Upaya Indonesia untuk keluar dari middle income trap tengah gencar dilakukan. Salah satunya melalui kebijakan transformasi ekonomi. Dari kebijakan ini, diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berdaya saing, berkelanjutan, dan siap menyongsong visi Indonesia Maju 2045.
Menurut Kementerian Koordinator Perekonomian, terdapat lima pilar utama yang dijadikan landasan transformasi ekonomi Indonesia Maju 2045. Dari kelima pilar tersebut, satu sama lain saling berkaitan dan membentuk dasar pembangunan berkelanjutan.
Kelima pilar tersebut adalah:
1. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur
Pilar ini berfokus pada mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur. Sejak tahun 2016 hingga 20 November 2020, sebanyak 100 proyek strategi nasional (PSN) senilai Rp588,9 triliun telah diselesaikan oleh pemerintah.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, memaparkan bahwa pembangunan infrastruktur di berbagai daerah harus saling terintegrasi dengan kawasan industri terutama skala industri mikro, kecil, dan menengah, sekaligus kawasan pariwisata. Dari integrasi ini, dibutuhkan pembangunan infrastruktur penghubung seperti jalan, pelabuhan, jembatan, bandara, terminal, dan kebutuhan industri lainnya.
“Infrastruktur kita perlukan sebagai pengungkit dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Menteri Basuki.
2. Implementasi Pemerataan Ekonomi
Menurut pemerintahan Indonesia, pilar kedua dapat dilakukan dengan menumbuhkan industri baru, khususnya di kawasan luar Pulau Jawa. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, berujar bahwa aktivitas industrialisasi memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional. Tak hanya meningkatkan nilai tambah serta bahan baku dalam negeri, industri juga menyerap banyak tenaga kerja lokal hingga sumber devisa dari aktivitas ekspor.
“Keberhasilan dari percepatan pengembangan kawasan industri memerlukan sinergisme dan koordinasi yang luar biasa, baik dari pemerintah maupun swasta,” papar Menteri Agus seperti yang dikutip dari laman resmi Kemenperin.go.id.
3. Merampingkan Ketergantungan Terhadap Modal Asing Jangka Pendek
Banyaknya investasi yang diterima oleh Indonesia menjadikan pemerintah mawas diri agar tidak bergantung pada PMA (penanaman modal asing) berjangka pendek dalam rangka mengatasi saving-investment gap. Dari saving-investment gap ini menunjukkan bahwa kebutuhan investasi dalam perekonomian Indonesia tidak dapat dipenuhi dengan ketersedian tabungan dalam negeri.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerapkan inklusi keuangan yang berkaitan dengan kemudahan dalam mengakses dan menggunakan jasa keuangan (Sarma 2012; Demirguc-Kunt dan Klapper 2012; Gerdeva dan Rhyne 2011; BI 2012). Inklusi keuangan ini akan diterapkan melalui utilisasi aset yakni pemanfaatan aset agar akses masyarakat terhadap perbankan meningkat.
4. Efisiensi Pasar Tenaga Kerja
Menurut pemerintah Indonesia, tenaga kerja perlu ada efisiensi dan ditingkatkan Sumber Daya Manusianya. Hal ini dikarenakan iklim industri 4.0 yang menghadirkan tantangan bagi pemerintah dalam rangka menyiapkan regulasi bagi SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas.
Cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah revitalisasi kurikulum agar sesuai kebutuhan industri, menambah instruktur, membakukan standar kompetensi, membangun platform Job Matching antar lembaga vokasi dan industri, pembangunan informasi pasar kerja yang efektif dan berkelanjutan, serta membentuk komite vokasi baik di pusat dan daerah.
5. Konfigurasi Investasi untuk Mendukung Pertumbuhan
Dan yang terakhir adalah investasi yang masuk perlu dimanfaatkan untuk industri prioritas. Yang dimaksud dengan industri prioritas adalah makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif, serta kimia yang didorong sebagai industri berorientasi ekspor.
Kelima pilar kebijakan transformasi ekonomi ini tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh sektor. Baik dari pemerintahan maupun pelaku ekonomi pembangunan di pusat maupun daerah. Sebab, dari integrasi itu nantinya akan memberikan dampak yang luas, tak hanya dirasakan masyarakat perkotaan namun seluruh wilayah pelosok di Indonesia.
Dalam pelaksanaan ke-5 pilar tersebut, dibutuhkan pula industrialisasi dan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan iklim perekonomian dan sosial di Indonesia serta memungkinkan potensi produk dalam negeri agar dapat bersaing di pasar global.
Ikuti tulisan menarik Riki Sualah lainnya di sini.
