Siasat Kaum Oligark: Setelah GBHN, lalu Presiden Dipilih MPR? - Analisa - www.indonesiana.id
x

Indonesiana

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Selasa, 8 Oktober 2019 09:55 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Siasat Kaum Oligark: Setelah GBHN, lalu Presiden Dipilih MPR?

    Dibaca : 288 kali

    Amandemen ke-5 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang sedang menggebu direncanakan para wakil rakyat di DPR tampaknya akan memicu naiknya suhu politik di masa depan. Amandemen ini menyasar topik pengaktifkan lagi GBHN oleh MPR, dan sejumlah kalangan menilai itu hanya pintu masuk agar kelak Presiden dipilih oleh majelis.

    Koran Tempo edisi 8 Oktober menulis laporan bahwa sejumlah fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan setuju terhadap wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Mereka mengklaim Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu dihidupkan kembali untuk menyelaraskan rencana kerja pemerintah dengan keinginan parlemen. Cara satu-satunya menghidupkan kembali GBHN adalah lewat amendemen UUD 1945.

    Fraksi-fraksi yang menyatakan setuju itu, antara lain, dari PDIP, PAN, Gerindra, NasDem, dan lain-lain. Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, mengatakan keberadaan GBHN bisa menyelaraskan seluruh arah pembangunan dari pusat hingga daerah. "Sehingga ada kesinambungan dan cara pandang tentang kenegaraan," ujarnya.

    Tetapi sejumlah pakar hukum tata negara tak sepakat dengan rencana itu. Menurut mereka kehadiran GBHN berpotensi menimbulkan gejolak politik sekaligus kekacauan sistem ketatanegaraan. Ahli hukum tata negara, Refly Harun mengatakan GBHN berpotensi menimbulkan rivalitas antara pemerintah dan MPR. Pemerintah, kaat dia, telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai acuan kerja. Maka, jika GBHN dibentuk, potensi benturan rencana kerja tidak akan bisa dihindari.

    Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan tidak ada urgensi MPR untuk melakukan amendemen UUD 1945. Selain cenderung bersifat politis, semangat rencana amendemen UUD 1945 itu berbeda dengan semangat amendemen konstitusi pada awal masa reformasi yang didasari keinginan masyarakat. “Keinginan untuk amendemen UUD 1945 kali ini sama sekali tidak menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar dia.

    Bivitri juga memperkirakan amendemen ini membuka peluang bagi MPR kembali pada fungsinya sebagai lembaga tertinggi negara. “Ini mengkhawatirkan karena presiden nanti bisa dipilih kembali oleh MPR,” kata Bivitri.

    Hal ini diakui Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Dia mengatakan amandemen bisa menjadi bola liar dan melebar ke mana-mana, termasuk pada presiden kembali dipilih oleh MPR. "Itu mungkin terjadi," kata Muzani, Senin, 7 Oktober 2019.

    Dia mewanti-wanti ada banyak hal lain yang harus dipertimbangkan jika GBHN kembali berlaku. Muzani mencontohkan, apakah GBHN berdiri sendiri dan bagaimana ukuran presiden telah melaksanakan GBHN itu.

    Toh, Ahmad Muzani mengatakan partainya menyetujui amendemen, dengan catatan tanpa ada perubahan masa jabatan presiden dari ketentuan yang sudah berlaku saat ini. “Masa jabatan presiden harus dipatok maksimal dua periode. Itu enggak bisa (berubah).”

    Kata kucinya adalah bola liar. Jika agenda ini sudah masuk ke ruang sidang, siapa yang dapat mencegah rencana berikutnya, yakni mengubah sistem pemilihan presiden? Lonceng tanda bahaya sudah mulai terdengar: Jika hal itu terwujud, maka semangat reformasi telah dikhianati kaum oligark--golongen elite politik yang karena kekuasaannya bisa mengarahkan agenda kehidupan berbangsa.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.











    Oleh: Admin

    5 hari lalu

    Digeser Suplayer Telur Kabupaten, Peternak: Pak Bupati, Beri Kami Kesempatan

    Dibaca : 1.123 kali

    Tuban - Belum selesai polemik soal beras berkutu di program BPNT, kini muncul suplayer yang mengatasnamakan diri suplayer kabupaten. Tak ayal, kehadiran suplayer telur kabupaten inipun menggeser peternak lokal. Adalah Sahli, Peternak Ayam Petelur di Desa Pongpongan Kec. Merakurak yang mengeluhkan tak lagi bisa ikut menyuplai telur dalam program BPNT. Pasalnya, e-warong sembako di desanya sudah memiliki suplayer baru yang ditunjuk dari kabupaten. Akibatnya, Sahli kehilangan pangsa pasar terdekat yang ada di desanya. "Katanya sudah ada suplayer baru dari kabupaten yang bertugas menyuplai telur di program BPNT, jadi e-warong sekarang tidak lagi ambil telur dari saya" terang Sahli saat di temuai di kandangnya, Kamis, 21/05/2020. Sahli menuturkan, peternak ayam petelur yang ada di desanya sebenarnya cukup merasakan dampak ekonomi dari program andalan Jokowi ini. Ia dan teman-temannya tidak perlu jauh-jauh mencari pangsa pasar untuk telur yang dihasilkan dari kandangnya. Selain itu, harga jualnya juga relatif setabil dan kompetitif. Namun semenjak kehadiran suplayer kabupaten ini, ia terpaksa harus mencari pangsa pasar baru. "Dulu telur tidak pernah keluar dari desa karena diambil Agen BPNT, sekarang saya terpaksa jual telurnya ke tengkulak meski harganya lebih murah" terang pemuda yang sudah menggeluti peternakan unggas sejak 5 tahun terakhir ini. Terpisah, Aripin, peternak ayam petelur di desa yang sama juga menyayangkan masuknya suplayer baru dari luar desa. Menurutnya, supplier kabupaten ini makin menambah derita peternak ayam petelur yang beberapa bulan terakhir ini mengalami guncangan harga akibat beredarnya telur yang diduga HE. Jika hadirnya suplayer luar di BPNT Desa Pongpongan ini adalah kebijakan Bupati, Arifin meminta agar kebijaka itu dievaluasi. "Mohon Pak Bupati bisa melindungi peternak lokal. Beri kami kesempatan untuk menyuplai telur di desa kami" pinta Arifin. Untuk diketahui, adanya komoditi telur dalam program BPNT ini telah memantik semangat warga desa mencoba peruntungan dalam bidang perunggasan. di Desa Pongpongan sendiri, saat ini terdapat 5 kandang ayam petelur milik warga. Dua diantaranya merupakan kelompok binaan dari PT. Semen Indonesia. Diperkirakan, tahun ini juga akan muncul lagi peternak-peternak baru yang menggeluti peternakan ayam petelur. Hal ini diketahui dari banyaknya usulan peternakan unggas dari kelompok masyarakat yang yang masuk melalui program CSR Semen Indonesia tahun 2020 untuk Desa Pongpongan (tro/id).