Birokrasi dan kemajuan daerah memiliki relasi yang sangat kuat. Daerah yang tergolong maju, sejahtera, serta seringkali menjadi role model cenderung memiliki tata kelola birokrasi yang mumpuni. Birokrasi yang mumpuni pada akhirnya mengindikasikan trust yang tinggi dari masyarakatnya, karena mereka berkeyakinan, segala kebijakan birokrasinya akan memberikan impact yang positif bagi kemajuan daerahnya. Optimisme kemudian lahir dari birokrasi yang terkelola dengan baik.
Birokrasi yang terkelola dengan baik terlihat dari capaian pembangunan daerahnya yang turut menjadi ukuran penting tumbuhnya optimisme publik. Penilaian tersebut mencakup bagaimana tingkat pengurangan angka kemiskinan, pengurangan ketimpangan kesejahteraan, perluasan lapangan kerja, capaian infrastruktur, serta faktor non numerik seperti stabilitas sosial, fasilitas, dan kenyamanan daerah. Bahkan di tengah pandemi Covid-19 ini, kemampuan penanganannya oleh birokrasi menjadi ukuran penting. Tidak hanya bagi warga daerah tersebut, calon investor maupun SDM berkeahlian dan profesional pun akan melihat angka-angka tersebut sebagai target destinasi perluasan investasinya ataupun tujuan tempat bekerja.
Disamping itu, optimisme publik juga dapat diwujudkan jika birokrasi mampu menghilangkan perilaku korupsi dan suap dalam layanan publiknya. Prosedur birokrasi yang ringkas, sederhana, berbasis digital, disertai sikap empati aparaturnya yang prima telah dijalankan sehingga stigma positif mampu ditimbulkan dan publik tidak sungkan jika harus berurusan dengan birokrasi.
Menumbuhkan Optimisme terhadap Birokrasi
Untuk menciptakan optimisme publik, maka konsep kecepatan, kesederhanaan, serta kepercayaan diri perlu dibenamkan dalam birokrasi sebagaimana adopsi ajaran Jack Welch ketika memimpin perusahaan General Electric (1981-2001). Konsep ini relatif masih cukup relevan diaktualisasikan dalam rangka menciptakan daya kompetitif birokrasi.
Menciptakan birokrasi yang mengandalkan kecepatan akan menguntungkan kinerja birokrasi dan layanan kepada publik. Kecepatan menuntut pelaksanaan pekerjaan yang lebih inovatif, lebih cerdas, lebih transparan, dan lebih profesional. Kecepatan juga menuntut batasan-batasan hierarki maupun prosedur yang menyebabkan hambatan (bottle-neck) untuk dapat diminimalkan. Mekanisme pengambilan keputusan juga menjadi lebih mudah dengan dukungan dan pemanfaatan ICT yang terus menerus di improve.
Implikasi turunan dari kecepatan tentu adalah birokrasi yang lebih sederhana. Dalam artian, publik akan semakin dipermudah untuk mendapatkan layanan birokrasi. Persyaratan mendapatkan layanan menjadi lebih simple dengan integrasi data dan administrasi. Begitu juga jika publik hendak berkomunikasi, berpartisipasi, atau berkontribusi dengan birokrasi akan semakin mudah melalui penyediaan ruang-ruang aspirasi. Sebagaimana diketahui tingkat komunikasi publik yang cukup tinggi juga menjadi kunci dalam membangkitkan optimisme publik kepada birokrasi. Birokrasi yang memanfaatkan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya serta senantiasa merangkul warganya dalam setiap pengambilan dan eksekusi kebijakan maka akan menjadikan implementasi program dan kegiatan berjalan mulus. Tentu ada banyak pemahaman dan pemikiran yang perlu diakomodir dengan disertai pemecahan masalah bersama secara cepat.
Selanjutnya adalah menghadirkan kepercayaan diri birokrasi. Kepercayaan diri aparatur tentu lahir dari kepercayaan akan lingkungan birokrasi yang akan mensupport pengembangan kemampuannya dan menjamin kinerja yang lebih mendorong pada pencapaian kemajuan organisasi dan daerah. Hal ini sangat terkait erat dengan menumbuhkan budaya kerja yang lebih egaliter, tidak formal, tidak ada sekat-sekat instansi (holacracy), serta saling peduli pada kemajuan bersama.
Kepercayaan diri birokrasi juga dilahirkan melalui penguatan kompetensi birokrasi yang perlu terus menerus diselenggarakan. Tuntutan perubahan zaman yang menuntut birokrasi yang lebih adaptif dan lincah menjadi hal utama yang perlu dipersiapkan. Kompetensi terhadap adaptasi teknologi serta penentuan program dan kegiatan yang lebih inovatif menjadi hal krusial yang perlu dipersiapkan. Kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang lebih ekonomis efisien dan efektif menjadi tanggungjawab utama sehingga paradigma “birokrasi lebih banyak menghabiskan” dapat digantikan dengan “birokrasi yang banyak menghasilkan kemanfaatan” bagi kesejahteraan publik. Selanjutnya kemampuan teknikal serta sosiokultural juga menjadi hal penting yang perlu diperkuat.
Menjamin pemerintahan yang stabil juga menjadi kunci menumbuhkan optimisme publik. Pada suatu daerah tertentu yang telah memiliki capaian yang baik, maka mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan akan menjadi tantangan tersendiri, terlebih di tengah pergantian pucuk kepemimpinan daerah yang sangat dinamis. Kemampuan sistem birokrasi menjaga merit sistem berbasis pada kinerja dan profesionalisme akan memberikan jaminan bagi aparaturnya untuk fokus bekerja memberikan manfaat terbaik bagi publik dan organisasi.
Ikuti tulisan menarik rustan lainnya di sini.
