Sumber gambar: Jasa Marga Cabang Jagorawi
JAGORAWI merupakan sebuah akronim yang dijadikan sebagai nama jalan tol yang diambil dari tiga kota yang dilewati jalan tol tersebut, yaitu Jakarta, Bogor, hingga Ciawi. Pada tahun 2018 Tol Jagorawi diproyeksikan akan tersambung dengan jalan Tol Bocimi (Bogor Ciawi Sukabumi). Tol Jagorawi membentang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 50 km, menghubungkan wilayah Cililitan di sebelah timur Jakarta dengan wilayah Kota Bogor dan Kecamatan Ciawi. Persimpangan Ciawi merupakan titik paling selatan dan merupakan titik akhir jalan Tol Jagorawi.
Dalam sejarah bangsa Indonesia, jalan tol Jagorawi merupakan tol pertama yang berhasil dibangun dan diterapkan di Indonesia. Jalan ini diresmikan penggunaannya pada bulan Maret tahun 1978 untuk seksi B, kemudian setahun berikutnya pada tahun 1979 berhasil diselesaikan dan dapat digunakan untuk seksi A ruas Tol Jagorawi. Peresmian seksi A menandakan bahwa terselesaikannya semua ruas jalan tol dari Jakarta hingga Ciawi. Jalan ini digadang-gadang sebagai jalan yang paling modern dibangun dengan spesifikasi tinggi dan berbiaya mahal pada zamannya.
Keberhasilan membangun jalan tol Jagorawi menjadi "klaim" tersendiri bagi pemerintah Orde Baru. Dengan dibangunnya jalan yang spektakuler ini membuat bangsa Indonesia terlihat sebagai bangsa yang maju dan modern. Maka hal tersebut dianggap sebagai prestasi pemerintah Orde Baru karena mampu menggagas dan merealisasikan pembangunan jalan tersebut. Narasi prestasi Orde Baru dalam hal pembangunan jalan tol Jagorawi terus menerus dipublikasikan dan didengungkan selama masa kekuasaan Orde Baru, sehingga tertanam persepsi di masyarakat bahwa Jagorawi identik dengan prestasi rezim Orde Baru.
Bukan hanya itu, setelah reformasi 1998, tulisan atau artikel yang "berseliweran" di lini masa umumnya menggambarkan bahwa jalan tol Jagorawi merupakan murni sebuah ide atau gagasan yang muncul pada masa pemerintahan Orde Baru. Namun, pada kenyataannya ide pembangunan jalan Jagorawi sudah ada sejak masa kekuasaan Orde Lama kepemimpinan Soekarno.
Berdasarkan Laporan Akhir Proyek Jagorawi, Ide atau gagasan pembangunan jalan Jagorawi sudah ada sejak tahun 1963 (bahkan ada kemungkinan sebelum tahun 1963). Pada tahun ini, proyek Jagorawi telah memasuki tahap pra-studi kelayakan yang dikerjakan oleh PN. Indah Karya. Munculnya ide jalan Jagorawi tidak lepas dari adanya pembangunan jalan Jakarta Bypass (1960-1963), yang menghubungkan wilayah Cililitan dengan Tanjung Priok. Setelah proyek Jakarta Bypass selesai, maka Jagorawi diproyeksikan sebagai lanjutan dari ruas jalan Jakarta Bypass untuk menghubungkan dengan wilayah Bogor. Tujuan dari pembangunan jalan Jagorawi adalah memperlancar transportasi dan distribusi angkutan barang dan penumpang antara Jakarta dan Jawa Barat.
Pada masa perencanaan di era Orde Lama, Jalan Jagorawi bukan untuk dijadikan sebagai jalan tol, akan tetapi hanya dijadikan jalan sekelas jalan bebas hambatan tanpa harus dikenakan biaya tol, serupa dengan Jakarta Bypass. Belum terpikirkannya penerapan jalan tol disebabkan pada masa ini sistem tol masih dianggap sebagai sesuatu yang "kuno" dan merupakan sistem yang berasal dari Barat. Maka dari itu, sebagian besar komponen bangsa masih belum dapat menerima adanya penerapan sistem tol.
Di masa ini, proses perencaanaan jalan Jagorawi terbilang sangat lambat. Hal ini terlihat dari progres studi kelayakan yang baru selesai dua tahun kemudian. Lambatnya progres pembangunan disebabkan berbagai faktor, antara lain banyaknya proyek lain yang dibangun secara bersamaan, kondisi finansial Indonesia yang terus menerus merosot dan menuju keadaan krisis, dan kondisi politik yang sedang tidak stabil terutama saat menjelang akhir 1965.
Menjelang awal tahun 1966, pemerintah membentuk sebuah badan yang diberi wewenang oleh presiden untuk bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi jalannya proyek Jagorawi. Badan ini dinamakan sebagai Otoritas Jalan Raya Jagorawi. Namun, umur dari Badan Otoritas Jagorawi tidak bertahan lama.
Tidak sampai enam bulan, kegiatan Otoritas Jagorawi harus diberhentikan. Penghentian ini disebabkan adanya keputusan menteri PUT di bulan Mei 1966 yang menyatakan bahwa proyek pembangunan jalan Jagorawi ditangguhkan (ditunda) untuk waktu yang tidak ditentukan.
Krisis ekonomi yang semakin parah mengakibatkan pemerintah harus menghemat anggaran dan fokus untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis yang akan mengatasi krisis. Akhirnya, Jagorawi tidak diprioritaskan pembangunanya karena dianggap belum terlalu dibutuhkan keberadaannya. Prioritas Jagorawi masih kalah dengan penyelesaian pembangunan waduk Jatiluhur.
Setelah penundaan ini, maka proyek Jagorawi tidak terdengar lagi kabarnya hingga berganti pucuk kekuasaan ke tangan Orde Baru. Proyek Jagorawi muncul kembali tahun 1969 yang diajukan oleh Ir. Sutami kepada Presiden Soeharto. Kemudian pembangunan fisik dilakukan tahun 1974.
Kesimpulannya, ruas jalan Jagorawi bukan murni dari hasil pemikiran Orde Baru. Benar adanya bahwa Orde Baru-lah yang merealisasikan dengan membangun konstruksi jalan hingga akhirnya dapat digunakan. Akan tetapi, ide atau gagasan jalan Jagorawi sudah ada sejak masa Orde Lama yang harus tertunda karena krsisi ekonomi. Terlepas dari masalah siapa yang paling memiliki peran penting, kedua kepemimpinan memiliki perannya masing-masing dalam terwujudnya pembangunan sebuah jalan raya. Peran Orde Lama adalah menemukan ide Jagorawi, sedangkan Orde Baru memiliki peran dalam merealisaikan ide tersebut. Ide tanpa adanya realisasi hanya akan menjadi sebuah mimpi dan angan, begitu juga dengan realisasi tanpa adanya ide maka belum tentu akan menemukan hasil pemikiran yang sama.
Ikuti tulisan menarik Ardhiyanto Wisnu Groho lainnya di sini.
