Pengusaha Dominasi DPR, Mereka Berjuang untuk Rakyat atau Golongan?

Wajah anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2019-2024 adalah wajah pengusaha. Sebab, hampir 50 persen anggota parlemen saat ini diddominasi dari kalangan dunia usaha.

Wajah anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2019-2024 adalah wajah pengusaha. Sebab, hampir 50 persen anggota parlemen saat ini diddominasi dari kalangan dunia usaha.

Yayasan Auriga Nusantara—lembaga non-pemerintah pemerhati isu sumber daya alam— dalam data yang dimuat Koran Tempo, edisi tanggal 2 Oktober lalu, mencatat ada 45,5 persen atau 262 pengusaha dari 575 politikus yang duduk di kursi wakil rakyat. Ratusan politikus itu berafiliasi dengan 1.016 perusahaan. Bahkan empat dari lima pemimpin Dewan memiliki atau berafiliasi dengan korporasi.

Ketua DPR Puan Maharani, misalnya, tercatat memiliki enam perusahaan; Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mempunyai empat perusahaan; Rachmat Gobel (NasDem), 48 perusahaan; dan Azis Syamsuddin (Gollkar) memiliki tiga perusahaan. Hanya Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, yang tidak terafiliasi dengan perusahaan.

Melihat hal itu, bisakah kita percaya bahwa kelak mereka akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan bukan kepentingan golongannya sendiri? Kepala Riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Iman Harymawan, menilai pebisnis yang masuk parlemen cenderung membuat aturan yang menguntungkan usahanya.

Mereka berpeluang mempengaruhi penyusunan sebuah rancangan undang-undang, sehingga aturan yang dihasilkan tidak sesuai kepentingan rakyat. Begitu pula celah untuk penyelewengan alokasi anggaran terbuka lebar. "Pada akhirnya, pemanfaatan publik jadi masuk ke (kepentingan) kelompok," ujar dia.

Koran Tempo juga meminta pendapat dari Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz. Dikatakan bahwa politikus dengan latar belakang pebisnis kerap menggunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ia mencontohkan, seorang politikus yang memiliki bisnis di sektor tambang batu bara bisa menggunakan pengaruhnya kepada pejabat terkait agar memperoleh izin konsesi baru atau alih fungsi hutan. "Itulah benturan kepentingan yang nyata, tanpa harus ada perubahan aturan.”

Tapi analisis itu dibantah Politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria. Dia berpendapat justru bagus ketika pengusaha mendominasi parlemen, karena anggota DPR yang berkecukupan akan terhindar dari korupsi lantaran sudah tak perlu uang. “Tidak bisa diartikan kalau pengusaha pasti ada konflik kepentingan. Di mana saja bisa terjadi konflik kepentingan,” ujarnya.

Anda percaya yang mana?