Tantangan dalam Pembangunan Infrastruktur Indonesia - Pilihan Editor - www.indonesiana.id
x

Anggi Putri

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 10 September 2022

Senin, 12 September 2022 06:07 WIB

  • Pilihan Editor
  • Topik Utama
  • Tantangan dalam Pembangunan Infrastruktur Indonesia

    Dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, 16 Agustus 2022, disampaikan pesan yang tidak biasa. Presiden membuka pidatonya dengan penggambaran kondisi perekonomian global yang menjadi tantangan sangat berat. Presiden pun meminta dukungan dan kerjasama semua lembaga negara dan masyarakat agar Indonesia bisa melewati tantangan tersebut. Dari pidato presiden tersebut, kita dapat menangkap pesan-pesan kunci yang mendalam khususnya terkait peran infrastruktur. Ini adalah kondisi minimal yang harus ada agar agenda-agenda besar negara dapat terlaksana. 

    Dibaca : 878 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Oleh: Anggi Putri dan Slamet Rona Ircham

    Indonesia baru saja merayakan kemerdekaan yang ke 77 tahun pada bulan Agustus lalu. Presiden dalam kesempatan pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2022 menyampaikan pesan yang tidak biasa. Presiden membuka isi pidatonya dengan penggambaran kondisi perekonomian global yang menjadi tantangan sangat berat bagi negara. Presiden juga meminta dukungan dan kerjasama semua lembaga negara dan masyarakat agar Indonesia bisa melewati tantangan tersebut. Lalu, pidato ditutup dengan ajakan Presiden agar seluruh elemen bangsa bersatu demi Indonesia yang maju.

    Dari pidato presiden tersebut, kita dapat menangkap pesan-pesan kunci yang mendalam khususnya terkait peran infrastruktur dasar sebagai kondisi minimal yang harus ada agar agenda-agenda besar tersebut dapat terlaksana. 

    Adapun agenda pertama yang perlu didorong adalah hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam yang merupakan kekuatan terbesar geografis Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pada semester I-2022 jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 35,8% atau mencapai Rp281 triliun. Dari angka tersebut, penyumbang terbesar PNBP berasal dari Sumber Daya Alam yang mencapai Rp114,6 triliun. Hal ini menandakan bahwa pengembangan sumber daya alam dapat menjadi potensi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Begitu banyak sumber daya alam yang tertanam dalam bumi Indonesia, sudah seharusnya bisa menjadi senjata menuju Indonesia industri maju. Namun mengapa saat ini masih terkesan jauh dari titel itu? 

    Ilustrasi Infrastruktur

    Dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau, penting rasanya infrastruktur konektivitas dibangun secara masif sebagai fondasi terbentuknya pusat-pusat industrialisasi. Tidak dapat dipungkiri biaya logistik di Indonesia tahun 2022, yang sebesar 23% dari PDB, masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga yang berkisar 13%. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh infrastruktur yang belum memadai dan proses bongkar muat di pelabuhan belum maksimal. Hal ini memperkuat pendapat bahwa infrastruktur masih menjadi hal penting untuk mendorong kegiatan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. 

    Pernyataan Presiden Jokowi tentang hilirisasi dan industrialisasi juga, masih sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 dimana terdapat banyak proyek pembangunan kawasan industri sebagai wadah terciptanya hilirisasi dan industrialisasi. Tercatat terdapat 19 Kawasan Industri prioritas di luar pulau Jawa, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pembangunan Kawasan Industri ini juga tidak terlepas dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti infrastruktur konektivitas yang meliputi jalan, pelabuhan, kereta api, begitu juga dengan listrik, air, perumahan, drainase, jaringan gas dan seterusnya. Dengan demikian, penyediaan infrastruktur dasar ini merupakan kondisi prasyarat agar hilirisasi dan industrialisasi dapat terakselerasi dengan baik.

    Sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan isu perubahan iklim, Presiden juga menekankan bahwa penting untuk tetap mempertimbangkan aspek “green” dalam pembangunan infrastruktur. Harapannya pembangunan infrastruktur dapat diiringi dengan peningkatan kemampuan Indonesia untuk menangani eksternalitas negatif lingkungan yang timbul dari pembangunan infrastruktur itu sendiri. Sejak tahun 2019, UN Foundation mencatat rate emisi global mengalami fluktuasi yang signifikan dan berpotensi menyebabkan peningkatan suhu dunia sebesar 1,5 derajat celcius antara tahun 2030 dan 2052. Bisa dibayangkan dampaknya bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Urgensi ini mendorong Indonesia khususnya Kementerian Keuangan senantiasa memberikan dukungan fiskal pada kegiatan atau program yang mengedepankan energi bersih dan konsep hijau.

    Merujuk pada Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contribution (NDC) 2030, Indonesia menargetkan penurunan Greenhouse Gas Emission pada angka 29% dengan kapasitas keuangan yang ada saat ini. Untuk menindaklanjuti hal dimaksud, Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara telah membangun beberapa inisiatif pembiayaan kreatif bagi infrastruktur yang berkontribusi dalam pencapaian NDC dimaksud. Salah satunya adalah pembentukkan platform blended finance, SDG Indonesia One (SIO) sebagai tempat pool of fund dari filantropis, donor internasional, institusi pembiayaan iklim, green investor dan Multilateral Development Bank untuk menyediakan fasilitas pembiayaan infrastruktur yang mengedepankan aspek pembangunan berkelanjutan. Terdapat Green Finance Facility hal mana sangat menekankan pemenuhan terhadap green and SDG eligibility criteria yang meliputi menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, industri dan inovasi, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut dan menjaga ekosistem darat. Terdapat instrumen lain juga yang mendukung pencapaian target NDC seperti SDG Bonds dan Global Green Sukuk.

    Terdapat 3 komponen penting yang belakangan ini penting untuk digabungkan dalam pengembangan infrastruktur berkelanjutan yaitu People, Planet dan Prosperity (3P). 3 P ini mengisyaratkan bahwa dalam melakukan suatu bisnis, kita juga harus mempertimbangkan planet dimana kita semua mengambil sumber daya produksi demi mencapai prosperity. Untuk mengembalikan kondisi planet agar tetap terjaga, rasanya aspek kehijauan dan clean energy sangat fundamental untuk dilakukan. Adapun salah satu contoh pembangunan infrastruktur yang mengedepankan keseimbangan lingkungan dapat dilihat pada proyek renewable energy yaitu Geothermal Power Plant di Wae Sano, Nusa Tenggara Timur dan Mini Hydro Power Plant di Bengkulu. Sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio harus terus didorong.

    Selanjutnya yang tidak kalah penting, bagaimana Presiden Jokowi selalu menyampaikan pesan untuk mengutamakan pengembangan Usaha Kecil, Mikro, Menengah (UMKM). UMKM dipandang menjadi aspek penting dalam menggenjot pergerakan ekonomi nasional, bahkan UMKM bisa menjadi buffer dan bersifat resilience sekalipun dalam masa krisis. Saat ini akses permodalan untuk UMKM juga terbuka lebar, misalnya dengan program Kredit Usaha Rakyat yang menawarkan bunga lebih rendah sekitar 3%. Hal ini diharapkan dapat memberikan insentif para pelaku usaha yang ingin mengembangkan produknya sehingga dapat menciptakan nilai tambah yang maksimal.

    Pasar UMKM juga tidak hanya menyasar pasar domestik namun juga internasional. Wakil Presiden Indonesia Ma’ruf Amin pernah mengatakan fakta bahwa ekspor UMKM Indonesia saat ini baru mencapai 15% dari total ekspor nasional hal mana masih ketinggalan jauh dari Singapura dan China yang bisa mencapai 41% dan 60%. Oleh karena itu, Pemerintah menjalankan beberapa strategi nilai tambah UMKM di tahun 2022 ini dengan peningkatan kemampuan digital UMKM. Masa pandemi selama 2 tahun terakhir ini juga menjadi momentum bagi kegiatan bisnis untuk melakukan inovasi yang mengarah pada digitalisasi ekonomi. Kegiatan UMKM khususnya di desa-desa diharapkan dapat bertransformasi menjadi digital untuk membuka akses produk UMKMnya ke pasar yang lebih luas. Tentunya, proses transformasi digital ini tidak bisa lepas dari dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

    Rasanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan hal yang vital dan prasyarat terjadinya suatu digitalisasi ekonomi. Infrastruktur TIK dapat mendorong terjadinya inklusivitas dalam pengembangan UMKM di pelosok tanah air. Seperti kita ketahui, partisipasi Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun ini juga membahas topik mengenai “Strives for Global Digital Infrastructure Development”. Akselerasi infrastruktur di bidang TIK ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk mengatasi regional disparities. Internet dipercaya dapat mendukung terjadinya inklusivitas dalam kegiatan ekonomi, efisiensi dan juga inovasi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penyediaan akses internet di Indonesia masih jauh dari kata inklusif. Masih banyak daerah terdepan, terpencil dan tertinggal yang bahkan aliran listrik saja tidak bisa masuk secara kontinu. Padahal banyak produk UMKM yang berasal dari daerah dimaksud yang memiliki potensi besar. Sebagai contoh dalam kunjungan Presiden Jokowi di acara pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) menyatakan bahwa produk UMKM di Papua harus masuk dalam platform digital karena secara keseluruhan banyak produk yang memiliki potensi ekspor hingga luar negeri.

    Sebagai bentuk dukungan yang nyata untuk menciptakan inklusivitas infrastruktur TIK, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan dukungan infrastruktur digital dan ekosistem digital di kawasan Timur Indonesia ini. Lebih lanjut, penyediaan infrastruktur internet ini akan memberikan akses di ribuan titik pelayanan publik di kawasan Papua. Harapannya, akses internet ini dapat memacu pengembangan pertumbuhan UMKM dan Usaha Mikro (UMi), terlebih Papua memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Dalam jangka panjang, penyediaan infrastruktur TIK ini dapat menciptakan industrialisasi baru yang tidak hanya di kota metropolitan, namun tersebar merata di seluruh Indonesia.

    Satu agenda besar juga masih menanti guna menciptakan pembangunan Indonesia sentris dan memacu terciptakan pusat-pusat ekonomi di luar pulau Jawa. Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur menjadi bukti keseriusan Pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan investasi di luar pulau Jawa akan terus dimaksimalkan. Seluruh agenda besar dari hilirisasi, industrialisasi, pembangunan berkelanjutan, pengembangan UMKM, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara membutuhkan pondasi infrastruktur dasar yang memadai agar dapat berjalan secara selaras dan menciptakan Indonesia Maju. 



    Sumber:

    1. https://mediaindonesia.com/ekonomi/402717/kenapa-biaya-logistik-ri-mahal-ini-jawaban-mendag-lutfi#:~:text=Pemerintah%20pun%20menargetkan%20bisa%20menekan%20biaya%20logistik%20menjadi,akan%20turun%20menjadi%2017%25%2C%22%20ungkap%20dia%2C%22%20jelas%20Lutfi.
    2. https://economy.okezone.com/read/2022/05/18/320/2595941/kok-biaya-logistik-indonesia-masih-mahal-begini-kata-pengusaha
    3. https://www.sustainability-pathways.com/blog/people-planet-prosperity
    4. https://www.solopos.com/kemenko-perekonomian-goes-to-campus-bahas-akses-permodalan-umkm-1353590
    5. https://www.inews.id/finance/bisnis/jokowi-dorong-produk-umkm-papua-masuk-platform-digital
    6. https://holopis.com/news/ragam/2022/08/25/118629/kominfo-bangun-infrastruktur-digital-untuk-umkm-papua/
    7. https://www.g20-insights.org/policy_briefs/digital-infrastructure-overcoming-digital-divide-emerging-economies/



    Ikuti tulisan menarik Anggi Putri lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.