Kalau kita amati, gaya politik dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebetulnya tidak rumit. Ia banyak menggunakan strategi buying time, mengulur waktu, untuk mengatasi persoalan penting sekaligus sensitif yang menyadi sorotan masyarakat.
Hal itu terlihat betul ketika menghadapi tuntutan penerbitan Perpu untuk membatalkan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi. Gaya yang sama juga ia terapkan dalam mengatasi kasus Novel Baswedan. Begitu pula dalam meredam kalangan Front Pembela Islam Indonesia dan kasus Rizieq Shihab.
Pola itu membikin anak buah Presiden, termasuk Kepolisian RI, nyaman, tapi jelas membuat kesal kalangan yang meminta penyelesaian cepat.
Soal KPK dan Novel
Jokowi tampak menanggapi dengan tenang mengenai tuntutan pembuatan perpu KPK. Ia mengatakan masih menunggu UU KPK yang baru jalan dulu.
"Sampai detik ini kami masih melihat, mempertimbangkan, tapi kan UU-nya belum berjalan, kalau nanti sudah komplet, sudah ada Dewan Pengawas, sudah ada pimpinan KPK yang baru nanti kami evaluasi lah," katanya, 9 Desember 2019.
Alasan Presiden sudah bergeser lagi. Sebelumnya, Jokowi dan para pejabat pemerintah sering menyatakan bahwa perpu menunggu proses uji materi di MK. Tapi, soal perubahan kebijakan dari penindakan ke pencegahan, tampkanya pemerintah konsisten. Jokowi masih mengatakan akan membangun sistem yang mempersempit celah korupsi menjadi hal yang penting selain sekadar penindakan.
Adapun soal kasus Novel Baswedan, Jokowi akan menanyakan hal itu kepada Kapolri (lagi). "Nanti saya jawab setelah saya dapat laporan dari Kapolri. Senin akan saya undang Kapolri," kata Jokowi, singkat, Jumat, 6 Desember 2019.
Pertemuan itu memang diadakan. Hasilya? Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal menjelaskan kepada wartawan hasil pertemuan dengan Jokowi. Iqbal menyatakan dalam pertemuan itu, Jokowi secara umum menanyakan perkembangan kasus salah satu penyidik senior KPK itu. Ia menyebut Idham melaporkan bahwa penyerang Novel belum terungkap sampai saat ini.
FPI dan Rizieq Shihab
Presiden Jokowi jarang bicara soal FPI maupun Rizieq Shihab. Hanya, kebijakan pemerintah soal ormas FPI dan tertahannya Rizieq Shihab di Arab Saudi juga mengambarkan pola serupa. Pemerinrah berupaya melakukan tarki ulur hingga kalangan FPI dan pendukung Rizieq seolah kehabisan tenaga.
Tarik uluar itu dilakukan dengan soal surat izin terdaftar (SKT). Pemerintah masih belum juga memasukan FPI dalam daftar ormas kendati FPI telah membikin pernyatan setia pada Pancasila dan NKRI. Belakangan, pemerintah mempersoalkan lagi pencantuman ‘khilafah’ dalam visi-misi organisasi FPI.
Dalam soal tertahannya Rizieq di Arab Saudi, pemerintah juga melakukan politik tarik ulur yang sama. Sudah dua tahun lebih Rizieq berada di Saudi, dan hingga kini belum bisa pulang.
Bukan hal baru
Cara Jokowi mengatasi persoalan seperti itu bukan hal baru. Amat sulit mengalahkan “kesabaran” Jokowi dalam berdiplomasi dalam berbagai urusan.
Hal itu sudah Jokowi lakukan sejak menjadi wali kota Solo. Di sana ia sering mengajak pedagang kaki lima makan untuk mendengarkan unek-unek mereka. Berkali-kali hal itu, ia lakukan, sehingga akhirnya para pedagang kaki lima, menyerah, dan mau berpindah tempat.
Nah, dalam kasus KPK, Novel, dan FPI saat ini, Presiden juga masih mau terus mendengar tuntutan masyarakat. Hanya, kecil kemungkinan Presiden Jokowi berubah pikiran. ***
Ikuti tulisan menarik Anas M lainnya di sini.
