Agar Pancasila Bisa Menjadi Kerangka Kerja Filosoif yang Terbuka

Governance Indonesia yang sehat memerlukan transformasi epistemologis fundamental dari paradigma deterministic certainty menuju probabilistic

Dari Determinisme Ideologis Menuju Rasionalitas Probabilistik

Pemerintahan Indonesia yang sehat memerlukan transformasi epistemologis fundamental dari paradigma deterministic certainty menuju probabilistic thinking. Permasalahan ini menjadi krusial ketika menganalisis bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dapat berfungsi sebagai kerangka kerja filosofis yang terbuka, bukan sebagai ideologi resmi negara yang rigid dan berpotensi totalitarian.

Dalam konteks ini, konsep "rasio dinamis",  yaitu probabilitas yang diterapkan pada kepastian rasional terhadap peristiwa yang belum terjadi  menawarkan alternatif epistemologis untuk mencegah hubris ideologis yang dapat berkembang menjadi radikalisme totalitarian.

Dialektika Pancasila, Antara Filosofi Terbuka dan Ideologi Negara Tertutup

Pancasila menghadapi dilema epistemologis yang mendalam dalam praktik governance Indonesia. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai nilai-nilai fundamental yang mengikat keberagaman Indonesia dalam satu visi kebangsaan. Di sisi lain, ketika Pancasila ditransformasi menjadi ideologi resmi negara dengan interpretasi yang dogmatis, ia berpotensi menjadi instrumen legitimasi untuk otoritarianisme.

Pengalaman historis Orde Baru menunjukkan bagaimana Pancasila dapat dimanipulasi melalui mekanisme seperti P4 dan Ekaprasetia Pancakarsa untuk membungkam pluralisme interpretasi dan dissent politik.

Kritik Rocky Gerung terhadap fenomena serupa dalam konteks Marxisme-Stalinisme menjadi relevan di sini. Ketika sebuah filosofi yang awalnya bersifat emansipatoris ditransformasi menjadi doktrin negara yang tertutup, ia justru dapat membenarkan keputusan politik yang represif.

Dalam kasus Stalin, Marxisme yang semula merupakan produk filsafat kritis menjadi alat legitimasi untuk tindakan totalitarian. Demikian pula, Pancasila dapat mengalami distorsi serupa jika diperlakukan sebagai "kebenaran final" yang tidak dapat dikritik atau direinterpretasi.

Konsep Rasio Dinamis sebagai Framework Epistemologis Anti-Totalitarian

Rasio Dinamis menawarkan solusi epistemologis dengan mendefinisikan dirinya sebagai "probabilitas dalam tinjauan kepastian rasio kepada suatu yang belum terjadi." Konsep ini mengakui bahwa setiap keputusan politik berhadapan dengan ketidakpastian inheren tentang masa depan, sehingga tidak ada ruang untuk klaim kepastian absolut yang menjadi karakteristik ideologi totalitarian.

Dalam kerangka seperti ini, pemeirntaahan beroperasi berdasarkan reasoned uncertainty, yakni sikap rasional yang mengakui keterbatasan pengetahuan sambil tetap membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis.

Rasio dinamis menciptakan structural impossibility untuk totalisasi ideologi karena tiga karakteristik fundamentalnya. Pertama, temporal openness yang mengakui bahwa "yang belum terjadi" tidak dapat diprediksi dengan kepastian absolut. Kedua, probabilistic humility yang menolak klaim "kebenaran final" dan memperlakukan semua keputusan sebagai provisional berdasarkan rasio kemungkinan. Ketiga, dynamic rationality yang terus-menerus menyesuaikan diri dengan realitas yang berkembang tanpa terjebak dalam dogma yang statis.

Praktik Probabilistic Governance dalam Konteks Indonesia

Implementasi probabilistic governance memerlukan transformasi fundamental dalam cara Indonesia menjalankan sistem pemerintahan. Kebijakan publik harus diperlakukan sebagai "probabilistic bet" berdasarkan analisis rasional terhadap kemungkinan keberhasilan, bukan sebagai ideological certainty yang diturunkan dari interpretasi dogmatis Pancasila. Hal ini memungkinkan ruang untuk course correction berdasarkan emerging evidence tanpa kehilangan legitimasi politik.

Mekanisme praktis untuk menjaga "openness" filosofis Pancasila meliputi beberapa dimensi institusional. Hermeneutika konstitusional harus memungkinkan tafsir Pancasila yang kontekstual dan dialogis melalui lembaga seperti Mahkamah Konstitusi sebagai ruang kontestasi interpretasi. Deliberative democracy perlu diperkuat untuk memberikan ruang publik bagi reinterpretasi nilai-nilai Pancasila oleh civil society, akademisi, dan aktivis. Institutional pluralism harus dijaga agar berbagai lembaga negara dapat memiliki perspektif berbeda dalam menginterpretasi Pancasila, mencegah monopoli tafsir oleh satu institusi.

Mitigasi Hubris Ideologis melalui Fallibilism Institusional

Probabilistic governance mengoperasikan prinsip fallibilism institusional - sistem yang built-in mengakui kemungkinan salah dan memiliki mekanisme koreksi berkelanjutan. Ini berbeda secara fundamental dengan official state ideology yang beroperasi berdasarkan logika "ini benar karena sesuai Pancasila" (deduktif-dogmatis). Sebaliknya, probabilistic governance menggunakan logika "ini mungkin berhasil berdasarkan nilai-nilai Pancasila, mari kita uji" (induktif-eksperimental).

Pendekatan ini sejalan dengan konsep Karl Popper tentang open society - masyarakat yang terbuka terhadap kritik dan revisi, bukan yang tertutup dalam dogma. Hubris ideologis muncul ketika ada klaim kepastian absolut dalam domain politik yang inherently uncertain. Dengan mengadopsi uncertainty principle dalam peemrintahan, Indonesia dapat mencegah epistemic closure yang menjadi breeding ground bagi otoritarianisme dan radikalisme totalitarian.

Rasio Dinamis sebagai Foundation Anti-Totalisasi

Kerangka kerja "rasio dinamis" menawarkan foundation epistemologis yang robust untuk mencegah totalisasi ideologi negara sambil mempertahankan kohesi nilai-nilai kebangsaan. Dengan mendefinisikan pemerintahan sebagai aktivitas probabilistic reasoning terhadap "yang belum terjadi," Indonesia dapat menghindari jebakan determinisme ideologis yang berpotensi totalitarian tanpa kehilangan orientasi nilai yang diberikan Pancasila.

Transformasi ini memungkinkan Pancasila tetap hidup sebagai nilai-nilai yang membimbing probabilistic reasoning dalam menghadapi kompleksitas governance modern, bukan sebagai doktrin yang mengklaim kepastian. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan keberagaman geopolitik, geografis, dan demografis yang kompleks, pendekatan probabilistic governance menjadi kebutuhan epistemologis untuk mengelola ketidakpastian sambil mencegah radikalisasi totalitarian. Rasio dinamis dengan demikian bukan hanya alternatif teknis dalam governance, tetapi juga pilihan etis-politik untuk mempertahankan karakter demokratis Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan yang unpredictable.

Referensi:

• Popper, Karl R. The Open Society and Its Enemies
• Gerung, Rocky. Kuliah tentang Feminisme dan Kritik terhadap Official State Ideology
• Analisis historis Orde Baru dan mekanisme P4/Ekaprasetia Pancakarsa
• Framework epistemologi probabilistik dalam teori governance modern