Ngeluh Gaji Rp 6 juta, Bupati 'Sembunyikan' Tunjangan dan Harta Rp 19 M! - Viral - www.indonesiana.id
x

(Ki-ka) mantan Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indriyani, kuasa hukumnya, Boyamin Saiman, dan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Februari 2019. Tempo/Adam Prireza

Andin Safana

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 25 September 2019

Minggu, 6 Oktober 2019 13:06 WIB
  • Viral
  • Berita Utama
  • Ngeluh Gaji Rp 6 juta, Bupati 'Sembunyikan' Tunjangan dan Harta Rp 19 M!

    Dibaca : 19.582 kali

    Sosok Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menjadi sorotan akhir-akhir ini setelah memajang   slip gajinya di akun instagram.  Di situ, tertera gaji bersih Budhi Sarwono:  Rp 6,1juta, dan setelah dipotong zakat, tinggal  Rp 5,9 juta.

    Budhi menggugah  slip gaji itu dengan harapan pemerintah  menaikkan  gaji yangdianggap terlalu kecil itu. Tapi ada hal yang "sebetulnya": tunjangan operasional pejabat yang yang cukup besar.   Harta Budhi juga melimpah, mencapai Rp 19 miliar

    Harta  Budhi yang melimpah
    Sesuai laporan harta kekayaannya pada 2018,  harta  Budhi Sarwono sebesar Rp 19.143.742.035. Jika dirinci, harta kekayaannya terbagi ke sejumlah  kategori.  Diantara hartanya berupa  tanah dan bangunan senilai Rp 1  miliar.

    Sebagian besar harta  Budhi  justru mudah dicairkan.  Ia memiliki surat berharga  senilai Rp 8,8 miliar dan kas atau setara kas:  Rp 9,1 miliar. Selebihanya masuk kategori yang lain.

    Kemungkinan besar, harta itu didapat dari pekerjaannya sebagai pengusaha. Sebelum jadi Bupati Banjarnegara sejak 2017, ia dikenal sebagai pengusaha konstruksi dengan bendera  PT Bumi Rejo Banjarnegara   yang banyak mengerjakan proyek pemerintah.  Budhi  juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Aspal Beton Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

    Besarnya tunjangan  bupati
    Di luar gaji pokok, seorang bupati juga mendapat fasilitas berupa rumah dan mobil, termasuk  biaya pemeliharaan dan perlengkapannya.   Bupati juga mendapat  tunjangan operasional yang  cukup besar. Hal ini yang tidak dibeberkan Budhi.

    Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 109/2000 besarnya biaya penunjang operasional disesuaikan  dengan pendapatan asli daerah.  Seusai dengan data Badan Pusat Stastik,  pendapatan asli Kabupaten Banjarnegara pada 2017 adalah 297 miliar.  Maka,  tujangannya mengikuti ketentuan pendapatan asli di atas Rp 150 milyar.  Untuk kriteria ini, bupati bisa mendapat tunjangan  paling rendah Rp 600 juta per tahun. ***

     

     

     

     

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.











    Oleh: Admin

    5 hari lalu

    Digeser Suplayer Telur Kabupaten, Peternak: Pak Bupati, Beri Kami Kesempatan

    Dibaca : 1.121 kali

    Tuban - Belum selesai polemik soal beras berkutu di program BPNT, kini muncul suplayer yang mengatasnamakan diri suplayer kabupaten. Tak ayal, kehadiran suplayer telur kabupaten inipun menggeser peternak lokal. Adalah Sahli, Peternak Ayam Petelur di Desa Pongpongan Kec. Merakurak yang mengeluhkan tak lagi bisa ikut menyuplai telur dalam program BPNT. Pasalnya, e-warong sembako di desanya sudah memiliki suplayer baru yang ditunjuk dari kabupaten. Akibatnya, Sahli kehilangan pangsa pasar terdekat yang ada di desanya. "Katanya sudah ada suplayer baru dari kabupaten yang bertugas menyuplai telur di program BPNT, jadi e-warong sekarang tidak lagi ambil telur dari saya" terang Sahli saat di temuai di kandangnya, Kamis, 21/05/2020. Sahli menuturkan, peternak ayam petelur yang ada di desanya sebenarnya cukup merasakan dampak ekonomi dari program andalan Jokowi ini. Ia dan teman-temannya tidak perlu jauh-jauh mencari pangsa pasar untuk telur yang dihasilkan dari kandangnya. Selain itu, harga jualnya juga relatif setabil dan kompetitif. Namun semenjak kehadiran suplayer kabupaten ini, ia terpaksa harus mencari pangsa pasar baru. "Dulu telur tidak pernah keluar dari desa karena diambil Agen BPNT, sekarang saya terpaksa jual telurnya ke tengkulak meski harganya lebih murah" terang pemuda yang sudah menggeluti peternakan unggas sejak 5 tahun terakhir ini. Terpisah, Aripin, peternak ayam petelur di desa yang sama juga menyayangkan masuknya suplayer baru dari luar desa. Menurutnya, supplier kabupaten ini makin menambah derita peternak ayam petelur yang beberapa bulan terakhir ini mengalami guncangan harga akibat beredarnya telur yang diduga HE. Jika hadirnya suplayer luar di BPNT Desa Pongpongan ini adalah kebijakan Bupati, Arifin meminta agar kebijaka itu dievaluasi. "Mohon Pak Bupati bisa melindungi peternak lokal. Beri kami kesempatan untuk menyuplai telur di desa kami" pinta Arifin. Untuk diketahui, adanya komoditi telur dalam program BPNT ini telah memantik semangat warga desa mencoba peruntungan dalam bidang perunggasan. di Desa Pongpongan sendiri, saat ini terdapat 5 kandang ayam petelur milik warga. Dua diantaranya merupakan kelompok binaan dari PT. Semen Indonesia. Diperkirakan, tahun ini juga akan muncul lagi peternak-peternak baru yang menggeluti peternakan ayam petelur. Hal ini diketahui dari banyaknya usulan peternakan unggas dari kelompok masyarakat yang yang masuk melalui program CSR Semen Indonesia tahun 2020 untuk Desa Pongpongan (tro/id).