Penulis, Pengamat Politik dan Sosial
Artikel
Pengikut
Perdamaian terlalu sering dipahami sebagai entitas statis, yang dicapai melalui jabat tangan metaforis. Tidak ada seorang pun dapat menyangkal perjanjian damai itu penting dan seringkali sangat rumit. Namun semua ini hanyalah awal dari sebuah proses.
PDI-P harus menelan kekalahan paling pahit di kandangnya sendiri pada Pilpres 2024. Pilkada Jateng akan menjadi ujian kedua kalinya bagi partai berlambang banteng itu.
Karir politik Anies Baswedan selalu mujur. Wacana PDI-P mengusulkan Anies sebagai Calon Gubernur DKI menjadi kendaraan baru bagi Anies mempertahankan eksistensinya di politik. Panggung ini akan membuat Anies berjoget hingga jelang Pilpres 2029 nanti.
Imbas efek Pandemi Covid 19 dan juga faktor geopolitik dunia yang tidak stabil menyebabkan ambruknya ekonomi kawasan. Indonesia ikut terdampak. Kualitas kesehatan mental masyarakat ikut terjungkal dan muncul frustasi sosial.
Hal serupa juga diprediksi akan terjadi lagi di Pilkada serentak 2024. Bedanya, kini efeknya bukan untuk Pilpres karena kontestasi elektoral itu sudah lebih dahulu terjadi di awal tahun ini. Pertarungan proxy di daerah ini dipercaya untuk mengukuhkan posisi elite nasional agar punya posisi tawar di antara satu dan lainnya.
Duet Prabowo-Gibran berpotensi menjadi dua matahari kembar dalam periode kabinet baru. Duet ini menyimpan potensi ledakan politik yang keras. keduanya menyimpan kepentingan politik yang tidak bisa terdeteksi. Buku Gibran The Next President menjadi awal perang asimetris antara Pranowo dan Gibran.
Jokowi disinyalir tidak percaya 100 persen pemerintah baru Prabowo-Gibran akan melanjutkan proyek pembangunan IKN. Maka ia akan melaksanakan pekerjaan IKN dengan membabi-buta dan melibatkan unsur pemaksaan.
Bergulirnya kembali amanadem UUD 1945 oleh berbagai pihak disinyalir hanya akan menambah deretan panjang hambatan bangsa Indonesia menuju sebuah negara yang demokratis. Setidaknya para elite politik sudah membuang waktu 26 tahun berlalu tanpa ada hasil bagi kemajuan pendidikan politik dan implementasinya.
Keyakinan bahwa hanya Anies Baswedan yang bisa hadang hasrat dan mimpi Kaesang Pangarep maju di Pilgub DKI justru dibalas dengan cara guyonan yang sangat keji namun menantang. Usulan PDI-P untuk pertimbangan Anies Baswedan dibalas wacana duet Anies-Kaesang.
Jika melihat gelagat Prabowo Subianto di kancah politik internasional, sepertinya IA akan menancapkan ide dan gagasan politik luar negerinya KARENA ambisi pribadinya. Ia diperkirakan akan mengangkat menlu barunya dari orang kepercayaannya.
Publik dibuat trenyuh ketika banyak Ormas keagamaan belum bersikap menerima atau bahkan sudah ada Ormas keagamaan yang telah menolak privilege Presiden untuk mengelola tambang. Setidaknya ada kesadaran khusus untuk mengingat kembali Ormas Keagamaan kembali ke Khittah-nya.
Bagi orang dekat Jokowi pasti akan mendukung habis-habisan kebijakan ini. Mengapa Jokowi di akhir masa jabatan presiden justru banyak meloloskan berbagai produk kebijakan yang kontroversial?
Santer brenbus sangkaan bahwa dana Tapera akan dipergunakan untuk membiayai Proyek IKN dan memenuhi kebutuhan logistik janji Makan Siang Gratis pemerintah baru Prabowo-Gibran. Pemerintah membantah.
Belum reda isu Anies Baswedan pasang badan hadang Kaesang Pangarep di Pilgub DKI, ada desas desus bakal terjadi perjodohan politik Putra Jokowi dan Putri Zulhas. Begitu dahsyat medan magnet politik Kaesang Pangarep di Pilgub DKI hingga banyak kontestan Pilgub DKI harus berpasangan dengan Ketua Umum PSI tersebut.
PDI-P tak mau kalah lagi dalam kontestasi pemilu seperti Pilpres sebelumnya. PDIP mematok target kemenangan di banyak Pilkada yang akan segera digelar di bulan November 2024 nanti.
Jokowi sangat pintar merancang skenario politik tingkat dewa. Jokowi sukses taklukan elite partai dan mengatur koalisi, serta penetrasi politik cawe-cawe di berbagai lembaga tinggi negara. Kini giliran Jokowi kasih keistimewaan kepada ormas.
Tidak sekedar membangun rumah besar politik dengan penghalang elite partai dalam koalisi besar, Jokowi uga mencengkeramkan pengaruh politiknya melalui jalur kekuasaan di pemerintahan pusat dan daerah.
Pengugkapan Kasus Vina Cirebon belum menemukan titik terang. Lebih dari delapan tahun kasus tersebut mengendap-endap seakan terjadi pembiaran yang disengaja.
Di tengah isu guncangan ekonomi yang dahsyat muncul kebijakan kontroversial Tapera. Tabungan jenis ini bakal menyengsarakan masyarakat.
Ketua GP Ansor menyatakan siapapun yang menyakiti Jokowi dan keluarganya, sama saja menyakiti keluarga Banser Ansor seluruh dunia. Apa urgensi organiasi ini untuk bersikap semacam kitu? Penulis menilai pernyataan itu lebih beraroma politik dan bersifat pribadi dan tidak merepresentasikan sebagai Ketua Umum GP Ansor.
0
