Setidaknya ada dua kerugian yang saya alami saat berusaha menerjang genangan banjir di kota Medan pada Rabu (19/6) malam. Yakni rugi waktu dan tenaga. Perjalanan saya dari USU ke Gaperta harus ditempuh lebih dari tiga jam. Padahal seyogianya hanya butuh 30 menit menggunakan sepeda motor. Hal itu disebabkan timbulnya kemacetan di mana-mana karena banjir tersebut.
Pengendara roda dua dan empat berjalan sangat pelan. Di beberapa titik sempat merayap. Dampaknya jelas tak menguntungkan. Timbul berbagai persoalan. Saya misalnya. Rencana pertemuan dengan seorang teman pun batal. Padahal sudah direncanakan sehari sebelumnya. Saya tak tahu perasaannya. Mungkin kesal dan kecewa. Tapi, itu bukan keinginan saya. Keadaan yang memaksa.
Kondisi itu jelas membuat siapapun geram. Termasuk saya. Nada umpatan pun keluar. “Macam mana-nya Medan ini ku tengok. Hancur kali bah. Hujan deras pasti banjir,” ucapku dengan perasaan dongkol. Bukan hanya diriku yang berlaku demikian. Pengendara lain juga sama. Bahkan, tak sekadar mengumpat, mereka juga harus mengeluarkan tenaga ekstra. Pasalnya, kendaraan yang mereka naiki mogok karena mesinnya kemasukan air. Tak ada pilihan lain. Mereka harus mendorong dan menepikan kendaraan ke bahu jalan. Raut muka mereka bermuram durja. Mungkin, ada sesuatu yang ingin mereka kejar namun terganjal.
Fenomena itu salah satunya terlihat di persimpangan Jalan Kapten Muslim-Gatot Subroto. Lokasi di mana kendaraan saya juga mogok. Butuh waktu setengah hingga sejam untuk menghidupkan kembali kendaraan tersebut. Pasalnya, jumlah air yang masuk ke dalam knalpot terlalu banyak.
Ulah kami yang menghidupkan kembali kendaraan di bahu jalan jelas memiliki risiko lain. Apalagi, ada beberapa pengendara yang berhenti tepat di area zebra cross lampu lalu-lintas. Jalur khusus penyebrang tersebut terpaksa mereka gunakan karena hanya di situ debit airnya sedikit. Akhirnya, suara klakson pun pecah saat lampu menunjukkan hijau. Pengendara yang kendaraannya mogok tadi pun pasrah. Mereka menebalkan kupingnya.
Penyakit Tahunan
Fenomena banjir yang terjadi di Medan itu jelas bukan kali pertama. Ini sudah yang ke sekian kali. Pemerintah seperti tak berkutik menghadapi fenomena alam tersebut. Jika hujan mengguyur, maka banjir pasti terjadi. Hujan yang sejatinya adalah berkah berubah jadi petaka. Tak ayal, sumpah serapah dilayangkan pengendara.
Kekesalan yang dialami para pengendara buntut dari gagapnya pemkot Medan menanggulangi banjir. Sudah tiga tahun lebih Dzulmi Eldin dan Akhyar Nasution menjabat. Tapi, banjir seolah menjadi penyakit tahunan. Terus berulang. Bahkan intensitasnya makin meninggi.
Salah satu penyebabnya, menurut saya, karena minimnya usaha pemkot membuat saluran drainase yang memadai. Sejak saya duduk di bangku kuliah pada medio 2014 hingga 2018, saluran air tidak banyak bertambah. Kalaupun bertambah, kondisinya tidak memadai. Paling hanya bertahan beberapa saat. Sesudah itu ‘hancur’ termakan waktu.
Dzulmi Eldin dalam salah satu celutakannya berucap telah melakukan upaya keras untuk menangani banjir. Namun, yang jadi tanya, kalau usaha sudah keras, mengapa banjir terjadi lagi? Mau sampai kapan Medan jadi kota laut yang menyeramkan?
Alibi pemkot mungkin berkutat soal waktu. Tapi hal itu jelas tak bisa dibenarkan. Apakah pemkot tidak memikirkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebanjiran tersebut? Mogok, kemacetan, waktu habis percuma, tenaga terkuras, hingga rencana-rencana yang batal itu bukankah menyengsarakan warga?
Kritik ini patut dilayangkan. Pasalnya, setiap tahun, anggaran miliaran rupiah digelontorkan untuk perbaikan drainase dan jalan. Namun, hasilnya belum maksimal. Pada tahun 2019 ini, pemkot Medan pun berencana menggelontorkan dana Rp. 675,8 miliar dari APBD untuk drainase dan jalan. Namun, kita perlu curiga, apakah dana itu bisa menuntaskan masalah banjir di kemudian hari?
Jangan sampai, anggaran sebanyak itu tidak tepat sasaran apalagi hanya digunakan untuk formalitas semata. Yakni, menghindari potongan anggaran dinas tertentu di tahun depan misalnya.
Sekali lagi, masalah ini merupakan borok yang harus segera dicari solusinya. Kemajuan suatu daerah dapat terlihat dari suasana yang terbangun di masyarakatnya. Setidaknya, warga harus mengalami situasi tentram dan damai. Namun sejauh ini, hal itu jauh panggang dari api. Bahkan, masyarakat yang jadi penghuni ‘rumah’ tersebut kerap tak diikutsertakan dalam pembangunan. Di sinilah masalah terbesar pemerintahan Eldin selama ini.
Bila berkaca dari pilkada 2015, tingkat keterpilihan Eldin sangat rendah. Pria berkepala plontos itu hanya dipilih oleh 25,56 persen rakyat Medan. Dengan kata lain, 74,44 persen warga lainnya golput. Kesimpulannya, mayoritas warga tidak percaya dengan Pemkot Medan. Dan itu jelas berbahaya bagi pembangunan sebuah wilayah.
Kenali Warga Dahulu
Eldin punya setidaknya masa jabatan kurang dua tahun lagi. Di masa jabatan yang tinggal sedikit itu, dia beserta jajaran harus bisa mengakomodasi aspirasi seluruh masyarakat. Kalau tidak bisa, Eldin harus mampu mengonsolidasikan seluruh elemen terkait. Guna mencapai visi dan misi yang sudah diusung. Jargon Medan Rumah Kita jangan menjadi sebatas jargon. Terakhir, inisiatif harus dimulai dari Pemkot Medan. ‘Umpan’ dilempar ke masyarakat. Kaum intelektual muda dan media massa jadi pemantaunya.
Setelah langkah itu dicapai, pemkot pasti lebih mudah menata rumah tersebut. Mulai dari dekorasinya, penghuninya, hingga ‘pernak-pernik’ yang terdapat di dalamnya. Tujuannya apalagi selain menciptakan kenyamanan dan keamanan. Jika kenyamanan dan keamanan didapat, maka, urusan pembangunan di kota Medan pasti berjalan. Kalaupun tak mulus, setidaknya bergerak sedikit demi sedikit. Tidak stagnan seperti sekarang.
Jadi, pak Eldin dan pak Akhyar, pahami dan kenali warga Medan dulu. Baru membangun ini dan itu.
Ikuti tulisan menarik Fajar Anugrah Tumanggor lainnya di sini.
