Di tengah demonstrasi buruh dan mahasiswa + pelajar yang akhirnya menjadi anarkis di berbagai wilayah Indonesia, siapa yang kini harus bertanggungjawab dan dipersalahkan?
Bila pada akhirnya demonstrasi disusupi dan ditunggangi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, apakah buruh dan mahasiswa yang berdemo dengan tujuan benar yang harus dipersalahkan.
Siapa yang seharusnya belajar dari segala kejadian demontrasi di Indonesia yang pada ujungnya selalu ditunggangi dan disusupi? Sudah tentu pasti polisi, DPR, dan pemerintah. Mereka harusnya tidak akan membiarkan ada demonstrasi.
Siapa yang memicu lahirnya demonstrasi? Siapa yang menjadi biang keladi dari awal kegaduhan demonstrasi yang rusuh dan anarkis? Apakah akan ada demo bila UU Cipta Kerja tak disahkan di tengah situasi dan waktu yang tidak tepat ini?
Saat rakyat sedang berjuang untuk makan saja susah. Saat wabah corona terus merajalela, bisa-bisanya DPR dan Pemerintah mwngesahkan UU Cipta Kerja?
Berbagai pihak telah mengingatkan, bila sampai terjadi demonstrasi maka akan banyak hal negatifnya. Namun, bila tidak demo, melalui jalur hukum pun rakyat sudah tahu, hukum di Indonesia lebih memihak siapa dan siapa yang mengatur.
Lihat, di beberapa daerah, saat demonstrasi akhirnya diberikan ruang dan pimpinan daerahnya melayani dan mendengar aspirasi, lalu polisi hanya menjaga bukan menghalangi. Maka, tidak akan ada anarkisme.
Lihat di tayangan televisi, mengapa demonstran akhirnya bertindak tak terkendali, brutal, dan anarkis lalu ditunggangi, siapa yang memulai? Lihat bagaimana cara polisi menghalau demonstran? Mengapa di suatu daerah di tengah demonstrasi ketika tentara hadir malah diberikan tepuk tangan dan sambutan oleh para demonstran?
Mengapa saat Soeharto turun, demonstran bisa leluasa masuk gedung dewan dan minim keributan?
Kini, setelah akhirnya demonstrasi terjadi di mana-mana. Anarkisme juga terjadi di mana-mana, enak sekali Mahfud MD bicara 7 hal dan mau bertindak tegas. Ke mana Mahfud MD sebelum rusuh terjadi?
Enak sekali sekarang menyalah-nyalahkan rakyat. Rakyat yang tengah menderita, harusnya diayomi. Bukan malah dilerlakukan semena-mena.
Ke mana Bapak Presiden saat rakyat mau menyampaikan aspirasi ke Istana Negara? Apakah salah, bila seorang Presiden menunda waktunya barang sejenak dan menyambut sebentar tamu yang datang dengan tujuan menyampaikan aspirasi dan suaranya? Ini malah tak menghargai rakyat dan menyepelekan.
Bila maksud dibuatnya Omnibus Law yang di dalamnya ada UU Cipta Kerja adalah benar dan baik, mengapa harus dipaksakan disahkan di tengah masih adanya penolakan rakyat dan di tengah pandemi corona.
Andai saja UU Cipta Kerja ini ditahan dulu, coba lagi diajak rakyat ikut terlibat di dalamnya, hingga tercapai titik temu. Ada sosialisasi kepada rakyat dulu, hingga seluruh rakyat memahami detil tujuan, maksud, sasaran, dan detil isi UU Cipta Kerja, baru kemudian disahkan namun menunggu situasi dan waktu yang tepat, maka muatahil akan terjadi demonstrasi yang melahirkan anarkisme dan ada pihak yang memanfaatkan dan menunggangi.
Jadi, siapa biang keladi dari lahirnya demonstrasi, anarkisme, dan jatuhnya korban hingga klaster corona dari demonstran ini akan bertambah merajalela? Apakah rakyat yang harus dipersalahkan?
Masa, kini pemerintah malah enak sekali mau bertindak tegas dan ini itu, akibat dari ulah mereka? Harusnya polisi menangkapi siapa yang menjadi dalang dari pemicu demonstrasi dan anarkisme yang terjadi. Siapa dalangnya? Dia adalah DPR dan Pemerintah.
Bila punya tujuan benar dan baik, dilaksanakan pada waktu dan tempat yang tepat, disetujui dan dipahami oleh semua yang menjadi sasaran tujuan, maka semua akan berjalan sesuai rencana dan tujuan yang benar dan baik itu.
Bagaimana dengan UU Cipta Kerja? Tentu tujuannya benar dan baik menurut Pemerintah dan DPR, tapi apa benar dan baik menurut rakyat? Apa pengesahannya di waktu dan tempat yang tepat? Lalu, malah dengan enteng menyuruh rakyat yang tidak setuju menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi. Mengapa harus begitu?
Sebelum disahkan kan bisa didiskusikan ulang. Ini sengaja dipaksakan disahkan, lalu rakyat yang tidak setuju disuruh menempuh jalur hukum. Dan, rakyat juga tahu jalur hukum itu siapa yang dihadapi. Picik dan licik namanya.
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
