Politik Praktis Jenderal Gatot - Analisa - www.indonesiana.id
x

Indonesiana

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Politik Praktis Jenderal Gatot

    Dibaca : 2.541 kali

     

    PESAN Presiden Joko Widodo agar jangan gaduh dalam urusan impor senjata seharusnya menjadi tamparan bagi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Bagaimanapun, Gatot adalah alat negara. Dia tak perlu mengumbar informasi intelijen tentang senjata tempur, apalagi mengancam akan menyerbu lembaga yang mengimpornya, yakni Kepolisian RI.

     

    Presiden adalah panglima tertinggi, sementara Kepala Polri serta para menteri adalah mitra Gatot dalam pemerintahan. Pemerintah punya mekanisme resmi lewat rapat kabinet jika Gatot tak setuju atas kebijakan Polri itu. Ia bisa mempertanyakan, bahkan menyanggahnya, jika tak sepakat, misalnya, dengan besarnya alokasi anggaran belanja senjata untuk Polri dibanding bagi TNI.

     

    Mengungkap informasi intelijen dalam suatu acara yang diliput wartawan hanya dilakukan oleh politikus amatir yang sedang mencari popularitas. Jika Gatot melakukan hal itu, katakanlah dengan tujuan ingin menjadi presiden, tindakannya bukan hanya tak etis, tapi juga melanggar Undang-Undang TNI. Pasal 39 ayat 2 undang-undang tersebut jelas melarang prajurit terlibat dalam kegiatan politik.

     

    Dalam negara demokrasi, ambisi berkuasa tidaklah salah. Tapi, jika ambisi itu dimiliki tentara aktif, prajurit tersebut justru akan mencederai demokrasi. Karena itu, Pasal 47 Undang-Undang TNI mengatur bahwa prajurit yang ingin menduduki jabatan sipil, termasuk presiden, harus pensiun atau mengundurkan diri. Itulah prinsip utama demokrasi, termasuk perihal keutamaan masyarakat sipil dibanding militer.

     

    Dampak pernyataan Gatot kian runyam karena hal yang ia umbar adalah masalah sensitif mengenai senjata tempur. Lewat ancaman penyerbuan, Gatot tampaknya tengah menantang Polri agar bereaksi. Jika Polri terpancing dan melawan, bukan Gatot ataupun TNI yang akan jadi pemenang. Bersama Indonesia secara keseluruhan, keduanya akan hancur-lebur.

     

    Peristiwa G-30-S pada 1965, yang kini sedang hangat diperbincangkan publik, adalah buah aksi ancam-mengancam dan unjuk kekuatan orang-orang yang punya senjata. Keliru jika Gatot masih memakai cara-cara seperti itu untuk tujuan politik yang mungkin hendak ia peroleh.

     

    Konflik terbuka antar-pejabat negara seperti itu semestinya bisa diredam jika presiden tegas sejak awal. Ia seharusnya segera memanggil dan menegur Gatot, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Membiarkan publik mereka-reka pernyataan Gatot justru malah menimbulkan kegaduhan yang tak perlu.

     

    Maka, pesan Jokowi itu semestinya ditujukan kepada dirinya sendiri: jangan biarkan kegaduhan berkembang tak terkendali. Ia punya kuasa dan wewenang atas tindak-tanduk para pembantunya. Dalam demokrasi, selain kecakapan mengelola ekonomi, ketegasan perlu dan harus dimiliki pemimpin negara.

     

    Editorial Koran Tempo edisi Selasa, 3 Oktober 2017


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Napitupulu Na07

    7 jam lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 54 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.