Sudah beberapa bulan terakhir media pemberitaan Indonesia dibanjiri oleh pembahasan soal pemilihan presiden (pilpres) dengan calon-calon kuat beserta elektabilitas mereka menurut berbagai lembaga survei. Dengan perhatian yang besar oleh media otomatis para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi perhatian yang besar disetiap gerak-gerik bahkan ucapan mereka kepada awak media yang selalu dihubung-hubungkan mengenai pencalonan mereka nantinya. Namun riuhnya pemberitaan mengenai Pilpres (yang kelak dilaksanakan pada Februari 2024) membuat publik lupa bahwa selain Pilpres dan Pileg, pada November 2024 juga diadakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Dari segi lembaga survei sendiri tidak banyak membahas mengenai calon-calon gubernur ataupun walikota. Dan terbaru hanya ada dua hasil survei yang merilis elektabilitas calon gubernur (cagub) di provinsi yang terhitung besar dan penting di Indonesia yaitu Jawa Timur dan DKI Jakarta.
Menarik pada provinsi DKI Jakarta menurut survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia yang dimana 5 besar top of mind hasi mereka menunjukkan nama secara berturut-turut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (19,3%), Ridwan Kamil (12,3%), Sandiaga Uno (11,7%), Anies Baswedan (10,3%), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (7,2%).
Tetapi dari kelima 5 tersebut kesemuanya justru berkemungkinan besar tidak ada yang menjadi cagub pada tahun depan. Dari Ahok tidak bisa mencalonkan diri karena sudah pernah berurusan dan hukum, sedangkan Ridwan Kamil lebih digadang-gadang akan melanjutkan posisi ia menjadi Gubernur Jawa Barat. Lalu 3 calon lainnya lebih banyak diisukan pada posisi capres dan cawapres.
Peluang untuk AHY
Melihat hasil survei indikator politik ini sebenarnya bisa dijadikan kesempatan yang bagus untuk Ketum Demokrat AHY untuk ikut serta kembali menjadi cagub di DKI, mengingat pada 2017 ketika berkontestasi masih belum berhasil memenangkannya karena kalah dengan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang waktu itu memenangkan Pilkada waktu itu.
Ini beralasan karena dari sekian banyak kandidat cawapres yang sedang simpang siur dibicarakan publik hanya AHY yang belum memiliki rekam jejak di pemerintahan sipil. Dan hal ini sangat merugikan bagi AHY karena membuat masyarakat menjadi ragu memilihnya karena tidak memiliki rekam jejak yang jelas. Hal ini bisa dilihat pada sosok Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang selalu kalah ditiap kontestasi Pilpres yang ketika itu masih belum memiliki riwayat kerja di pemerintahan sipil, namun setelah Prabowo mengemban jabatan sebagai Menteri Pertahanan yang memiliki kerja memuaskan oleh sebagian masyarakat dan berbeda dengan persepsi miring di masyarakat yang negatif yang melekat padanya pada saat kampanye Pilpres 2014&2019. Persepsi masyarakat terhadap Prabowo merubah bisa diliat dari elektabilitasnya yang memuncakki beberapa hasil survei dan memenangi seluruh simulasi 2 calon kuat jika pemilu dilaksanakan dua putaran.
Dan peluang AHY untuk memenangkan Pilkada kali ini bisa dibilang memiliki peluang besar dengan catatan ia bisa memposisikan diri bisa melanjutkan program gubernur sebelumnya Anies Baswedan yang memiliki kepuasan yang sangat tinggi di warga Jakarta. Hal ini mudah mengingat hubungan AHY-Anies sangat dekat belakangan ini karena isu akan dipasangkan pada Pilpres mendatang.
Menyelesaikan masalah Cawapres
Selain berpeluang besar merebut kursi no. 1 di DKI, menjadikan AHY sebagai Cagub juga bisa menyelesaikan permasalahan mengenai Cawapres pendamping Anies Baswedan pada Pilpres mendatang, karena seperti yang dilihat di media-media pemberitaan terdapat kebuntuan mengenai cawapres yang akan mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Hal ini tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan tiap partai pengusung dalan Koalisi Perubahan yang membuat penentuan cawapres makin urung dilaksanakan bahkan partai Demokrat akhir-akhir ini justru rajin bertemu dengan partai-partai politik lain terutama yang akan mengusung nama Prabowo Subianto yang dimana jika sampai Demokrat berpindah koalisi secara otomatis pencalonan Anies Baswedan tidak bisa dilakukan karena tidak memenuhi persyaratan Presidential Threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional.
Namun melihat hasil simulasi pasangan Anies-AHY menurut berbagai hasil survei tidak ada satupun yang mampu menaikkan posisi pasangan ini dibawah Ganjar dan Prabowo siapapun cawapres kedua orang tersebut yang berarti peluang Anies-AHY untuk paling tidak bisa bertahan sampai dua putaran pun tipis. Dengan pertimbangan itu alangkah baiknya AHY untuk bersaing pada Pilkada DKI dibandingkan memaksakan diri pada Pilpres tahun depan selain minimnya elektabilitas tidak adanya rekam jejak di pemerintahan sipil juga membuat peluang memenangkan Pilpres sangat kecil.
Melihat Peluang di Masa Depan
AHY dan partai Demokrat seharusnya melihat peluang tidak hanya pada tahun 2024 namun pada pemilu 2029 dan 2034 dengan AHY yang terbilang masih muda dibandingkan pesaingnya yang lain untuk menjabat posisi eksekutif. Dengan peluang yang sangat besar di DKI bisa saja AHY mampu mendapatkan rekam jejak mengatur pemerintahan yang baik sehingga bisa mengubah perspektif masyarakat tentangnya yang bukannya sebagai anak dari mantan Presiden ke-6 Indonesia SBY tetapi juga merupakan pemimpin yang mumpuni didaerah tempatnya berkuasa sekaligus mengumpulkan pendukungnya dalam waktu 5-10 tahun di Jakarta yang merupakan pusat dari segala pemberitaan di Indonesia.
Dengan begitu pada Pilpres-pilpres mendatang nilai tawar AHY tidak hanya sebagai cawapres dan Ketum Partai Demokrat saja tetapi menjadi Capres yang diperhitungkan dengan Partai Demokrat yang bisa saja dengan performa yang baik di DKI nantinya bisa menaikkan suara partai ini sehingga bisa mencalonkan capresnya sendiri tanpa berkoalisi dengan partai-partai lain.
Ikuti tulisan menarik Harrist Riansyah lainnya di sini.
