Sri Mulyani Ungkap Desa Siluman Terima Dana Miliaran, Ternyata Begini Faktanya... - Analisa - www.indonesiana.id
x

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja APBN 2019 dan rencana kerja APBN tahun anggaran 2020. TEMPO/Tony Hartawan

Dian Novitasari

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 15 Oktober 2019

Rabu, 6 November 2019 07:43 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Sri Mulyani Ungkap Desa Siluman Terima Dana Miliaran, Ternyata Begini Faktanya...

    Dibaca : 1.928 kali

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan  akan melakukan investigasi mengenai  laporan adanya desa tak berpenduduk, namun mendapat kucuran dana desa.  "Kami mendengarnya sesudah pembentukan kabinet dan nanti akan kami investigasi," kata Sri Mulyani   usai mengikuti rapat kerja dengan DPR, 4 November 2019.

    Pembentukan desa fiktif tersebut diduga sebagai modus untuk mendapat   dana desa. Menurut Sri Mulyani,  kasus ini bisa terjadi sejalan tugas ajek pemerintah yang hanya menyalurkan dana desa tanpa peninjauan lebih ketat.

    Benarkah ada  desa siluman?  Ternyata  kasus itu memang ada  dan sudah dilaporkan ke penegak hukum.  Masalah ini sekarang dalam penyelidikan.

    Bermula dari  demo ke KPK
    Kisah desa siluman itu mencuat antara lain lewat demonstrasi  Ikatan Mahasiswa Indonesia Konawe Jakarta di KPK pada  20 Mei lalu.  Seperti diberitakan oleh  harapansultra.com,  mereka meminta  lembaga ini memeriksa Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa atas dugaan pembentukan desa fiktif.

    Modusnya diduga dengan cara  “mengubah” Perda  Kabupaten ini  sehingga muncul tambahan  56 desa. Tapi perubahan perda,  menurut Ikatan mahasiswa  itu, juga fiktif,  karena  yang dipakai tetap  Perda lama.

    KPK  dan polisi turun tangan
    Seperti yang diberikan oleh  Antaranews ,  KPK sedang menyelidiki kasus desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara itu. "Kasus desa fiktif di Konawe yang kini ramai diperbincangkan, KPK sudah mengetahui secara detail akar permasalahannya, namun tidak bisa saya jelaskan satu persatu disini," katanya, 21 Agustus lalu.

    KPK bekerja sama dengan kepolisian untuk mengusutnya. Polda Sultra telah melakukan penyelidikan  56 desa yang diduga fiktif di  Kabupaten Konawe. Polisi  sudah memanggil dan memintai keterangan sejumlah kepala desa dan pejabat lain di kabupaten itu. 

    Penyelidikan polisi bahkan sudah dilakukan sejak tahun lalu. Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Iriyanto saat itu mengatakan, penyelidik masih mengumpulkan bukti untuk mengungkap dugaan adanya desa fiktif yang menerima dana desa.

    "Alokasi  dana desa dari pemerintah pusat bukti perhatian pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sehingga harus dilaksanakan penuh tanggungjawab," kata Kapolda Iriyanto saat konferensi pers , 31 Desember 2018.

    Penyelewengan miliaran
    Jika benar  adanya desa  fiktif  tersebut, kerugian negara  akan mencapai miliaran  rupiah.   Satu desa selama ini mendapat dana Rp 900 juta. Kementerian Keuangan  telah mengalokasikam anggaran dana desa sebesar Rp 70 triliun pada 2019  untuk  74.597 desa.

    Anggaran dana desa disalurkan melalui tiga tahap.  Tahap pertama sebesar 20 persen, tahap  kedua sebesar 40 persen dan tahap  ketiga sebesar 40 persen.  Syarat pencairan dana antara lain,  pemerintah daerah harus peraturan desa  dan diwajibkan memberikan laporan realisasi dan konsolidasi dana desa tahun sebelumnya.   ***


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Saufi Ginting

    2 hari lalu

    LINGLUNG

    Dibaca : 128 kali


    Oleh: medy afrika

    3 hari lalu

    Perbedaan Aset Desa dengan Inventaris Desa

    Dibaca : 148 kali

    DESA, NEWS - Secara umum, aset Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (“Permendagri 1/2016”). Aset Desa  : adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sementara itu, istilah inventaris desa tidak ditemukan dalam UU Desa maupun Permendagri 1/2016.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) yang terakses dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, inventaris adalah daftar yang memuat semua barang milik kantor (sekolah, perusahaan, kapal, dan sebagainya) yang dipakai dalam melaksanakan tugas.                                                                                      Merujuk pada definisi inventaris desa di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa inventaris desa adalah daftar barang milik desa. Meski demikian, istilah inventarisasi dapat kita temukan dalam Permendagri 1/2016. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa. Merujuk pada definisi inventarisasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inventaris desa adalah hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Yang Termasuk Aset Desa : Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.   Aset lainnya milik desa antara lain: a.  kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (“APBDesa”); b.    kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c.    kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.    hasil kerja sama desa; dan e.    kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Inventarisasi Aset Desa : sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggungjawab: a.    meneliti rencana kebutuhan aset desa; b.    meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ; c.    mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa; d.    melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan e.     melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.   Petugas/pengurus aset desa bertugas dan bertanggungjawab: a.    mengajukan rencana kebutuhan aset desa; b.    mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; c.    melakukan inventarisasi aset desa; d.    mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan e.    menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.   -Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi yang dimaksud diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa. -Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai peraturan perundang-undangan. Bisa didefenisikan, aset desa dan inventaris desa merupakan dua hal yang berhubungan. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan inventaris desa adalah daftar barang milik desa, yakni hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Kegiatan inventarisasi aset desa merupakan tugas dan tanggung jawab petugas/pengurus aset desa yang berkoordinasi dengan sekretaris desa. Dasar Hukum: 1.    UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2.    Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.