Gawat, Presiden Jokowi Diprediksi Tak Sampai Selesai 2024: Begini Alasannya

Pengamat politik dan penentang pemerintah sejak periode lalu, Rocky Gerung, memprediksi Presiden Joko Widodo alias Jokwi tidak bisa menyelesaikan pada jabatannya hingga 2024 mendatang. Hal ini disampaikan dalam tayangan di YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 18 Januari 2020.

Pengamat politik Rocky Gerung memprediksi   Presiden  Joko Widodo alias Jokowi tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya  hingga 2024 mendatang.  Hal ini dia sampaikan dalam sebuah acara yang ditayangkan di  YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 18  Januari 2020.

Dalam tayangan itu, Rocky  mula-mula menyinggung soal kasus suap yang melibatkan komisioner KPU, Wahyu Setiawan.   Begitu pula upaya KPK untuk menggeledah Kantor DPP PDIP.

"Dulu ada dua institusi yang kita percaya, satu KPK, (dan) kedua KPU," ucap Rocky  yang telah menentang Jokowi sejak periode lalu. "Sekarang dua-duanya keropos."

Menurut dia, kini tak ada hal yang bisa  dipercaya dari institusi negara. "Jadi apa lagi hal yang bisa dipercaya dari institusi negara?," tanya Rocky seperti ditulis Tribunnews. "Nah, ini yang mau saya katakan bahwa keadaan ini akan berlangsung dalam semester ini, mungkin Maret atau April."

Terkait hal itu, Rocky menyinggung adanya kegelisahan yang kini justru dirasakan kubu pemerintah. "Jadi terlihat ada kegelisahan pada negara untuk memastikan berlanjut apa enggak pemerintahan ini,"  ujar Rocky yang pada kampanye pilpres lalu mendukung gerakan "Ganti Presiden".

Selanjutnya:  kemunduran...
<--more-->
Tak hanya itu, ia bahkan secara terang-terangan menyebut adanya kemunduran politik di periode kepemimpinan Jokowi ini.

"Karena itu banyak orang yang menganggap bahwa ini ada proses declining, proses yang makin lama ada pembusukan politik," ucap Rocky. "Dan sekali pembusukan itu terjadi sebaiknya jangan ditahan, biarkan saja."

Berikut  petikan  lengkapnya:

Kekacauan  koordinasi di dalam KPK  dalam menghadapi kasus …Hasto.   Ketuanya nggak tahu…tiba-tiba KPK bergerak sendiri.  Badan Pengawas  juga macam-macam alasannya.  Dan tiba-tiba beritanya, akan ada penggeledahan.. tapi tunggu seminggu. ..

Jadi apa..  maksudnya, hilangi barang bukti dulu, baru digeledah gitu? Jadi publik itu tahu,  semakin dimanipulasi,  semakin tahu ada arogansi kekuasaan…  yang hendak bekerja sebelum KPK melakukan penggeladahan…

Operasi tangkap tangan itu....  Artinya, ditangkap tangan karena  disogok berkaitan dengan pergantian jabatan?   KPU dulu adalah institusi yang paling kita percaya  waktu reformasi selain KPK.    Sekarang   dua-duanya keropos.  Jadi apa lagi yang bisa dipercaya dari institusi negara?

Nah keadaan ini akan berlangsung sama semester ini, Maret, April.  Jadi terlibat kegelisahan pada negara untuk berlanjut atau tidak pemerintahan ini.  Jadi ini terjadi political declining…pembusukan politik.  Sekali pembusukan itu terjadi…    ya nggak usah ditahan ..biarkan saja. Kalau orang berpikir, bisakah sampai 2024?  Saya berpikir, nggak nyampek tuh. 

 Bukan  saya inginkan dia nggak nyampek, tapi dia sendiri yang bikin nggak nyampek…  Karena itu tadi,  ketidakmampuan mengelola public issue.  Tidak mampu mengucapkan sesuatu yang membuat orang punya harapan.

Selanjutnya: penjelasan PDIP  soal penggeledahan
<--more-->

Rencana penggeledahan PDIP
Soal kasus suap KPU dan rencana penggeledahan kantor  PDIP,  rupanya politikus partai ini  memiliki pandangan berbeda.   Adian Napitupulu  justru meluruskan kabar upaya penggeledahan Kantor DPP PDIP oleh petugas KPK.

Adian  menampilkan rekaman kamera CCTV yang terpasang di kantor itu sehubungan dengan kasus penyuapan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Adian memutar cuplikan video CCTV berdurasi kurang dari satu menit saat upaya penggeledahan dilakukan, seraya menunjukkan bahwa tidak ada keributan seperti yang ramai diberitakan.

"Kalau dari letaknya seperti di parkiran bawah DPP PDIP, 'basement'. Apakah terjadi keributan? Tidak," kata Adian menjelaskan kronologis sesuai rekaman, saat diskusi bertajuk "Ada Apa Dengan Wahyu Setiawan," di Jakarta, Ahad, 19 Januari 2020.

Anggota Komisi I DPR RI itu menjelaskan rekaman itu menunjukkan ada enam orang, termasuk satgas PDIP dan petugas KPK yang diketahui membawa secarik kertas. Sebagai satgas, kata dia, wajib menanyai siapapun yang mendatangi kantor DPP PDIP, termasuk petugas KPK agar menunjukkan surat tugas atau surat perintah.

"Kami tanya, dia (petugas KPK) pergi. Keributannya di mana? Enggak ada. Lalu siapa yang mem-'framing' seolah-olah ada perdebatan panjang, ada perselisihan? Dalam faktanya, menurut CCTV ini, enggak ada," katanya

Suap komisioner KPU
Komisioner KPU, Wahyu Setiawan diduga menerima uang dari caleg PDIP Harun Masiku. Tujuannya, agar Harun bisa menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antarwaktu.  Uang itu tidak diberikan langsung tapi melibatkan perantara. Staf seorang petinggi PDIP pun diduga terlibat. Tim KPK sempat mendatangi gedung DPP PDIP untuk menyegel salah satu ruangan di sana. Namun, gagal.

Adian mengingatkan masing-masing pihak, termasuk KPK dan media harus menjelaskan secara jelas berdasarkan fakta apa yang terjadi dalam upaya penggeledahan itu. "Saya mau nanya, KPK punya video enggak? Kalau ada, bawa video KPK, bawa video kami, kita adu. Biar jelas dong. Polemik yang tidak mendidik rakyat harus diselesaikan," kata Adian Napitupulu.

***