Data Kacau dan Kriteria Miskin Rancu, Bansos pun Salah Mengalir - Pilihan - www.indonesiana.id
x

MEMBAGIKAN Sembako

Sri Sumiyati

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 20 Mei 2020

Jumat, 22 Mei 2020 09:11 WIB

  • Pilihan
  • Berita Utama
  • Data Kacau dan Kriteria Miskin Rancu, Bansos pun Salah Mengalir

    Essay yang berisi tentang fenomena penyaluran bansos dari pemerintah yang tidak adil. Harapan rakyat miskin agar bansos bisa menyejahterakan, bukan malah membuat bercerai berai. Karena penyaluran Bansos tidak adil. Jangan-jangan penyaluran bantuan yang tidak tepat diawali dari pendataan yang tidak tepat pula. Data-data yang digunakan sudah expired. Atau petugasnya malas melakukan pembaruan pendataan.

    Dibaca : 823 kali

    Miskin bukanlah pilihan, namun miskin bisa jadi takdir, keadaan tiba-tiba yang bisa membuat miskin. Seperti masa pandemi, banyak yang kehilangan pekerjaan, sehingga sumber penghidupannya terhenti. Tabungan untuk bertahan hidup belum disiapkan, dan  ketrampilan juga belum dimiliki untuk mengubah kehidupannya. Maka harapan satu-satunya adalah kepedulian dari penguasa negara agar si miskin tetap tenang menghadapi kehidupannya.

    Bantuan sosial untuk semua masyarakat yang terdampak Covid-19, adalah kabar gembira seperti tetesan air di gurun yang panas. Tangan-tangan si miskin siap menerima bantuan agar kehidupan ini tetap berjalan. Bantuan bisa memakmurkan masyarakat, bukan malah menghancurkan masyarakat karena ada rasa iri dan kecewa kepada  yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan malah mendapatkannya.

    ***

    Pekan ini di daerah saya mulai ramai berita tentang cairnya bantuan sosial dari Pemerintah. Bantuan yang berupa uang tunai senilai 600 ribu tersebut menyedot perhatian masyarakat. Di jalan-jalan, di pasar, tukang sayur, semua membicarakan bantuan tersebut.

    “Seharusnya wong nduwuran ngayomi rakyatnya ya bu, lha ini malah bikin rakyatnya pada iri satu sama lain. Wes entuk bansos masih dapet BLT”.

    Demikian keluhan salah satu tetangga saya ketika berjumpa saat belanja sayuran. Saat itu santer terdengar berita di daerah saya ada perangkat Desa yang menerima bantuan sosial. Padahal secara ekonomi sang perangkat desa tersebut sudah mapan. Ini menyebabkan tanda tanya bagi warga sekitar, bagaimana prosedur pendataan untuk bantuan yang diberikan kepada rakyat miskin tersebut.

    Ternyata keluhan tidak hanyadisampaikan oleh satu atau dua orang. Hampir di semua kecamatan yang menyalurkan bantuan pasti ada yang mengeluh tentang tidak meratanya bantuan, data dobel, dan bantuan tidak tepat sasaran.

    Membicarakan masalah bantuan, saya menjadi teringat cerita teman saya sewaktu sekolah dulu. Kata teman saya, dia pernah disuruh mengumpulkan kartu keluarga, dan KTP orang tua oleh gurunya. Mungkin karena masih lugu, teman saya tidak menanyakan untuk apa dokumen tersebut.

    Hingga suatu saat teman saya dipanggil lagi oleh gurunya untuk melengkapi dokumen tambahan yang lain, yaitu surat keterangan tidak mampu. Karena teman saya merasa dari keluarga mampu dia tidak mau mencari surat tersebut. Tetapi guru teman saya tetap memaksa untuk mencari surat keterangan tidak mampu, karena nama teman saya sudah terlanjur masuk dan terdaftar sebagai penerima bantuan dari keluarga miskin berprestasi.

    Teman saya baru sadar ternyata saat awal dia dimintai dokumen kartu keluarga adalah untuk pengajuan bantuan siswa miskin berprestasi. Teman saya memang berprestasi, tapi bukan kategori miskin. Alasan gurunya karena setiap sekolah sudah diberi kuota, kalau tidak diambil eman-eman.

    Permintaan dokumen dari dinas juga mendadak, dan teman saya yang dikenal oleh gurunya. Akhirnya teman saya mau tidak mau ya mencari surat keterangan miskin, walaupun teman saya tidak benar-benar miskin. Dan Pak Lurah pun mau membuatkan surat keterangan tidak mampu. Bisa jadi kemiskinan di negeri ini bisa direquest  seperti me-request lagu di radio.

    Kriteria miskin bagi masyarakat itu yang terkadang membuat rancu. Ada yang merasa miskin, dan ada yang benar-benar miskin. Ukuran miskin menurut kemensos ada empatbelas item, salah satunya adalah sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani, dengan luas lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,-.

    Dari kriteria itu bisa dilihat bagaimana dengan keadaan masyarakat sekitar kita, mana yang seperti miskin, atau benar-benar miskin jelas. Jadi kalau ada perangkat desa menerima bantuan sosial, patutlah dipertanyakan,  siapa yang membuat data?

    Di otak saya jadi penuh selidik, jangan-jangan penyaluran bantuan yang tidak tepat diawali dari pendataan yang tidak tepat pula. Data-data yang digunakan sudah expired. Atau petugasnya yang malas melakukan pendataan. Bukankah untuk mendapatkan data yang akurat harus benar-benar terjun ke lapangan? Atau hanya menggunakan daya dukung “katanya”?

    Seperti kasus pada teman saya yang terdaftar sebagai siswa miskin tadi. Seharusnya gurunya benar-benar mendata dan mendatangi langsung pada siswa yang diduga miskin, baru didapati siswa yang benar-benar miskin.

    Kalau kekeliruan sudah sejak awal ya, pastilah carut marut itu akan terjadi. Setiap saat Pemerintah menyalurkan bantuan pasti ada saja permasalahan. Yang pada akhirnya membuat kekecewaan rakyat. Apa yang diinginkan rakyat sebenarnya?. Rakyat kecil yang tidak mampu alias miskin, adalah rakyat yang penuh harap atas kepedulian Pemerintah.

    Harapan yang berbunga saat mendengar pidato bapak Presiden saat mengumumkan semua masyarakat yang terdampak covid-19 akan mendapatkan bantuan sosial. Namun pada akhirnya harus layu dan rontok sebelum menerima bantuan karena tidak terdaftar. Masyarakat kita belum banyak yang pandai,  jadi alangkah bijaknya kalau informasi bantuan ini diinformasikan yang sejelas-jelasnya. Bisa jadi kekecewaan rakyat karena ketidak mampuan dalam menyerap dan memahami informasi. Seperti apa yang dituturkan tetangga saya.

    “Mau dapat bantuan kok ndadak daftar, katanya semua yang terdampak covid-19 akan mendapatkan bantuan”.

    Uneg-uneg tetangga saya itu disampaikan ketika dia minta konfirmasi mengapa dirinya tidak mendapatkan bantuan. Padahal tetangga saya itu juga terdampak covid-19, karena baru saja terkena PHK.

    Saya pikir bener juga ya, kalau memang ingin memberi bantuan kenapa tidak didatangi langsung. Kan orang miskin juga punya harga diri, walaupun miskin tetap butuh di-uwongke (dihargai selayaknya manusia). Misalnya yang miskin ini didatangi petugas, maka secara psikologis harkat dan martabatnya terangkat. Ketika petugas bisa datang langsung maka akan tahu bahwa  bantuan benar-benar sudah diberikan tepat sasaran.

    “Mas, nyuwun tulung kalau njenengan kurang paham masalah bantuan, saget tindak wonten kantor nggih”.  (Mas, minta tolong kalau kamu kurang paham masalah bantuan, bisa datang ke kantor ya).

    Tetangga saya yang mendapatkan jawaban dari petugas kalurahan langsung beranjak pergi mengambil sepeda membawa pancing untuk memancing ikan di tepian sungai bengawan. Tidak perlu berdebat untuk bantuan yang salah mengalir. Yang pasti tetangga saya masih menikmati aliran sungai bengawan yang membuatnya bahagia.

    ***



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.