Gara-gara pertanyaan 'Anies diejek Mega karena memakai sepatu yang sangat kusam' dalam ujian akhir semester SMP di Cipete, Jakarta Selatan, jagat dunia maya di Indonesia geger. Pun di dunia nyata, ada anggota parlemen yang lantas geram, membentak, bahkan akan melanjutkan melaporkan pembuat soal alias si guru kepada polisi. Bagaimana dengan berbagai peristiwa lain di Indonesia yang justru membuat rakyat kecewa, geram, bahkan marah karena kesejahteraan, ketidakadilan tak kunjung tiba hingga pelanggaran HAM yang terus berulang, meski ada wakil rakyat di parlemen dan pemerintahan?

Ironis, kini saat ada soal ejekan yang dibuat seorang guru, dunia maya dan dunia nyata jadi super heboh? Sebandingkah semua hal itu dengan soal si guru, yang bisa jadi munculnya soal juga karena latar belakang ketidakadilan itu?

Saat saya baca liputan berita menyoal si pembuat soal layaknya di sidang pengadilan saat dipanggil ke parlemen, para anggota parlemen pun bak kebakaran jenggot, marah dan membentak-bentak si guru. Bahkan anggota parlemen yang marah dan membentak pun jelas dari partai apa.

Saat saya intip kolom komentar di bawah artikel atau berita terkait di berbagai media massa, juga nampak jelas komentar warganet/netizen ini dari kelompok mana dan bahkan bunyi komentarnya juga rata-rata senanda, selain kasar dan provokatif, juga menghujat si guru.

Di antara komentar yang juga disebut oleh komentator lain sebagai buzzer, juga ada komentar yang menyejukkan. Sebab, si komentator malah berharap si guru bersabar dan pasrah saja bila nanti dipenjara karena sudah mengusik pihak yang kini sedang berkuasa.

Soal hasil keteladanan elite, tidak sehat

Atas fenomena dan kejadian ini, mengapa para elite partai di parlemen atau netizen atau warganet tidak menyadari bahwa sebelum si guru menulis soal ejekan itu, para elite partai dan buzzer juga sudah meneladani rakyat untuk hidup saling membenci, saling bermusuhan dengan berbagai sikap, perbuatan, hingga pernyataan-pernyataannya baik yang tersorot kamera televisi maupun diliput media massa dan diviralkan di dunia maya.

Siapa yang membikin bangsa ini terus kisruh dan berseteru? Apa model-model rakyat macam si guru pembuat soal itu? Siapa yang selama ini terus menghujani hati dan pikiran rakyat Indonesia terdoktrin untuk saling membenci, saling kecam? Apakah rakyat semacam si guru?

Saya sendiri yakin, si guru adalah manusia biasa yang juga telah ikut terdoktrin dari semua peristiwa politik di Indonesia. Apa pun alasan si guru sampai membuat soal semacam itu, harus dipahami bahwa pendidikan politik di Indonesialah yang telah menghalalkan segala cara membuat rakyat jadi terbelah.

Sehingga, si guru memanfaatkan momentum keresahan yang ada didalam pikiran dan hatinya karena adanya situasi yang dirasa tidak pernah ada keadilan, lalu menuangkan gagasannya menjadi soal ujian yang tetap mengikuti kisi-kisi soal.

Keberadaan si guru yang menulis soal adalah bukti nyata bahwa situasi politik di Indonesia memang tidak sehat. Siapa yang kini terus mencengkram dan menguasai Indonesia, rakyat pun tahu. Siapa yang kini menguasai Indonesia, rakyat pun tahu.

Jadi, saat ada kejadian guru menulis soal ejekan, siapa yang marah, siapa yang kebakaran jenggot, siapa yang geram, siapa yang menghujat, siapa yang nyinyir, hingga siapa yang akan melaporkan ke polisi, sangat benderang diketahui dan dipahami rakyat.

Si guru pun harus menjalani klarifikasi di gedung parlemen dan kini juga harus bersiap menghuni ruang tahanan akibat memgungkapkan perasaan dan pikirannya di tempat dan waktu yang salah.

Diviralkan, Kemendikbud paham

Andai soal ejekan itu tak diviralkan tak dipublikasikan, maka Indonesia tak akan riuh. Indonesia tak akan melihat ada yang geram, ada yang marah, dan ada yang akan melaporkan ke polisi. Padahal satu nomor soal ujian itu awalnya hanya menjadi konsumsi dan dibaca oleh puluhan siswa SMP kelas 7 di sekolah bersangkutan.

Jadi, bila si guru akan diseret ke polisi, maka siapa pun pihak yang meviralkan, seharusnya juga diseret ke polisi, karena membuat rakyat Indonesia tahu peristiwa ini.

Namun, demikian siapa yang paling wajib dipersalahkan atas lolosnya soal ini, tentu pihak sekolah. Dalam hal ini, saat pembuatan soal hingga soal laik naik cetak untuk diujikan, tentu melalui pintu-pintu proses. Biasanya soal yang dibuat oleh guru, akan diperiksa isi dan bahasanya oleh guru serumpun, bila sudah lolos, akan diperiksa oleh tim bahasa, dan pada akhirnya akan diperiksa ulang oleh pimpinan sekolah. Secara kepanitiaan, struktur dan mekanisme proses pembuatan soal yang standar harus begitu.

Jadi, di sekolah bersangkutan juga wajib diperiksa apakah struktur kepanitiaan ujian dari mulai proses pembuatan soal hingga pelaksanaan ujian sudah benar dan sesuai standar.

Inilah tugas kementerian pendidikan, bahwa membuat soal juga bukan perkara sepele, harus ada regulasi baku dan wajib setiap sekolah menggunakan regulasi itu agar soal tidak berbuntut panjang.

Peristiwa ini pun wajib menjadi pijakan bagi seluruh sekolah di Indonesia agar kasus semacam ini tak terulang. Politik praktis dan doktrin politik tak masuk ke lingkungan sekolah karena para gurunya juga mampu mengarahkan dan menjadi teladan, tak seperti para elite partai yang tak pernah bisa menjadi teladan, menghalalkan segala cara demi tujuan politiknya, namun menyuruh masyarakat dan orang lain menjadi teladan dan sangat mudah marah dan geram bila ada rakyat yang mengusik sepak terjangnya.

Bila si guru pada akhirnya akan dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman, si guru mau apa? Di bela pun, sepertinya tetap kalah. Sebagai rakyat kecil, mungkin juga hanya sekadar guru honorer inilah nasib rakyat Indonesia yang sebenarnya, tak pernah punya kekuatan apa-apa.

Dari peristiwa ini, marilah kita semua terus belajar dan mampu mengendalikan diri. Jangan berbuat dan bertindak segala sesuatu apalagi yang sifatnya mengusik, menentang, melawan atau merendahkan di saat dan waktu yang tidak tepat. Yang pasti, menyikapi soal ejekan harus dengan cara elegan.

Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.