Al Arif merupakan Guru Besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sekjen DPP Asosiasi Dosen Indonesia, Ketua IV DPW Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Jakarta, Associate CSED INDEF, serta saat ini sebagai Asisten Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan

Menanti Kemerdekaan Ekonomi Sejati

Selasa, 19 Agustus 2025 15:14 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content
Ilustrasi Poster Hari Kemerdekaan Indonesia
Iklan

Kemerdekaan ekonomi yang berarti kemandirian, daya saing, dan kesejahteraan merata, masih menjadi pekerjaan rumah besar.

***

Tahun ini Indonesia memasuki usia 80 tahun. Delapan puluh tahun bukan usia muda bagi sebuah bangsa. Masa ini adalah suatu fase matang yaitu masa dimana pengalaman, jatuh bangun, dan pelajaran panjang telah membentuk karakter bangsa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejak itu, bangsa ini telah melewati berbagai babak mulai dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pembangunan di era Orde Baru, krisis moneter 1998, reformasi, hingga era globalisasi digital saat ini. Sejarah mencatat, proklamasi 17 Agustus 1945 membuka pintu kemerdekaan politik. Tapi kemerdekaan ekonomi adalah perjuangan yang jauh lebih panjang. Ia tidak datang dari sekali revolusi, melainkan dari serangkaian kebijakan tepat, disiplin pembangunan, dan konsistensi generasi demi generasi.

Kemerdekaan politik sudah kita genggam sejak 1945. Tetapi kemerdekaan ekonomi yang berarti kemandirian, daya saing, dan kesejahteraan merata, masih menjadi pekerjaan rumah besar. Inilah tantangan yang akan menentukan apakah kita benar-benar sampai pada cita-cita Indonesia Emas 2045 di usia 100 tahun kemerdekaan.

Visi Indonesia Emas 2045 yang dirumuskan pemerintah bertumpu pada empat pilar. Pilar pertama ialah pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pilar pertama ini menunjukkan bahwa visi ini hanya bisa dicapai oleh SDM unggul yang sehat, cerdas, adaptif, dan berkarakter.

Pilar kedua ialah Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pilar ini menunjukkan bahwa berbagai sektor seperti investasi, industri, ekonomi maritim, energi dan berbagai sektor ekonomi lainnya harus meningkat tanpa melupakan kelestarian lingkungan hidup.

Pilar berikutnya ialah pemerataan Pembangunan melalui percepatan pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan, serta pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur. Pilar terakhir ialah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Bappenas memproyeksikan, untuk masuk ke jajaran lima besar dunia. Indonesia diprediksi akan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah di tahun 2036. Pendapatan per kapita harus melompat dari menjadi lebih dari USD 23.000. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan meningkatkan jumlah kelas pendapatan menengah menjadi sekitar 70 persen penduduk Indonesia pada tahun 2045.

Secara matematis, itu berarti kita harus mempertahankan pertumbuhan ekonomi 6–7% per tahun secara konsisten selama 20 tahun ke depan. Konsisten di sini adalah kata kuncinya, karena sejarah menunjukkan banyak negara gagal mempertahankan laju pertumbuhan tinggi ketika memasuki tahap industrialisasi menengah.

Jika kita melakukan kilas balik 80 tahun ekonomi Indonesia, kita dapat membagi dalam beberapa fase. Pertama ialah fase dari tahun 1945 sampai tahun 1965. Dua dekade pertama kemerdekaan adalah masa penuh gejolak. Inflasi pernah menembus ribuan persen, infrastruktur nyaris tak berkembang, dan ekonomi masih bertumpu pada sektor primer warisan kolonial.

Fase kedua ialah mulai dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Era Orde Baru membawa stabilitas politik dan pertumbuhan pesat. Program Repelita, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur mendorong ekonomi tumbuh rata-rata di atas 7% per tahun pada periode 1970–1990-an. Namun, ketergantungan pada utang luar negeri, korupsi terstruktur, dan lemahnya daya saing industri menjadi bom waktu. Krisis moneter 1997–1998 menghantam keras yang mengakibatkan PDB minus 13%, rupiah anjlok dari Rp 2.500 menjadi Rp 17.000 per dolar AS, dan jutaan orang jatuh miskin.

Fase ketiga ialah 1998-2010 dimana memasuki fase reformasi dan pemulihan. Era Reformasi membuka demokrasi, desentralisasi, dan pemulihan ekonomi. Sektor perbankan direstrukturisasi, defisit dikendalikan, dan investasi mulai masuk lagi. Namun, pertumbuhan cenderung moderat, di kisaran 5 - 6%.

Fase berikutnya ialah dari tahun 2010 sampai 2025 yang memasuki masa infrastruktur dan digitalisasi. Pemerintah menggenjot pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan konektivitas digital. Sektor digital tumbuh cepat, dengan ekonomi internet diproyeksikan mencapai USD 130 miliar pada 2025. Namun, produktivitas SDM, diversifikasi industri, dan ketimpangan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah. Kondisi covid-19 yang melanda dunia di tahun 2020-2021 mempercepat proses digitalisasi di seluruh sektor.

Memasuki usia 80 tahun, ada beberapa capaian dan tantangan yang harus dicatat. Secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh stabil di kisaran 5% pasca pandemi. Kemudian tingkat inflasi cukup terkendali dan relatif stabil. Infrastruktur telah berkembang pesat mulai dari jalan tol, pelabuhan, bandara, dan konektivitas digital.

Namun, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah pula. Ekspor masih bergantung pada bahan mentah, nilai tambah rendah. Selain itu, produktivitas SDM yang masih rendah karena belum meratanya tingkat Pendidikan dan keterampilan. Kemudian kesenjangan ekonomi masih cukup signifikan.

Salah satu kunci menuju Indonesia Emas adalah bonus demografi, Indonesia saat ini sedang berada di puncak bonus demografi hingga 2035. Jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) mendominasi populasi. Jika ini dikelola dengan pendidikan dan lapangan kerja berkualitas, ia bisa menjadi mesin pertumbuhan.

Tetapi, jika dibiarkan, bonus ini bisa berubah menjadi bom waktu yaitu pengangguran tinggi, ketimpangan melebar, dan potensi keresahan sosial. Kuncinya ada pada pendidikan adaptif, pelatihan vokasi, dan industrialisasi berbasis inovasi.

Terdapat beberapa tren global yang dapat menjadi peluang sekaligus risiko. Tren pertama ialah revolusi teknologi dan kecerdasan buatan. Otomasi dan kecerdasan buatan akan mengubah lanskap kerja global. McKinsey memprediksi, separuh pekerjaan di dunia akan terdampak pada 2030. Negara yang tidak menyiapkan tenaga kerja dengan keterampilan baru akan tertinggal.

Tren berikutnya ialah terkait dengan ekonomi hijau. Transisi energi menuju nol emisi bersih menciptakan peluang industri baru. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, aset strategis untuk industri kendaraan listrik dan baterai.

Tren global ketiga ialah pergeseran ekonomi dunia ke kawasan Asia. Asia diproyeksikan menyumbang lebih dari 50% PDB global pada 2040. Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan utama jika mampu memanfaatkan integrasi regional dan perdagangan bebas.

Tren global terakhir ialah ketidakpastian kondisi geopolitik. Ketegangan AS–Tiongkok, konflik Rusia-Ukraina dan Timur Tengah mempengaruhi rantai pasok. Negara dengan diversifikasi ekonomi dan ketahanan pangan akan lebih aman.

Visi Indonesia Emas 2045 harus dijalankan lewat kebijakan yang transformatif, masif, dan lintas pemerintah. Terdapat lima rekomendasi kebijakan yang ditawarkan dari tulisan ini. Pertama ialah investasi besar pada SDM dan pendidikan inklusif. Pemerintah harus memastikan alokasi 20% APBN dan APBN untuk Pendidikan benar-benar terwujud baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah harus memperkuat link and match antara industri dan vokasi, serta tingkatkan akses digital learning ke seluruh pelosok.

Rekomendasi kedua ialah akselerasi ekosistem inovasi dan teknologi. Pemerintah berkolaborasi dengan swasta perlu meningkatkan alokasi riset dan pengembangan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi industri yang mengalokasikan minimal proporsi tertentu dari pendapatannya untuk riset dan pengembangan.

Rekomendasi berikutnya terkait dengan hilirisasi dan diversifikasi ekonomi. Hilirisasi seluruh komoditas akan memberikan nilai tambah produk. Selain itu, pemerintah dapat mendorong pembangunan green industrial park berbasis energi terbarukan.

Rekomendasi keempat ialah melakukan transformasi UMKM untuk dapat menjadi pemain global. Pemerintah dapat mendorong program digital onboarding untuk 10 juta UMKM dalam 5 tahun. Selain itu, pemerintah dapat mendirikan UMKM Export Hub di setiap provinsi. Serta, fasilitasi akses modal lewat crowdfunding dan P2P lending digital.

Rekomendasi terakhir yang tak kalah pentingnya ialah reformasi tata kelola dan pemerintahan berbasis digital. Pemerintah dapat membangun layanan pemerintah digital terintegrasi (one-stop digital service). Selain itu untuk menghindari kecurangan, pemerintah dapat mengimplementasikan e-procurement dan blockchain untuk pengadaan barang/jasa. Serta yang tak kalah pentingnya ialah sederhanakan regulasi dan ciptakan regulatory sandbox untuk inovasi.

Keberhasilan visi Indonesia Emas 2045 bergantung pada konsistensi kebijakan lintas presiden dan menteri. Kita membutuhkan national consensus yang mengikat semua kekuatan politik untuk tidak mengubah arah pembangunan setiap lima tahun.

Jika kita konsisten membangun SDM unggul, memperkuat inovasi, memperluas hilirisasi, memberdayakan UMKM, dan mereformasi tata kelola, maka pada ulang tahun ke-100 nanti, Indonesia bukan hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga menegaskan diri sebagai kekuatan ekonomi dunia.

Bagikan Artikel Ini
img-content
Mohammad Nur Rianto Al Arif

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Sekjen DPP Asosiasi Dosen Indonesia, Asisten Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahan Pangan, Ketua IV DPW IAEI Jakarta, dan Associate CSED INDEF

3 Pengikut

Baca Juga











Artikel Terpopuler