Siklus Berulang Pada Kejahatan Keuangan

Kejahatan keuangan (financial crime) memiliki ciri khas yang membedakannya dari tindak pidana lain: ia selalu bergerak dalam siklus berulang

^{Ahmad Wansa Al-faiz}

Kejahatan keuangan (financial crime) memiliki ciri khas yang membedakannya dari tindak pidana lain: ia selalu bergerak dalam siklus yang berulang. Pola-pola kejahatan ini terus berulang karena melibatkan kombinasi tiga faktor utama, yakni kelemahan regulasi, rasionalisasi moral pelaku, dan insentif ekonomi yang besar.

Meskipun sistem hukum mengalami reformasi, siklus itu tidak pernah sepenuhnya terputus, melainkan hanya bergeser bentuk dan modusnya. Dalam sejarah Indonesia, kita dapat melihat repetisi pola ini. Kasus BLBI pada akhir 1990-an menunjukkan bagaimana krisis ekonomi membuka celah untuk manipulasi dana talangan perbankan.

Dua dekade kemudian, muncul skandal Jiwasraya dan Asabri yang menampilkan modus berbeda, tetapi dengan pola serupa: penyalahgunaan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan, eksploitasi celah regulasi, dan kolusi dengan pihak internal. Inilah contoh nyata bahwa financial crime selalu mencari ruang baru ketika ruang lama ditutup.

Siklus berulang ini dipertegas oleh faktor psikologis berupa kepercayaan yang salah. Pelaku meyakini bahwa praktik manipulatif adalah bagian dari strategi bisnis atau kompromi politik-ekonomi. Keyakinan ini menjadikan financial crime tidak hanya sebagai tindakan kriminal, melainkan juga sebagai praktik yang dinormalisasi dalam sistem. Dengan kata lain, kejahatan keuangan terus muncul karena pelaku percaya bahwa mereka sekadar menjalankan mekanisme wajar dari sistem ekonomi.

Dalam perspektif internasional, pola serupa juga tampak. Skandal Enron di Amerika Serikat (2001) dan Wirecard di Jerman (2020) menunjukkan pola repetisi global: manipulasi laporan keuangan, pengaburan transparansi, dan kolaborasi internal-eksternal. Sama seperti di Indonesia, skandal ini selalu muncul setelah ada upaya reformasi akuntansi atau regulasi pasar. Pola repetitif ini membuktikan bahwa financial crime tidak dapat diputus hanya dengan perangkat hukum, melainkan membutuhkan pembaruan sistemik pada budaya integritas.

Siklus berulang pada financial crime menegaskan bahwa problem utamanya bukan sekadar modus operandi, melainkan kegagalan kolektif dalam menutup celah kepercayaan dan regulasi. Negara membuat aturan baru, pelaku menemukan celah baru; hukum memperketat, kejahatan memperhalus. Siklus ini hanya bisa diputus jika hukum tidak hanya mengatur teknis, tetapi juga mengubah ekosistem sosial-ekonomi yang memungkinkan normalisasi penyimpangan.