Bidang ketenagakerjaan salah satu tempat tumpuan, upaya, dan harapan kaum buruh, pencari kerja, warga masyarakat di Pedesaan. Dan tempat Para Pengusaha mengadu ketika terjadi ada perselisihan, persoalan di Perusahaan yang ada diwilayah setempat.
Serta memberikan informasi tentang lowongan kerja dari Perusahaan yang membutuhkan, sesuai dengan kemampuan dan keakhlian yang dimiliki oleh masing-masing pekerja itu sendiri.
Namun Persoalan penting dan krusial yang ingin dikedepankan disini adalah sebuah pertanyaan dalam tanda kutif, program yang ditangani oleh bidang ini telah terlepas dari jangkauan pemberitaan media apapun baik local maupun nasional.
Tak pernah ada keterbukaan informasi public (KIP), sudah berapa banyakah ? Program Padat Karya yang diberikan Pemerintah Pusat dan Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas ini, terutama untuk masyarakat yang ada di pedesaan.
Seperti ditutupi rapat-rapat, itu juga hanya seorang staff saja yang kelihatan, sering mondar-mandir ke Dinas Tenaga kerja Provinsi jawa Barat untuk menjemput/mengambil Program yang sebelumnya sudah diarahkan untuk desa - desa yang telah ditentukan.
Ironis memang, bila yang bersangkutan hanya pegawai biasa (Staff) dalam melaksanakan tugas tak lagi mengindahkan tatanan procedural administrasi, melebihi batas kapasitas Kepala Seksi dan Kepala Bidang.
Apalagi selalu langsung ke Pimpinan . ”Sungguh sangat luar biasa”Kedua pegawai eselon III itu juga hanya tau, ketika Kadis memberikan nota disposisi, bilamana ada program bantuan dari Provinsi.
Dalam penulusuran citizen jurnalis media online ketika kelapangan ke Desa – desa, yang sudah mendapatkan pengerjaan program ini.
Beberapa Kades mengungkapkan fakta yang sebenarnya dan meminta untuk dapat dirahasiahkan namanya, diduga ada Kerja sama dengan yang bersangkutan tak mungkin dapat, kilahnya.
Seandainya melihat lagi kebelakang, dalam kurun waktu lima tahun program Padat Karya, tak terdengar dan tersentuh sama sekali adanya pengawasan dari instansi terkait, dalam hal ini Inspektorat.
Kemungkinan para pengawas sudah lelah dengan persoalan – persoalan yang ada, dan tak pernah terselesaikan, selalu buntu, semuanya kembali diserahkan ke Pimpinan Pelaku Kibijakan.
Ketika dikonfirmasi Kasie Tenaga kerja Syafrudin Korompot SH, hanya geleng – geleng kepala saja, tak secuil ucapan yang keluar dari bibirnya, hanya bilang no coment seraya meminta untuk langsung menanyakan persoalan ini ke pimpinannya Kepala Dinas.
Kadissosnakertrans yang baru beberapa bulan menjabat, saat mau dikonfirmasi sudah beberapa hari tak ada ditempat, menurut seorang staff masih diluar kota dalam rangka dinas.
Mantan anggota FORKOT Nanang, yang dikenal dengan ustadz Dengdek juga sebagai Ketua FORUM Santri Rempug Tasikmalaya, ketika dimintai pendapat dan tanggapannya menyayangkan hal itu bisa terjadi, dia mengatakan dengan lantang, inilah potret lukisan PemKab Tasikmalaya.
Dimana Aparatur Sipil Negara,seorang pegawai yang tak termasuk eselon hanya sebatas staff, yang disebutkan tadi, itu namanya“SokTau” (nyanyahoan/cucungah) dalam bahasa sunda.
Beginilah, seorang pimpinan didinas tersebut memberi keleluasan pada pegawai itu, dia gak punya etika, sehingga akhirnya kelakuannya tidak menghormati atasan.
Seperti kata pepatah dikasih hati malah minta jantung, harus ditindak tegas, sebaiknya kedepan pegawai semacam itu ditempatkan di daerah terpencil, jangan didiamkan biar jera dan rekan pegawai yang lain akan berpikir dua kali dalam melakukan hal yang sama.
Singaparna Kabupaten Tasikmalaya (04/03)
IWAN SINGADINATA
Ikuti tulisan menarik Iwan Singadinata lainnya di sini.
