Beradasarkan data Kemenkumham menyebutkan, dalam lima tahun terakhir. Ada beberapa partai yang telah habis masa kepengurusannya dari tahun 2020, bahkan sejak tahun 2016, namun tidak diurus perpanjangannya ke Kemenkumham. Secara organisasi parpol ini memang diakui diparlemen, dan tergolong kategori sehat. Tetapi, secara administratif, dari 76 parpol ini hanya 32 yang aktif.
Merujuk Surat edaran Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor M.HH -AH.11.04-09, dan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 5, maka setiap Partai Politik (Parpol) yang akan ikut menjadi peserta dalam Pemilu, wajib mendaftarkan parpolnya pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sebagaimana waktu yang telah ditetapkan, bagi partai politik untuk ikut menjadi peserta pemilu 2024, wajib mendaftarkan parpolnya sejak tanggal 1-7 Agustus 2022. Penetapan parpol menjadi peserta pemilu ini akan diumumkan pada 14 Desember 2022. Dengan persyaratan minimal, parpol memiliki 50 persen pengurus, dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota di seluruh provinsi.
Selain itu, parpol yang akan ikut mendaftar menjadi peserta pemilu, wajib melibatkan 30 persen perempuan, dari jumlah pengurus laki-laki di parpol tersebut, dan memiliki kantor di setiap daerah dan tingkat pusat, serta mempunyai bukti kepemilikan rekening, atas nama parpol. Dengan demikian, bagi parpol yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, tentunya akan hanya menjadi penonton biasa.
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, tertuang dan diatur dalam perundang-undangan. Pasal 222 UU Pemilu berbunyi, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR, atau 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah pada pemilu anggota DPR sebelumnya."
Dari sejumlah informasi mencuat, sejumlah nama yang akan ikut dalam pencalonan Presiden, dan Wakil Presiden pada hari Rabu, 14 Februari 2024 mendatang. Diantaranya ; 1. Ganjar Pranowo, 2. Prabowo Subianto, 3. Anies Baswedan, 4. Riduan Kamil, 5. Erik Tohir, 6. Sandiaga Uno, 7. Agus Harimurti Yudhoyono, 8. Puan Maharani, 9. Airlangga Hartarto.
Sembilan nama yang digadang-gadangkan untuk ikut dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden itu, tiga diantaranya adalah Ketua Umum (Ketum) partai, mereka itu adalah 1. Prabowo Ketum partai Gerakan Indonesia raya (Grindra), 2. AH Yudhoyono, Ketum partai Demokrat, 3. Airlangga Hartarto, Ketum partai Golkar.
Selebihnya adalah pengurus, dan kader partai. Namun demikian adanya, berkembang informasi yang mengatakan, Ketua umum partai Grindra, Prabowo Subianto dipasangkan dengan Puan Maharani, dari PDIP. Sedangkan Ketum partai Golkar, Airlangga Hartarto telah mendeklarasikan dirinya untuk ikut maju dalam pilpres 2024, didukung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan PPP.
“Tiga partai politik, Golkar, PPP, dan PAN. Sepakat untuk bersatu, memerangi politik identitas di Pemilu 2024, guna membangun budaya politik baru. Demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dari risiko dan akibat pada politik identitas,” kata Airlangga. Setelah pertemuan bersama Zulkifli Hasan dan Suharso Monoarfa, Kamis malam (12/5/2022), di Menteng, Jakarta.
Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga menyatakan sepakat, untuk mengembangkan budaya politik baru, dengan memerangi politik identitas di Pemilu 2024. Sebagaimana gagasan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang akan ikut dalam bursa Pilpres 2024 mendatang.
Terkait dengan Airlangga Hartarto yang diusung oleh Partai Golkar, dan didukung oleh PAN dan PPP sebagai Capres 2024, namun belum jelas siapa sebagai pendampingnya untuk Cawapres. Wakil Ketum PPP Asrul Sani dan Ketum PAN. Zulkifli Hasan mengatakan, kemungkinan partainya yang telah berkoalisi (Golkar, partai PPP, dan PAN) akan mengusung Cawapres dari luar kader partai.
Untuk calon wakil presiden 2024, Menurut Wakil Ketum PPP Asrul Sani, masih ada tokoh yang cukup berkualitas. “ Ada Pak Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud Md, dan Tito Karnavian, mereka juga punya kesempatan untuk mengikuti calon wakil presiden 2024,” kata Asrul Sani.
Menurut Ketua Umum PAN. Zulkifli Hasan, untuk memperbaiki sebuah bangsa, butuh persatuan dalam politik, dan gagasan membangun bangsa yang maju. “ Pertemuan Golkar, PPP, dan Partai Amanat Nasional, Kamis malam (12/5/2022), di Menteng, Jakarta. Sebagai awal untuk merumuskan gagasan, menjadi negara Indonesia bersatu,” tegas Ketum PAN.
“Suksesnya pesta demokrasi lima tahunan, pada Pemilu 2014 - 2019. Telah meninggalkan dampak kurang baik bagi masyarakat, yang justru terpecah dan terpolarisasi. Sengketa itu perlu kita akhiri, dengan saling menyayangi, dengan membangun gagasan baru yang kita bangun bersama,” ujar Zulkifli Hasan.
Dari itu, Airlangga menginstruksikan pada seluruh kader partainya berlambang pohon beringin di seluruh Indonesia, untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tiga partai Golkar, PAN dan PPP di Menteng, Jakarta. Agar mengawal agenda politik Pilpres 2024, dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dimasa mendatang.
Ketum PPP Suharso Monoarfa berpendapat, prinsip yang dilakukan ketiga partai politik Golkar, PAN dan PPP pada pertemuan itu sebagai wujud kerja sama awal, menjauhkan pola politik identitas, agar perpecahan masyarakat tidak terulang, pada pemilu 2024 yang akan datang. “ Kami bertiga (PAN, PPP, Golkar) memastikan, seluruh rakyat dan bangsa tetap bersatu,” kata Suharso.
Timbulnya tiga Partai yang berkoalisi (PAN, PPP, Golkar) ini, bagaikan halilintar yang datang dalam kegelapan malam. Membuat para pengamat politik menjadi tertegun, seketika. Dari awal pengamat politik tidak pernah memprediksikan hal itu akan terjadi, “Tetapi itu-lah politik, yang tidak mungkin bisa saja terjadi.”
Para pengamat politik, sebagian diantaranya berpendapat. Pilpres 2024 mendatang, akan diramaikan oleh tiga poros koalisi. Yakni, Poros Teuku Umar (PDIP), Poros Hambalang (Grindra), dan Poros Cikeas (Demokrat). Dari prediksi pengamat politik itu juga menyebutkan, hasil survei-nya Ganjar Pranowo 34,7 persen, Anies Baswedan 23,3 persen, dan Prabowo Subianto 21,9 persen.
Poros Teuku Umar yang dipimpin Megawati Soekarnoputri dengan PDI Perjuangan, memiliki 128 kursi DPR RI dan sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden tanpa koalisi. Untuk sementara telah memunculkan dua bakal calon Pilpres, mereka adalah Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.
Untuk poros Hambalang, Prabowo Subianto bersama Partai Gerindra, memiliki 78 kursi di DPR RI, masih membutuhkan partai lainnya, untuk koalisi. Untuk Poros Cikeas, Agus Harimurti Yudhoyono dengan partai Demokrat, memiliki 54 kursi di DPR RI, membutuhkan partai lainnya, untuk koalisi. Anies Baswedan, kemungkinan akan diusung oleh partai PKS, memiliki 50 kursi di DPR RI.
Anies sudah lama menjalin hubungan baik dengan PKS. Sejak Anies mengikuti Pilkada DKI, PKS salah satu pengusung Anies. Kalaupun PKS tetap mengusung Anies dalam Pilpres 2024, maka PKS harus berkoalisi dengan parpol lainnya, semisalnya Partai Demokrat yang memiliki 54 kursi di DPR RI, dan dari partai NasDem, dengan 59 kursi, maka totalnya menjadi 163 kursi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem. Johnny Gerard Plate mengungkapkan, untuk Capres dan Cawapres dari partai NasDem, akan dibawa dalam rapat kerja nasional yang akan digelar pada tanggal 15-17 Juni 2022 mendatang, di Jakarta. “ Kami tidak bisa berspekulasi, terkait nama-nama calon yang akan diusulkan dalam Pilpres 2024,” kata Johnny.
Menurut Johnny, pihaknya sudah memiliki beberapa nama bakal Capres. Untuk itu, akan dibahas dalam rakernas NasDem. Dengan demikian, hasilnya dari suatu proses demokrasi internal NasDem yang baik. Johnny juga mengatakan, Capres yang akan diusulkan dalam Rakernas NasDem itu tentu dari calon putra putri terbaik bangsa.
Dari bocoran informasi ada yang menyebutkan, Rakernas NasDem itu diantaranya akan membahas tiga nama yang kemungkinan diajukan untuk Capres. Diantaranya nama Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta), dan Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat). “ Apakah tiga nama tersebut benar akan diusulkan, tanya wartawan.” Johnny tidak menjawab.
Becermin dari terbentuknya koalisi partai Golkar, PAN dan PPP. Ada pihak menyarankan, agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bersama Partai Demokrat, serta Partai Nasdem, untuk membentuk koalisi. Guna terpenuhinya syarat ambang batas pencalonan presidential threshold sebesar 20 persen, sebagai poros baru.(Djohan Chaniago).
Ikuti tulisan menarik djohan chan lainnya di sini.
