Baru-baru ini ada berita viral dimana Pak Luhut berfoto ria bersama dengan Pangeran Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman bid Abdul Aziz. Suasananya kelihatan sangat akrab, bagaikan dua orang sahabat lama yang sudah bertahun-tahun tidak berjumpa. Pak Luhut tersenyum sumringah, karena Arab Saudi ingin ikut berkontribusi pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dan yang paling penting adalah karena Arab Saudi akan bergabung dalam Sovereign Wealth Fun Indonesia (INA).
Berita ini membawa angin segar dan harapan baru untuk mewujudkan impian hilirisasi aspal Buton. Apakah Arab Saudi serius ingin berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara? Atau, apakah sebenarnya mereka masih “wait and see”? Kelihatannya dari informasi ini masih belum dapat disimpulkan apa-apa? Ini baru informasi dini yang masih perlu dibicarakan lebih lanjut di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Tingkat antar Kepala Negara.
Wacana pemanfaatan aspal Buton untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pertama kali digaungkan oleh anggota DPR-RI dari Fraksi Nasdem, Bapak Fauzi Amro pada tanggal 4 Februari 2020. Permohonan ini disampaikan kepada Menteri BPN (Kepala Bapenas) untuk menggunakan aspal Buton dalam pembangunan infrastruktur jalan-jalan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Di harapkan aspal Buton sudah mampu menggantikan aspal impor. Rekomendasi ini disampaikan dalam rapat kerja DPR Komisi XI dengan Bapenas, dengan tema persiapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Pak Fauzi pemanfaatan aspal Buton dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah agar bisa memberikan mutiplier effect kepada sektor ekonomi, pembangunan di daerah, penghematan, dan penyerapan tenaga kerja.
Permohonan pemanfaatan aspal Buton untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah disampaikan oleh Pak Fauzi, anggota DPR kepada Menteri BPN (Kepala Bapenas) 2 tahun yang lalu. Tetapi kelihatannya rekomendasi itu salah alamat. Karena sampai sekarang ini belum ada berita apa-apa mengenai rencana memanfaatkan aspal Buton untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Padahal rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus sudah selesai di tahun 2024. Jadi untuk apa telah diadakan rapat kerja Komisi XI DPR dengan Bappenas 2 tahun yang lalu, kalau sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya?.
Mungkin kita perlu merenung sejenak, mengapa aspal Buton sampai saat ini masih belum juga mampu menggantikan aspal impor?. Padahal Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Luhut, dan Menteri-menteri terkait lainnya sudah menyatakan di media massa bahwa mereka akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pemanfaatan aspal Buton guna menggantikan aspal impor. Tetapi ironinya, sampai sekarang hasilnya masih nihil.
Kementerian PUPR, sebagai instansi yang banyak menggunakan aspal terutama dalam pekerjaan pembangunan dan preservasi jalan-jalan sudah berkomitmen tinggi dalam mendorong penggunaan aspal Buton. Pada tahun 2006, kala itu Menteri Pekerjaan Umum Bapak Joko Kirmanto sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 35 Tahun 2006 tentang Peningkatan Pemanfaatan Aspal Buton untuk Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan.
Di tahun 2018, Menteri PUPR Bapak Basuki Hadimuljono sudah memperbarui Peraturan Menteri tersebut dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan.
Dari ke 2 Peraturan-peraturan Menteri PUPR yang disebutkan di atas, sudah sangat jelas bahwa pemanfaatan aspal Buton untuk pembangunan dan preservasi jalan-jalan secara hukum sudah sangat kuat. Tetapi mengapa implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan? Mungkin Pak Luhut dan Pak Basuki perlu duduk bersama untuk membahas masalah ini. Khususnya sehubungan dengan permohonan Pak Fauzi anggota DPR Komisi XI untuk memanfaatkan aspal Buton untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Masukan untuk pak Luhut dan pak Basuki adalah bagaimana kalau kita menggunakan alat “5 Ms Of Business Management” untuk membuat perencanaan dalam mengimplementasikan aspal Buton untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan di Ibu Kota Negara Nusantara, sebagai berikut:
1. Man: Faktor manusia adalah yang paling penting dalam mengelola aspal Buton. Aspal Buton harus dikendalikan dari satu pintu. Oleh karena itu, sebaiknya Pak Basuki, Menteri PUPR dan Pak Luhut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah orang-orang yang akan ditunjuk oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjadi “Champion” yang harus bertanggung jawab mengenai implementasi pemanfaatan aspal Buton untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan di Ibu Kota Negara Nusantara.
2. Material: Tim PUPR akan membuat perencanaan berapa banyak aspal Buton yang akan dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan di Ibu Kota Negara Nusantara. Aspal Buton terdiri dari aspal Buton butiran, aspal Buton ekstraksi, dan aspal Hibrida.
3. Machine: Atas dasar perkiraan jumlah aspal Buton yang dibutuhkan tersebut, Assosiasi Pengembang Aspal Buton (ASPABI) dapat memberikan data-data berapa jumlah aspal Buton butiran, aspal Buton ekstraksi, aspal Hibrida, dan aspal Modifier yang dapat diproduksi. Dengan demikian akan dapat dihitung berapa jumlah Pabrik-pabrik pengolahan aspal Buton yang harus dibangun dan berapa besar kapasitas dari masing-masing pabrik tersebut.
4, Minutes: Masalah waktu adalah masalah yang paling kritis dan harus mendapat perhatian khusus, karena pada saat ini kapasitas produksi aspal Buton masih sangat terbatas. Untuk meningkatkan kapasitas produksi aspal Buton, khususnya aspal Buton ekstraksi diperlukan waktu minimal 2 tahun. Oleh karena itu tim PUPR harus membuat jadwal kapan aspal Buton tersebut akan diperlukan, dan berapa jumlahnya, supaya antara kebutuhan dan penyediaan akan dapat berimbang.
5. Money: Masalah dana investasi ini adalah masalah utama dan yang paling penting. Pak Luhut adalah orang yang paling kompeten untuk menangani masalah keuangan ini. Diharapkan Sovereign Wealth Fun Indonesia (INA) adalah sumber dana untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan di Ibu Kota Negara Nusantara dengan memanfaatkan aspal Buton. Agar pabrik-pabrik aspal Buton dapat segera dibangun, maka dana investasi yang diperlukan harus dapat segera dapat disalurkan.
Disarankan kepada Bapak Fauzi Amro, anggota DPR Komisi XI untuk mengadakan Rapat Kerja dengan Pak Luhut dan Pak Basuki setiap 3 bulan sekali untuk mendiskusikan pencapaian dari masing-masing target 5 M: Man, Material, Machine, Minutes, dan Money. Dengan demikian aspal Buton untuk menggantikan aspal impor bukan lagi menjadi “wacana”, tetapi sudah akan menjadi “way of life”.
Alangkah indahnya apabila “mimpi” ini akan benar-benar bisa menjadi realita. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara adalah “mimpi” Pak Jokowi. Dan aspal Buton untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan adalah “mimpi” Pak Luhut dan Pak Basuki. Jadi apabila kedua “mimpi-mimpi” ini digabungkan menjadi satu, maka akan menjadi “mimpi” orang-orang Buton. Orang Bijak mengatakan: “Kalau kita bisa memimpikannya, maka kita akan bisa juga mewujudkannya”. Semoga.
Ikuti tulisan menarik Indrato Sumantoro lainnya di sini.
