Mengidentifikasi Perilaku Obesif dalam Agenda Pemerintahan

Ini manifestasi dari ekspansi berlebihan fungsi birokrasi yang tidak diimbangi peningkatan efektivitas pelayanan publik.

Obesif Pemerintahan?

Fenomena perilaku obesif dalam agenda pemerintahan merupakan manifestasi dari ekspansi berlebihan fungsi birokrasi yang seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan efektivitas pelayanan publik. Identifikasi terhadap pola ini menjadi krusial untuk memahami hambatan struktural dalam tata kelola negara.

Dalam Konteks Struktural

Dalam konteks struktural, perilaku obesif pemerintah dapat diamati melalui kecenderungan membangun hirarki organisasi yang berlapis-lapis tanpa justifikasi fungsional yang memadai. Birokrasi yang terlalu vertikal menciptakan jalur komunikasi yang panjang dan berbelit, mengakibatkan kelambanan respons terhadap dinamika masyarakat. Fenomena ini ditandai dengan pembengkakan jumlah jabatan struktural yang seringkali berfungsi sebagai penampung kepentingan politik daripada kebutuhan organisasional genuine.

Pada tataran operasional, perilaku obesif tercermin dalam duplikasi program antar kementerian dan lembaga. Kegagalan koordinasi lintas sektoral menyebabkan program-program serupa dilaksanakan oleh berbagai unit kerja dengan target yang tumpang tindih. Kondisi ini diperparah oleh desain fisik kantor pemerintahan yang terkompartementalisasi, menciptakan "silo" administratif yang menghambat integrasi kebijakan dan kolaborasi efektif.

Dimensi budaya kerja juga tak luput dari kecenderungan obesif, di mana terjadi proliferasi norma-norma birokratis yang lebih menekankan kepatuhan prosedural daripada pencapaian hasil substantif. Lingkungan kerja yang kaku dan formal membatasi inovasi dan kreativitas dalam penyelesaian masalah. Proses kerja menjadi seremonial dan formalistik, melahirkan budaya "ticking the box" tanpa esensi pelayanan publik yang bermakna.

Dalam aspek pelayanan publik, perilaku obesif teridentifikasi melalui penciptaan prosedur layanan yang berbelit dan tidak proporsional dengan kompleksitas permasalahan. Aksesibilitas publik terhadap layanan pemerintah menjadi terhambat oleh lapisan birokrasi yang tidak perlu. Fenomena one-stop service yang justru berubah menjadi many-stops service" menunjukkan adanya penambahan tahapan proses yang kontraproduktif.

Efisiensi Operasional Terdegradasi

Efisiensi operasional terdegradasi akibat redundansi fungsi antar unit kerja. Sistem informasi yang tersekat-sekat menciptakan kepulauan data yang menghambat pengambilan keputusan berbasis bukti. Teknologi seringkali diimplementasikan secara parsial dan tidak terintegrasi, sehingga justru menambah kompleksitas alih-alih menyederhanakan proses kerja.

Perilaku obesif dalam anggaran pemerintah tampak dari alokasi yang tidak proporsional untuk aktivitas seremonial dan administratif dibandingkan dengan alokasi untuk layanan publik langsung. Pengeluaran untuk perjalanan dinas, rapat koordinasi berulang, dan biaya overhead administratif seringkali menyerap porsi signifikan anggaran yang semestinya dioptimalkan untuk program pembangunan.

Reformasi mendasar diperlukan untuk mengatasi kecenderungan obesif ini. Pendekatan right-sizing bukan sekadar pengurangan jumlah pegawai, melainkan restrukturisasi komprehensif yang memastikan proporsi optimal antara fungsi dan struktur. Integrasi sistem informasi, simplifikasi prosedur, dan penguatan koordinasi horizontal menjadi langkah strategis yang perlu ditempuh. Transformasi budaya kerja dari orientasi proses menuju orientasi hasil harus diprioritaskan.

Pengembangan lingkungan kerja yang mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektor perlu didukung oleh sistem insentif yang tepat. Pelibatan publik dalam evaluasi kinerja pemerintahan dapat menjadi mekanisme efektif untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi praktik-praktik obesif dalam birokrasi.

Pada akhirnya, pemerintahan yang gesit (agile governance) merupakan antitesis dari perilaku obesif. Pemerintahan yang responsif, adaptif, dan proporsional dalam struktur maupun fungsinya akan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal tanpa terjebak dalam siklus pembengkakan birokrasi yang kontraproduktif.