Banyak orang semula meragukan kebijakan perhutanan sosial yang dicanangkan di era Presiden Joko Widodo. Program ini dianggap ambisius dan sulit diwujudkan lantaran targetnya yang amat tinggi. Pemerintah mematok kawasan hutan sosial seluas 12,7 juta hektar pada akhir 2019.
Harus diakui, target ini masih belum tercapai. Sejauh ini pemerintah baru menggarap dan mengelola hutan sosial seluas sekitar 3 juta hektar. Disisi lain, ada banyak hal positif yang memungkinkan program ini akan berjalan lebih mulus pada periode kedua pemerintahan Jokowi.
Strategi yang ideal
Konsep perhutanan sosial sebetulnya merupakan strategi jitu sekaligus solusi terhadap perambahan hutan secara besar-besaran. Kebijakan ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam memanfaatkan sekaligus melestarikan hutan. Dengan cara ini, diharapkan perambahan hutan akan berkurang, bahkan lenyap sama sekali.
Strategi itu juga akan menghilangkan sesakan antara pemerintah dan masyarakat mengenai masalah selama ini. Masyarakat diberikan kesempatan dalam mengelola hutan sosial mulai dari pengelolaan kawasan hutan, pemanfaatan sekaligus pengolahan hasil hutan secara mandiri. Konsekuensinya, mereka menjadi pelaku utama dalam pengelolaan hutan lestari. Masyarakat akhirnya amat berkepentingan menjaga hutan karena telah menjadi sumber penghidupan mereka.
Kunci sukses
Tak mudah menggolkan misi ganda sekaligus, melestarikan hutan dan meningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini optimis akan tercapai, dengan memaksimalkan pemantauan sekaligus pembinaan pengelolaan hutan sosial.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu menyiapkan tenaga yang terlatih dan handal untuk menyokong program Sistem Navigasi Perhutanan Sosial (Sinav PS) dan Sistem Informasi Pendamping (Simping). Tanpa adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dua sistem ini tidak akan berjalan mulus.
Sinav PS merupakan sistem keterpaduan antara kelembagaan dan aplikasi berbasis teknologi demi mendukung keberhasilan pengelolaan perhutanan sosial. Sistem ini menjadi acuan dalam menentukan kampanye mengenai program perhutanan sosial kepada publik.
Adapun Simping merupakan alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pendamping dan kelompok tani perhutanan sosial. Simping menjadi inovasi berbentuk aplikasi berbasis web dan android.
Program perhutanan sosial akan tetap berlanjut, bahkan diprediksi akan mencapai tujuan lebih awal dari waktu yang ditargetkan selama program pendampingan dan pemanfaat teknologi informasi dilaksanakan secara optimal. ***
Ikuti tulisan menarik iswah yudi lainnya di sini.
