tahun 2019, Presiden yang diharapkan bisa terus melakukan perubahan dan kemajuan yang nyata bagi kehidupan rakyat. Partai Demokrat berpendapat bahwa hakikat pembangunan adalah kesinambungan dan perubahan. Continuity and change. Yang sudah baik lanjutkan, yang belum baik perbaiki.

    Dalam pidato politiknya, AHY menyampaikan tiga hal pokok untuk Presiden yang memimpin Indonesia lima tahun kedepan. Pertama, tantangan Indonesia 2019-2024, dalam perspektif dunia internasional dan nasional.

    Kedua, persoalan dan aspirasi rakyat, serta solusi dan kebijakan yang ditawarkan Demokrat. Ketiga, yaitu ajakan Demokrat menyikapi perkembangan situasi sosial politik dewasa ini.

    Dalam pidatonya tersebut, saya begitu yakin jika AHY mewakili Pak SBY selaku ketua Umum Demokrat benar-benar menginginkan adanya perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat Indonesia, kepada presiden terpilih nantinya paska pemilu 17 April 2019 mendatang.

    Sebagai rakyat tentu kita berharap serta memberikan perhatian dan doa yang tulus bagi kesembuhan Ibu Ani yang tengah berbaring lemah di rumah sakit Singapura.

    Semoga Allah SWT mengangkat penyakit beliau dan segera bergabung bersama rakyatnya kembali dan menyaksikan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih nantinya.

    Ibu Ani yang sedang terbaring sakit saja, masih memikirkan nasib rakyat; maka kita yang dikaruniai kesehatan ini, harusnya jauh lebih bersemangat lagi, untuk memperjuangkan harapan dan masa depan rakyat yang kita cintai.

    Sebagai negara yang besar dalam pidato politiknya, suami Anisa pohan menyebutkan Indonesai sebagai Negara terbesar di ASEAN; anggota G- 20; negara dengan jumlah populasi muslim terbesar. Indonesia kerap disebut sebagai “global player, regional power”.

    Kedepan, insya Allah, harapan AHY dan jutaan rakyat Indonesia akan semakin dihormati dan disegani dunia internasional. Tetapi, optimisme saja tidak cukup. Untuk itu, kita perlu memahami berbagai tantangan yang akan kita hadapi. 

    Beberapa tantangan global itu dalam pidatonya menyebutkan antara lain; dinamika hubungan antar negara yang diwarnai kerjasama, kompetisi, dan konfrontasi; masalah sumber daya alam yang makin menipis; perubahan iklim; jumlah penduduk dunia yang makin besar; serta perkembangan teknologi yang sangat cepat.

    Di tingkat nasional, Demokrat juga memotret sejumlah tantangan, antara lain; bagaimana kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 6%.

    Tentu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang juga bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan sekaligus mengurangi kemiskinan.

    Artinya, kue pembangunan ekonomi yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk the bottom 40, atau sekitar 100 juta saudara-saudara kita, yang terkategori miskin dan kurang mampu.

    Tantangan utama lainnya adalah memaksimalkan bonus demografi, penduduk berusia produktif. Kita tidak ingin angkatan kerja muda, justru menjadi bencana, karena tidak memiliki kapasitas, produktivitas dan daya saing yang tinggi.

    Pendidikan menjadi kuncinya. Baik pendidikan formal, informal maupun yang bersifat vokasional atau pelatihan keterampilan kerja.

    Selanjutnya, yang perlu dicermati ialah kebutuhan energi dan pangan yang semakin meningkat. Di bidang energi, kita harus mampu menyusun strategi untuk mencapai target Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025, sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam memenuhi Paris Agreement.

    Sementara di bidang pangan, menurut AHY, kita harus mengurangi ketergantungan impor pangan. Kita juga harus mencari solusi atas tren penurunan lahan pertanian dan berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian. Diperlukan pula, pengembangan teknologi dan tata kelola pertanian agar produksi dan produktivitas makin meningkat, tanpa merusak lingkungan.

     Itulah sejumlah tantangan Presiden baru untuk lima tahun ke depan. Di balik tantangan, tentunya ada peluang. Dan ini bergantung sebagian besar, pada pilihan kebijakan pemimpin dan pemerintah mendatang.

    Rakyat Indonesia mengetahui, menghadapi kompleksitas tantangan global dan nasional itu, diperlukan kepemimpinan nasional yang kuat, visioner dan adaptif.Juga pemerintahan yang responsif, efektif dan rela bekerja keras.

    Pemimpin yang kuat; mampu mengatasi segala permasalahan bangsa, mampu membuat Indonesia semakin kuat dan maju, serta mampu memperjuangkan kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Pemimpin yang visioner; mampu melihat peluang dan mengatasi tantangan bangsa di awal abad 21. Dan Pemimpin yang adaptif; mampu menyesuaikan diri dengan zaman, tanpa kehilangan kepribadian dan jati diri bangsa.

    Pada bagian kedua pidatonya, AHY begitu optimis Dalam menyampaikan persoalan dan aspirasi rakyat, serta solusi dan kebijakan yang Partai Demokrat rekomendasikan.Selama dua tahun terakhir ini, Ketua Umum Partai Demokrat dan jajarannya, aktif berkeliling nusantara.

    Tujuannya hanya satu, yakni untuk menyerap aspirasi masyarakat. Beberapa persoalan utama, yang sering disampaikan kepada kami antara lain;Pertama, soal melemahnya daya beli masyarakat, baik di pulau Jawa maupun di luar Jawa; perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini terjadi, karena menurunnya penghasilan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan.

    Kedua, lapangan pekerjaan. Masyarakat, khususnya anak-anak muda cemas, tidak bisa memperoleh pekerjaan yang layak, sesuai dengan kompetensi mereka. Sedangkan mereka yang sudah bekerja, khawatir akan kehilangan pekerjaannya, akibat melemahnya ekonomi nasional.

    Merespons persoalan tadi, Demokrat merekomendasikankepada Presiden mendatang, untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai angka 6% atau lebih, serta menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif; diantaranya dengan cara melonggarkan pajak.

    Dunia usaha yang maju akan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi, serta mampu meningkatkan upah dan kesejahteraan buruh kita. Selain itu, daya beli masyarakat juga harus kita perkuat melalui peningkatan gaji pegawai, termasuk guru, TNI & Polri serta pensiunan.

    Khusus untuk membantu masyarakat miskin dan kurang mampu, Presiden mendatang disarankan untuk menjalankan kebijakan dan program khusus untuk melindungi dan meningkatkan kelayakan hidup kaum miskin.

    Selaku partai yang sudah berpengalaman selama 10 tahun kepemimpinan SBY sebagai Presiden RI ke 6, Partai Demokrat menyarankan Program-Program Pro-Rakyat era SBY dapat dilanjutkan dan ditingkatkan, apapun namanya.

    Program-Program Pro Rakyat SBY tersebut antara lain; PKH, Raskin, BLSM, BPJS, BOS, Bidik Misi, LPDP, Beasiswa Santri, KUR dan PNPM, serta penyaluran subsidi secara tepat sasaran; seperti subsidi BBM, listrik dan pupuk.

    Selanjutnya, persoalan ketiga yang perlu dicermati saat ini adalah tentang keadilan hukum. Hari ini yang saya rasakan dan juta rakyat merasakan kegelisahan masyarakat terkait penegakan hukum. Terkesan tebang pilih; tajam ke bawah tumpul ke atas; yang kuat menang, yang lemah kalah.

    Partai Demokrat merekomendasikan kepada Presiden mendatang, untuk menjamin tegaknya nilai-nilai keadilan bagi seluruh warga negara. Penegakan hukum tidak boleh menjadi instrumen politik terhadap mereka yang beroposisi.

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.









    Oleh: Napitupulu Na07

    2 hari lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 132 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.