Program Nawacita: Sebuah Refleksi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Konsep Nawacita dan prioritas pembangunan nasional sudah sejalan dengan komitmen tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Yang perlu kita lakukan adalah menjalankan prioritas nasional secara baik dan efektif.\xd \xd\xd PRESIDEN JOKO WIDODO

Mantan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla mencanangkan program Nawacita sebagai bagian dari rencana mereka untuk memimpin Indonesia. Nawacita, yang terdiri dari sembilan agenda prioritas, bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan memperkuat identitas kebudayaan bangsa, serta mempertahankan semangat perjuangan Soekarno dalam Trisakti berdaulat secara politik. Diharapkan program ini dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi Indonesia pasca-reformasi, seperti korupsi dan ketidak-merataan pembangunan.

Program Nawacita diusulkan oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai visi politik mereka pada tahun 2014 silam. Berikut adalah penjelasan singkat Sembilan Agenda Nawacita Jokowi-JK:  

1. Menolak Negara Lemah dengan Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya 

Tujuan dari agenda ini adalah untuk mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan dapat diandalkan. Fokus utama dari agenda ini adalah memperkuat lembaga penegak hukum, memerangi korupsi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

2. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan 

Dalam konteks negara kesatuan, tujuan ini berpusat pada penguatan daerah dan desa. Ini mencakup peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.

3. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia 

Tujuan dari agenda ini adalah untuk mendorong restorasi sosial dan meningkatkan penghargaan terhadap keberagaman budaya Indonesia. Diharapkan terciptanya harmoni sosial di masyarakat yang majemuk melalui program-program yang mendukung dialog antarbudaya.

4. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 

Tujuan ini menekankan betapa pentingnya negara menjaga semua warganya dan memberikan rasa aman. Ini termasuk meningkatkan anggaran untuk pertahanan dan keamanan serta menerapkan kebijakan yang proaktif di luar negeri.

5. Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif, dan Terpercaya 

Fokus agenda ini adalah untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih, efisien, demokratis, dan dapat diandalkan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat ditingkatkan dengan reformasi birokrasi dan transparansi anggaran.

6. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia 

Program seperti "Indonesia Pintar" dan "Indonesia Sehat" dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan gratis dan layanan kesehatan murah dalam agenda ini.

7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik

Fokus utama tujuan ini adalah mendorong sektor-sektor ekonomi domestik yang strategis, termasuk meningkatkan industri lokal dan menciptakan lapangan kerja melalui investasi di berbagai sektor.

8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa 

Melalui pendidikan kewarganegaraan yang lebih baik, penguatan nilai-nilai Pancasila, dan peningkatan kesadaran akan identitas nasional, agenda ini bertujuan untuk membangun karakter bangsa.

9. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional

Tujuan terakhir adalah meningkatkan daya saing di pasar internasional melalui peningkatan produktivitas rakyat. Ini mencakup pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi serta peningkatan kemampuan tenaga kerja.

Nawacita tidak hanya digunakan sebagai dasar untuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Jokowi-JK, tetapi juga merupakan komponen penting dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. Selama masa jabatan mereka, RPJMN akan mengarahkan fokus pembangunan nasional. Sampai periode kedua pemerintahan Pak Jokowi (Jokowi-Maaruf Amin), semangat ini tetap ada.

Perbedaan implementasi Nawacita antara periode pertama (2014-2019) dan periode kedua (2019-2024) pemerintahan Joko Widodo dapat dilihat dari fokus kebijakan, pendekatan birokrasi, serta tantangan dalam implementasi nya yang dihadapi selama masing-masing periode. Berikut adalah sedikit penjelasan mengenai perbedaan tersebut:

1. Fokus Kebijakan

Periode Pertama (2014-2019)

• Pembangunan Infrastruktur: Pada periode ini, fokus utama adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Target pembangunan jalan baru mencapai 2.000 km dan berhasil dibangun lebih dari 2.600 km
• Pemberdayaan Ekonomi Daerah: Setelah infrastruktur dasar terbangun, perhatian mulai beralih ke pemberdayaan ekonomi lokal dan desa. Program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Periode Kedua (2019-2024)

• Penguatan Ekonomi Berbasis Teknologi: Pada periode kedua, Jokowi menekankan pentingnya transformasi digital dan inovasi dalam ekonomi. Fokusnya adalah pada pengembangan ekonomi digital dan industri 4.0 untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
• Pembangunan Berkelanjutan: Terdapat penekanan yang lebih besar pada isu lingkungan dan keberlanjutan dalam pembangunan, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan pengurangan emisi karbon.

2. Pendekatan Birokrasi

Periode Pertama (2014-2019)

• Sentralisasi Kebijakan: Banyak kebijakan diambil secara terpusat dengan penekanan pada proyek-proyek infrastruktur yang langsung dikelola oleh pemerintah pusat.
• Reformasi Birokrasi: Fokus pada memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Periode Kedua (2019-2024)

• Desentralisasi dan Partisipasi Publik: Terdapat peningkatan dalam melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk mendorong partisipasi publik dalam proyek pembangunan.
• Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta untuk mendanai proyek-proyek pembangunan, terutama dalam infrastruktur

3. Tantangan Implementasi

Periode Pertama (2014-2019)

• Keterbatasan Anggaran: Meskipun ada peningkatan belanja infrastruktur, tantangan utama adalah keterbatasan anggaran yang menghambat pelaksanaan beberapa program Nawacita secara optimal.
• Korupsi dan Penegakan Hukum: Masalah korupsi masih menjadi tantangan signifikan yang mengganggu kepercayaan publik terhadap pemerintah

Periode Kedua (2019-2024)

• Pandemi COVID-19: Tantangan terbesar yang dihadapi selama periode kedua adalah dampak dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi semua sektor, termasuk ekonomi. Hal ini memaksa pemerintah untuk menyesuaikan prioritas kebijakan dengan fokus pada pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat.
• Ketidakpastian Ekonomi Global: Fluktuasi ekonomi global juga menjadi tantangan, mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi domestik.

Secara keseluruhan, implementasi Nawacita pada kedua periode menunjukkan adaptasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda, dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur di awal dan transformasi ekonomi serta keberlanjutan di akhir masa jabatan Jokowi.